Manado, Barta1.com – Anggota DPD RI, Ir. Stefanus BAN Liow, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (20/02/2026). Tujuannya mengawasi pelaksanaan UU tentang Pangan sekaligus mengecek kesiapan stok dan keamanan konsumsi masyarakat menjelang perayaan Nyepi, Idul Fitri, dan Paskah.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap posisi cadangan pangan Sulawesi Utara saat ini berada pada level waspada atau masuk dalam kategori warna kuning menuju merah. Data menunjukkan cadangan pangan daerah hanya menyentuh angka 76,28 ton, sementara standar minimal yang ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan seharusnya berada di angka 89,19 ton.
Sekretaris Dinas Pangan Daerah Sulut, Enrico Rawung, menjelaskan meski cadangan pangan hampir terpenuhi di 15 kabupaten/kota, namun sebagian besar belum mencapai standar minimal. Bahkan, ditemukan fakta bahwa sejumlah kabupaten di Sulawesi Utara hingga saat ini belum memiliki cadangan pangan sama sekali.
Persoalan serius juga menyasar sektor keamanan pangan, di mana pemerintah daerah terkendala keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat rapid test (uji cepat). Alat ini sangat krusial untuk mendeteksi kandungan pestisida dan formalin pada bahan pangan segar, baik asal tumbuhan maupun daging, yang beredar di pasar tradisional dan modern.
Ketiadaan laboratorium pengujian di Sulawesi Utara memaksa pemerintah daerah mengirim sampel ke Surabaya untuk pengujian lebih lanjut. Selain memakan waktu lama, proses ini memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga pengujian yang dilakukan sepanjang tahun lalu menjadi sangat terbatas.
“Keterbatasan anggaran ini menyebabkan pengujian hanya dilakukan sesuai ketersediaan dana, yakni paket 12 juta untuk 40-70 sampel. Padahal, keamanan pangan memerlukan verifikasi akurat dan tidak akan efektif jika hanya dilakukan secara visual,” ungkap jajaran Dinas Pangan Sulut dalam pertemuan tersebut.
Selain infrastruktur fisik, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kabupaten/kota turut menjadi sorotan. Terjadi keterlambatan rutin dalam penyusunan neraca pangan bulanan karena keterbatasan personel, di mana satu orang ASN seringkali harus menjalankan beberapa tugas sekaligus secara bersamaan.
Dinas Pangan Sulut juga menyampaikan urgensi pengadaan mobil operasional untuk Gerakan Pangan Murah (GPM). Kendaraan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung distribusi pangan secara merata ke seluruh pelosok kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai, terutama saat terjadi fluktuasi harga di pasar.
Merespons berbagai kendala tersebut, Senator Stefanus BAN Liow menegaskan komitmennya sebagai wakil daerah untuk menjembatani aspirasi ini ke pemerintah pusat. Ketua BULD DPD RI ini berjanji akan mengawal dua proposal prioritas Pemprov Sulut, yakni pengadaan laboratorium pangan dan mobil boks pendukung GPM.
“Saya sudah menyampaikan aspirasi ini secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Sebagai wakil daerah, saya akan mengawal proposal laboratorium dan mobil operasional ini agar segera ada tindak lanjut dari pusat,” tegas Senator yang akrab disapa Stefa tersebut. (**)
Editor:
Ady Putong
Barta1.Com
Discussion about this post