Manado, Barta1.com – Kepala Dinas Kebudayaan Sulut, Jani Nicolas Lukas, belum lama ini menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang diproyeksikan untuk lima tahun ke depan meningkat signifikan: Tahun 2026: Rp8,7 miliar, Tahun 2027: Rp18,07 miliar, Tahun 2028: Rp19,42 miliar, Tahun 2029: Rp20,9 miliar dan Tahun 2030: Rp22,7 miliar.
Kenaikan tajam terutama terjadi antara tahun 2026 dan 2027, yang mencapai lebih dari 100 persen, menjadi perhatian pimpinan Pansus RPJMD 2025-2029.
Ketua Pansus RPJMD 2025-2029, Louis Carl Schramm, langsung mempertanyakan urgensi dan justifikasi dari lonjakan tersebut.
“Ini kenaikan yang sangat signifikan. Dari Rp8 miliar langsung menjadi Rp18 miliar. Kita ingin tahu, program atau kebutuhan apa yang mendesak sehingga terjadi kenaikan seperti ini?” tanya Schramm dalam forum.
Lukas membela kebijakan tersebut dengan menyebutkan bahwa lonjakan anggaran selaras dengan peningkatan indikator kinerja utama (IKU) yang ditargetkan. Misalnya: Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan naik dari skor 1,82 (2026) menjadi 5 (2027), Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan melonjak dari 1 menjadi 5 dan Presentasi kesenian tradisional yang dilestarikan naik dari 19,25 menjadi 29,4.
Ia juga mengingatkan bahwa Perda tentang Kemajuan Kebudayaan yang sudah ditetapkan sejak 2024 mengharuskan daerah mengalokasikan anggaran secara memadai untuk sektor ini. Bahkan, Lukas menyinggung potensi cagar budaya dan museum sebagai sumber PAD, bila dikelola serius.
Namun argumen Lukas belum sepenuhnya meyakinkan Schramm. Ia kembali mengingatkan bahwa anggaran daerah sangat terbatas, dan masih banyak dinas lain yang kekurangan dana.
“Dinas Pariwisata saja, yang punya banyak objek wisata, tidak mengusulkan anggaran sebesar ini. Maka Dinas Kebudayaan juga harus realistis dalam menyusun postur anggaran,” tegas Wakil Ketua Komisi IV ini.
Schramm juga mempertanyakan mengapa anggaran tetap tinggi di tahun-tahun setelah 2027, padahal kegiatan besar seperti renovasi museum sudah dilakukan sebelumnya.
“Kalau perbaikannya sudah dilakukan di 2027, kenapa anggaran tetap tinggi sampai 2030? Harus ada penyesuaian,” ujarnya.
Anggota DPRD Provinsi Sulut, Nick Lomban, menilai Kadis Kebudayaan bersemangat dalam menyampaikan programnya dalam menunjang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 5 tahun ke depannya.
“Hari ini suara Bapak Kadis sudah lebih keras dari sebelumnya, karena ada penambahan anggaran, jadi saya juga setuju dengan teman – teman bahwa anggaran ini harus diterapkan secara efektif dan efesien. Kalau sebelumnya ada kebutuhan yang belum bisa terpenuhi, saat ini waktunya, karena Bapak Gubernur juga punya konsen dengan pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) kita masih sangat rendah, sehingga munculah angka – angka ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis dari 2026 ke 2027 yang ditargetkan ada peningkatan yang sangat signifikan,” ungkap Lomban.
Setelah ini, lanjut Kader Partai Nasdem ini, penganggarannya dioptimalkan. “Kalau ada pembangunan fisik di tahun 2026 atau 2027, tahun 2028 sudah tidak ada lagi, Bapak Kadis harus lebih menjabarkan kira – kira anggaran itu mau dikemanakan, artinya fokusnya dimana ?.”
“Harapan kami anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan secara objektif dan efesien,” singkat anak dari Max Lomban, yang merupakan Stafsus Gubernur Sulut bidang Kebudayaan.Wakil Ketua RPJMD 2025-2029, Inggried Sondakh, menegaskan bahwa Pansus RPJMD 2025–2029 bukannya tidak berpihak pada Dinas Kebudayaan, tetapi tetap mengedepankan penganggaran yang realistis dan profesional.
“Kami memahami bahwa IPK masih rendah, dan itu perlu didorong. Kami juga mengakui pentingnya Perda Kebudayaan yang menjadi isyarat perlunya perhatian lebih,” ujar Sondakh.
melanjutkan bahwa peningkatan anggaran Dinas Kebudayaan memang ada, misalnya seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa terjadi kenaikan hingga Rp10 miliar, khususnya untuk pengelolaan cagar budaya.
“Baik, itu positif. Tapi tolong juga dijelaskan bagaimana perencanaan pelaksanaannya. Contohnya, jika membangun cagar budaya, berapa target PAD yang bisa dihasilkan? Kami melihat dari Dinas Pariwisata, anggaran untuk rehabilitasi objek atau destinasi wisata sangat kecil. Padahal kita tahu, ada juga kolaborasi dengan SKPD lain yang mendukung sektor pariwisata,” lanjut politisi Partai Golkar itu.
Sondakh menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak adanya kenaikan anggaran untuk Dinas Kebudayaan, namun perlu penataan yang profesional dan realistis sesuai kondisi keuangan lima tahun ke depan.
“Secara jujur, Dispora saja masih kekurangan anggaran, begitu juga Dinas Pangan yang dananya sangat kecil. Padahal situasi saat ini cukup rentan. Karena itu, kami berharap penataan pagu anggaran di setiap dinas bisa dilakukan secara terukur,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar jangan hanya karena ada alokasi Rp10 miliar untuk beberapa program, lalu anggaran tersebut dipertahankan atau bahkan ditambah di tahun-tahun berikutnya tanpa evaluasi.
“Kalau programnya sudah selesai, kenapa anggarannya tetap besar? Harusnya disusun secara rasional,” ucap Sondakh.
Lukas kembali menanggapi dengan mengatakan akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan dan anggota Pansus RPJMD 2025-2029.
“Nanti akan berkomunikasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), agar lebih realistis atau seperti apa nantinya, masukan – masukannya baik sekali untuk efisiensi anggaran dan lain – lain. Kenapa kami sampaikan seperti ini, karena memang membutuhkan dukungan untuk peningkatan IPK, mengingat secara nasional masih di bawah,” pungkas Lukas. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post