Manado, Barta1.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Daerah berlangsung menegangkan, Senin (23/6/2025). Agenda yang membahas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK ini berubah arah ketika Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, melontarkan pernyataan kontroversial di hadapan peserta rapat.
Dalam forum resmi tersebut, Silangen diduga menyampaikan pernyataan yang dinilai merendahkan peserta didik.
“Saya lantas memberikan penguatan bahwa, di mana pun kita bersekolah, kalau kita memang pintar, ya. Kalau dia bodok-bodok (bodoh), mo sekolah di manapun tetap bodok,” ucapnya, yang sontak membuat perwakilan Dinas Pendidikan hanya terdiam dan mengangguk.
Sebelum meninggalkan ruangan, ia juga menyinggung sosok Rektor Universitas Sam Ratulangi saat ini, yang bukan dari lulusan sekolah ternama, namun sebagai contoh bahwa siswa cerdas akan berhasil, tak peduli asal sekolahnya.
Pernyataan Silangen tersebut langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Manado. Ketua DPC GMNI Manado, Hizkia Rantung, menilai pernyataan itu tidak hanya keliru, tetapi juga mencerminkan kekerasan simbolik terhadap peserta didik.
“Ucapan itu bukan sekadar celotehan. Di baliknya ada cara pandang yang merendahkan daya juang siswa dan keluarganya dalam memperjuangkan pendidikan, terutama di tengah sistem zonasi yang belum adil dan merata,” tegas Hizkia.
Ia menyebut pernyataan Silangen sebagai bentuk pelecehan verbal dalam komunikasi politik dan mencerminkan kegagalan etika kepemimpinan.
“Bahasa pemimpin mencerminkan keberpihakan. Ketika bahasa digunakan untuk menertawakan rakyat, maka kekuasaan telah kehilangan rohnya sebagai pelindung. Tidak ada anak bangsa yang pantas dicap bodoh,” lanjutnya.
Menurut Hizkia, setiap siswa berhak atas kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, tanpa harus dibatasi oleh label atau stereotip.
“Ucapan itu tidak hanya melukai siswa, tetapi juga merendahkan kerja keras guru, orang tua, dan seluruh pihak yang berjuang membangun pendidikan,” tutup Hizkia sambil meminta Ketua DPRD Sulut mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post