Mando, Barta1.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut menjadi sorotan pada pembahasan akhir Pansus (panitia khusus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2023, Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (29/04/2024).
Sorotan itu datangnya dari anggota Pansus, Careig Naichel Runtu. Dirinya menyebut, BPBD tidak pernah hadir dalam pembahasan yang dijadwalkan oleh Pokja (kelompok kerja pemilihan) 3. Baik itu sebelum libur idul fitri, maupun sampai dengan hari ini.
“Sekali lagi, BPBD tidak pernah hadir pada rapat yang sudah dijadwalkan, dan tidak ada keterangan apapun,” ungkap Careig di depan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut, Steve Kepel bersama jajarannya.
Sebenarnya Pansus paham, kata anggota Fraksi Golkar ini, bahwa ada persoalan krusial, terkait dengan bencana yang terjadi di Sulut, tetapi itu jangan dijadikan alasan klasik.
“Padahal masih ada jajaran yang bisa dihadirkan, kenapa tidak hadir, sampai saat ini juga, Kami tidak mendapatkan alasannya. Bagaimana mau memberikan penilaian, jika tidak pernah hadir,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam hal ini Pansus memberikan apresiasi yang begitu besar terhadap kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, tetapi ini juga harus didukung oleh kinerja dari setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah).
“Terkait visi dan misi Bapak Gubernur sudah seperti apa ?, jika tidak bisa dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, tentunya Pansus memiliki kewenangan untuk membuat rekomendasi. Sekali lagi, BPBD sampai hari ini, dan sampai dilangsungkannya paripurna sebentar, tidak pernah hadir untuk rapat Pansus,” jelasnya.
Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh kepala Bapemperda (Badan pembentukan peraturan daerah) ini, langsung ditanggapi oleh Sekda Provinsi Sulut, Steve. Ia menjelaskan, terjadi miskomunikasi, mengingat Kepala Dinas (Kadis) BPBD hampir seminggu di Tagulandang, bahkan jaringan telfon hilang-hilang di sana. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post