Manado, Barta1.com – Anggaran pemeliharaan bendungan Bolmong Raya dipertanyakan anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, pada saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut, ruang komisi III, Selasa (16/01/2024).
“Pertama, dari hasil kunjungan kami di lapangan, ini ada masalah serius yang kami minta penjelasan, kalau ini tidak ditangani, nanti kami akan menghubungi sekretaris provinsi (Sekprov) dan bagian keuangan,” tuturnya.
“Ada dua masalah yang akan kita hadapi dari 7 daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah sulut, itu rata-rata sentimennya sudah berada di ambang batas. Ini tinjauan kami langsung, bukan hanya air yang berada di atas yang di tampung oleh bendungan tapi sudah ada banyak bebatuan,” ungkap Amir Liputo RDP bersama dinas PUPR.
Amir menambahkan, bagaimana air akan dialirkan kalau sudah banyak bebatuan. jika dibiarkan akan mengganggu saluran-saluran primer dan sekunder dari bagian irigasi yang ada, kemudian ada persoalan kedua yang akan mengganggu produksi padi dari masyarakat sulut.
“Dari penjelasan bapak kabid tadi, ini tidak ada anggaran pemeliharaan untuk tahun 2024, sementara hal ini sangat urgent, sudah diusulkan, tapi tidak diakomodir, hari ini ibu kadis kami tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar, karena kami juga mitra kerja. Coba ibu jelaskan ke kita, kenapa ini anggaran tidak ada dan terpotong kemana,” sahut Amir Liputo.
Lanjut Amir, berkaitan dengan persoalan ini harus bersama-sama mencari jalan keluarnya, karena kalau dibiarkan akan sangat berdampak, pertama bagi bendungan karena kerusakan, jika dibiarkan rusak ratusan miliar hingga trilliun akan merugi. Kemudian, berpengaruh pada produksi padi dan ketiga akan merusak saluran-saluran yang ada.
“Sendimennya Ibu (Deicy Paath) sudah mengarah ke situ, karena terhalangi oleh batu, tadi dari Kabid menyarankan 20 Milliar, contoh di moayat yang disarankan 2 milliar, tapi tidak tembus dalam tindaklanjut pembiayaan pemeliharaan, ini coba dijelaskan Ibu kadis terpotong di mana, apa penjelasan badan anggaran (Banggar) TPAD,” ungkap Anggota Fraksi Nyiur Melambai ini.
Amir mengatakan, hampir 20 tahun dirinya di Banggar dan selalu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tidak ada dana pemeliharaan, padahal menurutnya ini sangat urgent, karena menjamin ketersediaan beras, pemeliharaan bendungan yang harganya hingga ratusan miliar bahkan triliunan.
“Kami tidak memiliki kepentingan di Bolmong Raya, tapi yang kami pikirkan nasib rakyat Sulut dan bendungan yang ratusan miliar harganya, mengenai produksi beras juga dari 2,8 tersisa tinggal 1,2,” jelas Amir Liputo.
Seteleh mendengar penjelasan Amir Liputo, Kadis PUPR, Deicy Paath, menjawab bukan kewenangan dirinya untuk menjelaskan terkait anggaran tersebut.
“Tahun 2024 memang ada anggarannya, tapi tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Cuman dengan anggaran operasional, bukan dengan anggaran yang diusulkan fisiknya,” kata Deicy.
Anggota DPRD Sulut, Yongki Limen, menanggapi dengan mengatakan seharusnya hal-hal seperti ini dibahas dulu secara bersama sebelum dibahas di Banggar.
“Bukannya ingin membela ibu kadis, dari 3 tahun lalu saya sudah mengatakan berkali kali. Pembahasan tolong teman-teman di Banggar, 6 orang ada di komisi III, kenapa tidak pernah dibahas di sini. jangan salahkan ibu kadis, makanya teman-teman sebelum dibahas di Banggar, seharusnya bahas di sini,” ujar Yongki Limen.
Menurutnya, jikalau keputusan Banggar sudah sesuai dengan Kemendagri yang baru itu berarti sudah sah, karena memang ini tidak dibahas bersama sebelum berlanjut di Banggar.(*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post