Manado, Barta1.com – Alfamart dan Indomaret datang ke Sulut hanya memperkaya diri. Hal itu disampaikanAnggota DPRD Sulut, James Tuuk saat rapat antara Komisi III DPRD bersama pihak Indomaret, Alfamart, Desperindag Sulut, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut di Ruang Komisi II DPRD Sulut, Senin (29/5/2023).
Tuuk berkesimpulan pada rapat itu, Alfamart dan Indomaret, baik Anthony Salim bersama Djoko Susanto hanya datang ke Sulut untuk memperkaya diri sendiri. “Penjualan di Alfamart dan Indomaret berdasarkan data yang saya dapatkan, pada jam-jam tertentu mereka harus setor ke rekening pusat. Jadi fisik uang ada di Sulut, tetapi pencatatan keuangan ada di pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, uang dikeruk di Sulut, tidak bisa dijadikan modal untuk perputaran di Sulut, karena uang kembali ke pusat. “Kira-kira penjelasan sederhananya begitu,” singkatnya.
“Saya mau memberikan usulan untuk dijadikan rekomendasi bagi komisi II agar tidak ada lagi pembukaan gerai di Sulut, dan saya mau meminta kepada Dinas satu pintu untuk tidak membuka lagi gerai yang baru,” pinta Tuuk.
Kedua, gerai-gerai yang jatuh tempo jangan diperpanjang lagi, kenapa begitu, karena informasi dari Alfamart bahwa mereka berada di Sulut sejak tahun 2014 sampai dengan 2023, artinya sudah 9 tahun berada di Sulut, tetapi memperhatikan produk-produk UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) tidak pernah, sama halnya dengan Indomaret.
“Setiap bulan baik bapak Mulyono (perwakilan Indomaret) dan Giffar Masabih (Perwakilan Alfamart) mereka pasti melakukan stok opname, berapa produk yang masuk, begitupun yang keluar. Mereka pasti tau sisa produknya saat ini berapa, di situ juga mereka bisa menghitung, produk UMKM kita ada berapa, dan mereka memang tidak punya keadilan,” tegas anggota legislatif dapil Bolmong Raya ini.
Pemilik Indomaret Anthony Salim dan Alfamart Djoko Susanto, kata Tuuk, mereka mau meminta rakyat Sulut buat mereka kaya. “Berdasarkan hal itu, mau bertemu dengan owner-owner gila seperti ini, kita harus juga lebih gila. Kita tutup aja, tidak ada perpanjangan lagi gerai-gerai yang ada, kita tinggal melihat apakah pejabat-pejabat daerah konsisten bela rakyatnya,” imbuhnya.
“Saat ini, saya tidak menuduh keterlibatan dalam pembangunan gerai Alfamart maupun Indomaret ini. Saya hanya menduga-duga saja, tidak mungkin ada gerai yang dibangun tanpa ada warna merah dan biru didalamnya. Jikalau pemerintah di Sulut, baik di Kabupaten dan Kota, mencintai rakyatnya sendiri dari perampokan hak-hak ekonomi yang disebut dengan ekonomi kerakyatan, yang dituangkan oleh negara dan dilambangkan dengan UMKM serta dilindungi oleh undang-undang yang seyogianya kita harus melindungi itu semua,” sahutnya.
Mendengar aspirasi dari Tuuk, langsung ditanggapi oleh perwakilan dari Alfamart Giffar Masabih. Dirinya menjelaskan, telah mencatat berbagai kritikan dari anggota komisi II DPRD Sulut. “Persoalan perhatian ke UMKM, Alfmart pusat sudah melakukan sosialisasi ke semua pihak yang ada di Cabang, dan dari pusat juga sudah mengalokasikan tempat khusus untuk produk UMKM dan itu berada di rak yang menghadap ke depan, ketika Bapak- ibu mau masuk ke gerai Alfamart kami pasti ada rak yang menghadap ke depan, rak bagian food atau makanan sebenarnya itu dialokasikan untuk UMKM,” jelasnya.
“Hal yang kami lakukan itu merupakan komitmen manajemen terhadap undang-undang yang sudah diterbitkan, kemudian dalam perjalanannya saya tidak pungkiri juga bahwa ada kendala permasalahan bagi kami selaku bisnis di lapangan, kendala-kendalanya berupa administrasi yang membuat proses pengaktifan atau penerimaan produk itu menjadi terhambat,” terangnya.
Akan tetapi, pihak Alfamart, terus melakukan korespondensi dengan kantor pusat, terkait bisakah Alfamart di daerah mempersingkat atau mengaktifkan dulu terkait produk dari UMKM.
Di kesempatan yang sama juga pihak Indomaret, yang diwakili oleh Mulyono, menjelaskan bahwa pihak Indomaret pusat sudah melakukan banyak progres, namun ada kendalanya di lapangan, dimana UMKM di daerah harus perlu dibantu dari bahan baku dan lain-lain. “Kadang-kadang, UMKM itu tidak memasok banyak ke tokoh dan itu sering terjadi, dan kami sudah bekerjasama dengan serikat di tiap-tiap Kabupeten/Kota, biasanya itu ada asosiasinya dimasing-masing UMKM, kami datangin mereka untuk memberikan pelatihan hingga menerima produk-produknya.”
“Rata-rata pemasok produk UMKM itu kecil. Untuk produk UMKM yang masuk di Indomaret itu ada 73 saat ini, dan terbagi di 4 Kabupaten/Kota, seperti Kota Kotamobagu ada 20 UMKM, Manado ada 26 UMKM, Tomohon ada 22 UMKM, dan Bitung ada 5 UMKM,” ucapnya sembari menyebut itu untuk sementara yang bisa dijangkau oleh Indomaret.
Terkait Kabupaten/Kota yang belum terjangkau, menurut Mulyono, mungkin kedepannya bisa difasilitasi untuk bisa bertemu dengan pihak UMKM. “Kami dari pusat ada CSR dengan mengadakan pelatihan pengepakan dan pembuatan ijin-ijin brand dan sebagainya. Kami sangat terbuka sekali dan setuju dengan adanya produk UMKM 30%. Kami juga menyediakan rak khusus buat UMKM di gerai, mengingat sedikit sekali yang masuk, kami sama dengan pihak Alfamart mensejajarkan kategorinya. Jadi kacang ditempatkan di area rak kacang, sedangkan snack disejajarkan dengan snack lainnya,” tambahnya.
“Untuk metode pembayarannya ke UMKM, kami sama dengan Alfamart laku atau tidaknya produk tersebut kami bayarkan semuanya sebelum akhir bulan,” pungkas Mulyono.
Terpantau Barta1.com, RDP komisi II DPRD bersama pihak Indomaret, Alfamart, Desperindag, dan PTSP Provinsi Sulut dipimpin langsung oleh Sandra Rondonuwu, selaku ketua komisi II DPRD Sulut.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post