Manado, Barta1.com – PMII Cabang Manado melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Sulut, Jumat, (02/09/2022) lalu. Tuntutan yang dilayangkan terkait kenaikan BBM bersubsidi jenis pertalite dan bio solar. “Presiden Jokowi Widodo pernah mengatakan dengan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan bio solar merupakan langkah untuk menstabilkan ekonomi nasional, itu dalam kaca mata presiden. Tetapi, tujuan dari stabilisasi ekonomi nasional untuk mensejahterakan masyarakat secara luas,” ungkap Koordinator Lapangan, Arya Djafar.
Selanjutnya, jika bicara soal masyarakat, bukan bicara mengenai masyarakat secara khusus. Artinya, masyarakat yang hanya memiliki kepentingan dan modal saja. “Saat ini, kita bicara soal masyarakat secara umum, yakni masyarakat dengan ekonomi kelas ke bawah,” terangnya.
“Terkait dengan kenaikan BBM guna menekan lajunya inflasi di Indonesia. Hal ini pernah terjadi di masa kepemimpinan Soeharto dan SBY dengan kenaikan BBM, dengan alibi stabilisasi ekonomi nasional untuk menekan kenaikan inflasi Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama 32 tahun Soeharto memimpin. Setiap tahunnya terjadi kenaikan BBM. Begitupun, dengan jaman SBY pernah beberapa kali terjadi kenaikan BBM dengan alibi yang sama untuk menstabilkan ekonomi nasional.
“Kita tau bersama, disisi lain sudah ada penentuan anggaran pembelanjaan negara, yang dimana sudah ditentukan sebesar 502 triliun. Kemudian, terjadi pembengkakan sehingga di potong kurang lebih ratusan triliun. Anggaran itu di potong dan dialokasikan ke angaran pembelajaran Negera non perioritas, diantaranya pembelian gorden DPR RI,” imbuhnya.
Lanjutnya, APBN sektor non prioritas, yang tidak di prioritaskan itu membuat masyarakat tidak sejahtera. Satu teori pemerintah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan alah pemerintah, membangun sistem pemerintah yang baik bagian dari membangun infrastruktur. Hari ini, kita bisa lihat secara bersama bahwa masyarakat tidak sejahtera dengan konsep yang dibuat oleh pemerintah,” ucapnya.
Setelah mendengarkan tuntutan tersebut dari PMII Cabang Manado, langsung ditanggapi oleh Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu. “Evaluasi dan pengamatan dari PMII cukup jeli. Perlu kita satukan persepsi. Jika kita masih berbeda persepsi itulah Indonesia, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa perbedaan pendapat bagian dari dinamika dalam negara demokrasi,” tuturnya.
“Apa yang menjadi usulan dan tuntutan dari adik-adik ini akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Sulut, agar disampaikan kepada pemerintah pusat,” jawabnya. Lanjut Kawatu, apa yang adik-adik amati sesuai pengalaman saat kenaikan BBM, guna menekan laju inflasi justru berdampak sebaliknya. “Kiranya tuntutan ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat,” cetusnya.
“Ada keraguan juga dari pak Presiden untuk melihat masyarakat yang terdampak, atau ekonomi lemah. Nyatanya, data dinas sosial berbeda, data dinas kesehatan berbeda. Sehingga perlu berhati-hati menyajikan data yang valid dan komprehensif. Kita mengurus Negera yang begitu besar. Parameter-parameter kemiskinan itu berbeda-beda dari lintas sektor, mungkin itu perlu disatukan,” pungkasnya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post