Manado, Barta1.com – Posko berukuran 8×8, beratapkan sisa spanduk bertiang bambu dibangun, dan dilengkapi dengan baliho yang terpampang dibeberapa titik dengan tulisan SK Hibah Memiskinkan Petani. Lawan!!!. Itulah yang terlihat ketika berkunjung ke Desa Kalasey II, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Tempat duduk terbuat dari bambu atau yang dikenal masyarakat Sulut ‘dego-dego’ disertai tempat masak lokal ‘dodika’ menjadi pelengkap untuk keseharian 300 kepala keluarga (KK) bercengkrama di Posko yang mereka bangun sejak bulan April 2021.
Senyuman, air mata dan pengharapan terlihat diraut wajah petani Kalasey II yang berharap kehidupannya tidak dirampas. Lahan 20 hektar awal dari Posko perjuangan petani dibangun.
Hal itu, dibenarkan Agustine Lombone (62 tahun). Lombone adalah salah satu petani Desa Kalasey II, yang mempertahankan lahannya dihibahkan ke Kementrian Pariwisata oleh Pemprov Sulut. “Gubernur abis dijanji. Mendekati pemilihan baru datang. Tepatnya, tanggal 7 Desember 2020 datang bertemu masyarakat dan menyampaikan akan menghibahkan tanah negara kepada petani Kalasey II sebesar 21,9 hektar. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti yang jelas, hanya sampai diproses pelepasan,” ungkapnya.
“Sudah cukup kesabaran masyarakat dengan janji-janji dusta. Masyarakat, sudah dibodohi dengan adanya pembangunan Brimob di lahan petani 20 hektar, rumah sakit 6 Hektar, dan Bakamla 6 hektar. Tidak, diganti rugi hingga saat ini, hanya ada pemberitahuan surat bahwa tidak ada anggaran ganti rugi. Jadi, 20 hektar yang tersisa hingga saat ini sebagai penunjang kehidupan kami akan terus dipertahankan,” tegasnya sembari menyebut dirinya dan petani lainnya berjuang seperti tanpa orang tua.
Ia juga menyebutkan, kekuatan petani untuk 20 hektar ini, terdorong dari apa yang disampaikan oleh Sekjen KPA Pusat, Dewi Kartika. “Lahan negara tidak bisa diambil oleh Pemprov Sulut, bagaimana cara itu harus dipertahankan. Pemrov tidak ada hak untuk itu, 1 jingkal pun jangan berikan,” tuturnya sembari meneruskan apa yang disampaikan Kartika.
“Reformasi Agraria bagian dari Program Presiden Jokowi Nomor 86 tahun 2018 guna menuju kemakmuran masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Jangan pernah diberikan lahan ini, itulah yang disampaikan Kartika kepada kami petani saat ia berkunjung ke Desa Kalasey II,” ucapnya.
Ia kembali menceritakan sebelum lahan 20 hektar ini dihibahkan ke Kementrian Pariwisata. Sudah ada yang datang yaitu dari pihak Angkatan Laut (AL), tetapi petani terus bersekutu menolaknya. “Rencana juga lahan disini dibuat perkuburan untuk pasien Covid-19 kami juga menolak. Jika lahan ini diambil kami mau hidup dari apa. Kami petani yang bergantung pada hasil tanam baik umbi-umbian, pisang dan kelapa. Apalagi pisang, dari batang hingga buah menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sekolah,” imbuhnya.
“Kami petani di sini bergerak sendiri, tidak ada bantuan pemerintah setempat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kami bergerak seperti tidak ada orang tua. Jika, ada lagi pemerintah datang dengan janji ganti rugi kami sudah tidak percaya lagi. Jangan seperti Brimob, dijanjikan ganti rugi, tetapi tidak ada pergantian ganti rugi hingga saat ini. Tetapi, pengusiran jalan terus menerus. Masyarakat hanya dipaksa bertandatangan yang katanya absen. Setelah, kami bertandatangan tidak tahu itu bagian dari persetujuan agar lahan bisa di gusur. Ini kan membodohi masyarakat namanya,” ujarnya.
Apalagi, Bakamlah sudah melakukan perjanjian di kantor hukum tua. Tetapi, hingga saat ini tidak ada kejelasan. “Sekali lagi kami masyarakat akan siap mati ketika lahan yang tersisa ini mau dihibahkan ke Kementrian Pariwisata. Kita mau makan apa jika kehidupan kami dirampas. Jangan datang ke kami ketika mulai pemilihan saja.”
Menurutnya, Sandiaga Uno pernah berkunjung ke lokasi atau lahan Desa Kalasey II. “Ketika Menteri Pariwisata datang ke lokasi, kami petani mengangkat spanduk penolakan, dan ia hanya melambaikan tangan saja,” terangnya.
“Hingga saat ini, kami masih tetap semangat dengan berbagai dukungan baik LBH Manado, dan adik-adik mahasiswa,” tambahnya.
Kepala Dinas Kominfo Sulut, Steven Liow, mengatakan jika sudah ada keputusan seperti itu pastinya ada pertimbangan. “Itu sudah ada pertimbangan hukum,” jawab Liow dihubungi, Kamis (24/3/2022).
“Untuk lahan yang dijanjikan 21 hektar mungkin pak Asisten 1 Biro Hukum yang lebih paham dan mampu menjelaskan. Yang pastinya, itu milik Pemprov Sulut yang dalam kajian hukum. Itu kan tanah Negara, dan untuk masyarakat sudah disediakan oleh pak Gubernur Sulut,” pungkasnya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post