Manado, Barta1.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Rocky Wowor mempertanyakan belanja pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Sulut. “Saya mau pertanyakan terkait belanja pegawai yang berkurang sangat drastis sebesar Rp 46 miliar. Apakah ini terjadi akibat seluruh pegawai Work From Home (WFM), atau ada yang di rumahkan akibat Covid-19 ini? Atau pemerintah dengan metode WFM dengan membayar gaji pegawai setengah-setengah, mohon penjelasannya,” tanya Rocky selaku anggota Banggar kepada Sekretaris DPRD Sulut, Edwin Silangen, pada rapat pembahasan KUA dan PPAS Provinsi Sulut tahun anggaran 2022 serta KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2021, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/08/2021).
Rocky kembali mempertanyakan metode apa yang digunakan ketika terjadi pemotongan. “Saya mau bertanya ke pak sekda, metode apa yang digunakan ketika terjadi pemotongan terhadap gaji pegawai, ini menyangkut keberlangsungan hidup di tengah Covid-19 semuanya susah. Apalagi terjadi pemotongan gaji, biasanya terima Rp 3 juta lebih, kemudian hanya terima Rp 1,5 juta dengan kebutuhan 2 sampai 3 bisa-bisa membuat orang stres,” tutur anggota legislator Dapil Bolmong Raya ini.
Ia juga menyentil, gaji pegawai ada yang dipotong hingga Rp 500 ribu. “Mohon penjelasannya ini pak sekda, nanti saya akan kirim datanya,” jelas Rocky berharap mendapatkan jawaban yang jelas.
Sekprov Sulut, Edwin Silangen menjelaskan komponen gaji ASN itu terbagi 3 antara lain gaji tetap, tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan. “Yang kami kurangi itu adalah tambahan penghasilan 13 dan 14. Tetapi gajinya tetap dibayar, karena ini bagian dari teknisnya,” jawabnya.
“Jika ada yang memotong gaji tetap pegawai sebanyak Rp 500 ribu, ini bagus untuk dicari. So susah leii kong main potong, pak gubernur pe suka-suka cari orang seperti ini,” pungkasnya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post