Manado, Barta1.com -Belum lama ini beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sulut diundang ke Gedung DPRD Provinsi Sulut. Undangan itu, dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2023.
Salah satu SKPD yang diundang adalah Badan Penghubung Sulut (BPS), yang dihadiri langsung oleh oleh kepala BPS, Christian Singal.
Pada pembahasan yang dilakukan di Ruangan Serba Guna DPRD Provinsi Sulut itu, Nick Adicipta Lomban, selaku ketua kelompok 2 pembahasan laporan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2023, mempertanyakan persoalan asrama yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Sulut, baik itu secara fisik maupun jaraknya.
“Mohon Asrama mahasiswa di Bandung dan Malang diperhatikan bangunannya. Sedangkan, Asrama di Bogor 1 dan 2 untuk bisa diperhatikan lokasinya, jika tidak salah sudah sepi peminatnya, karena lokasinya tidak sinkron dengan jarak kampus,” ungkap Nick.
Kemudian, kata Nick, persoalan ini harus dipikirkan dan diberikan solusinya, berkaitan dengan asrama di Bogor 1 dan 2 ini.
“Artinya, jangan sampai aset ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin nanti dirubah lokasinya, supaya tidak jauh dari kampusnya,” ujarnya.
Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ketua Fraksi Nasdem ini, Christian menjawab, siap.
Setelah mengikuti pembahasan, Christian langsung diwawancarai Barta1.com, mengatakan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Sulut, berkaitan dengan asrama, itu setelah mereka melakukan kunjungan dan mendapatkan beberapa Asrama perlu diperbaiki, seperti di Bandung.
“Kemudian, apa yang menjadi masukan ini akan dipikirkan dan dibicarakan, kemudian akan ditindaklanjuti, apalagi berkaitan dengan Asrama di Bogor 1 dan 2,” tuturnya.
Ia menambahkan, berkaitan dengan Asrama di luar Sulut, itu merupakan program dari Bapak Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, di mana keberadaan Asrama di Bandung, Bogor, Malang dan Jogja. Diperuntukan secara gratis, bagi mahasiswa yang berasal dari Sulut
Setelah pembahasan, Nick Adicipta Lomban, langsung diwawancarai Barta1.com mengatakan mekanisme pembahasan LPKJ Gubernur tahun 2023 dibagi menjadi 4 kelompok.
“Kami ditugaskan di kelompok kerja 2 bersama mitra komisi 2 untuk membahas terkait LKPJ ini, tadi sudah ada 7 SKPD, yakni dinas pertanian, kelautan dan perikanan, badan penghubung, kemudian ada dinas pangan, perindak dan lain-lain.”
“Kurang lebih ada sebelas OPD (organisasi perangkat daerah) yang sudah dibahas, terkait kinerjannya, kemudian dalam RPJMD (renana pembangunan jangka menengah daerah) termuat indikator kinerja utama, di mana kinerja utama ini menjadi dasar untuk menilai kinerja dari SKPD,” ucapnya.
Tadi mereka sudah sampaikan apa yang ditanyakan, kata Nick, kurang lebih bisa dikatakan kinerjanya mereka cukup baik secara merata dan umum. Walaupun masih ada catatan-catatan yang harus dibenahi, termasuk catatan yang harus ditindaklanjuti ke depannya, misalnya di dinas kehutanan memerlukan tambahan sumber daya manusia, seperti personil polisi hutan.
“Ada juga persoalan yang ditemukan di SKPD lainnya, dan ke depannya masih akan melanjutkan pembahasan, dan rencanannya minggu depan untuk SKPD yang tersisa, guna menuntaskan pembahasan kelompok kerja 2,” jelasnya.
Sekali lagi, tambah kader Nasdem Sulut ini, bahwa secara keseluruhan SKPD yang melakukan pembahasan dengan kelompok kerja 2, dinilai cukup baik, sekalipun masih ada catatan-catatan strategis yang menjadi rekomendasi untuk diperbaiki ke depannya, seperti mendorong pemerintah Provinsi Sulut untuk memperhatikan Asrama mahasiswa di Bandung dan Bogor.
Diketahui, selain ketua kolompok kerja 2, Nick Adicipta Lomban, adapun anggota lainnya yang mengikuti pembahasan, seperti Amir Liputo dan Vonny Paat, yang membahas pansus LKPJ Gubernur tahun 2023 ini. (*)
Advetorial.
Discussion about this post