Bercermin pada sejarah adalah hal pertama dan utama dalam meletakan pondasi gerakan Poros Baru Porodisa. Dan, Talaud tak akan kekurangan narasi sejarah dari poros-poros pergerakan masa lampau yang bisa dijadikan cermin bahkan inspirasi bagi semangat pergerakan masa kini. Tulisan berikut ini adalah bagian dari gerakan berbagi informasi dan pengetahuan yang dirangkum Tim Poros Baru Porodisa, Charles Edah, Alfein Gilingan, Demokri Adah, Iverdixon Tinungki.
Setiap zaman punya persoalan sendiri, demikian Talaud saat kini. Sejak dimekarkan dari Kabupaten Sangihe-Talaud 2 Juli 2021, kawasan kepulauan paling Utara di Timur Indonesia, berbatasan dengan Davao del Sur, Filipina ini masih dilindas persoalan-persoalan ketertinggalan dan keterbelakangan, kesenjangan ekonomi, ekses demokrasi yang berdampak pada kemanusiaan, komunalitas, persaudaran, kesetiakawan, keadilan. Talaud juga berhadapan dengan ruahnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan runyam itu? Demikian sebuah pertanyaan mendasar yang melenting di ruang sanubari masyarakatnya. Apakah Talaud harus hidup dalam kebudayaan bisu, dan menerima begitu saja semua nasib buruk itu merubung? Ataukah kita patut menyatu dan bergerak sebagaimana tradisi budaya Talaud yang dalam sejarahnya begitu gemilang menyudahi berbagai persoalan yang menindi hidup. Sejarah sebagaimana manfaatnya adalah teropong bagi mereka yang ingin melihat dan ingin meraih masa depan. Tanpa merefleksi sejarah, pergerakan sekobar nyala api sekalipun tak lebih sebuah keramaian yang selalu berakhir sebelum pagi tiba. Mari bercermin pada sejarah!
Sejak masa penjajahan, penduduk kepulauan Talaud telah menghadapi sejumlah perang besar dalam mempertahankan daerahnya. Kabaruan abad ke-17, pulau itu sebut berbagai sumber sejarah, pernah menjadi ajang pertempuran antara suku bangsa Talaud melawan ekspedisi angkatan perang yang dipimpin Pitugansa. Angkatan perang asing ini, juga menyerang sejumlah kerajaan bahari di Sangihe-Talaud. Pitugansa bersama angkatan perang yang besar hendak memaksa kerajaan-kerajaan di Sangihe-Talaud takluk di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate, di Maluku. Pada catatan “Kronologis Perjuangan Talaud, Selayang Pandang” Drs. Yos Marthinu disebutkan, dalam perang Gunung Taiyan di pulau Kabaruan, pasukan asing itu mampu dikalahkan lewat perlawanan sengit orang-orang Talaud. Ini kemenangan awal paling gemilang yang ditulis sejarah, dilakukan orang-orang Talaud dalam semangat bersama, hati yang menyatu dalam sepenangungan. Semangat yang secara filosofis di kenal sebagai “Massaruwenten”. Masyarakat yang gotong royong menjaga akhlak bangsanya. Masyarakat yang “Sansiote Sam Pate-pate” dalam menegakan harkat kemanusiaan dan kehormatan negerinya.
Kita juga disuguhkan peristiwa heroik pertempuran Karakelang bulan April 1862 melawan perompak dan bajak laut Filipina. Pertempuran ini bahkan dikisahkan secara dramatis dalam Buku Kumpulan Cerita Rakyat Talaud “Dari Manongga Hingga Ramensa” yang ditulis Iverdixon Tinungki, yang terasa perlu dikutip lebih detail pada kesempatan ini: Dapalan, sebuah desa di timur Pulau Karakelang, Talaud. Daun-daun kelapa melambai di pebukitan. Pohon Panamburin, Kapuraca, dan Ketapang berjejer bagai pagar hijau yang rindang menaungi pedesaan. Bau garam senantiasa menguar menembus bukit-bukit yang jauh dari pesisir saat angin laut Pasifik berhembus di pagi hari. Bila dipandang dari laut, Dapalan seakan desa yang riang oleh tarian pohonan, teduh dan menawan. Bersama angin laut itu para nelayan akan pulang membawa perahunya ke pesisir, setelah semalaman membacakan dirinya di atas alun gelombang demi cerita kehidupan keluarganya di esok hari. Sedang di pagi yang sama, para petani bergerak menuju kebun tak sakadar menanam, tapi barangkali juga menuai berkah di kebun yang telah ranum. Begitulah Dapalan dalam pemandangan keseharian. Pesisir desa ini sungguh elok dan memesona. Ada sejarah lama terpatri di sana. Sejarah dan legenda tua dari sebuah tradisi moyang-moyang lama. Artefaknya masih berdiri tegak, menyisakan cerita untuk generasi kini. Artefak itu bernama Batu Baliang. Batu Baliang artinya batu berlobang atau batu yang mempunyai gua.
Bagi orang-orang Dapalan, Batu Baliang tak sekadar batu pantai biasa. Batu itu adalah altar penyembahan moyang-moyang orang Dapalan di masa lalu kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan pencipta alam semesta dan kehidupan yang disebut Derro atau Genggonalangi. Derro diambil dari baraatta (bahasa tua) Talaud yang artinya Tuhan yang patut dipuja. Sementara Genggonalangi dari bahasa Talaud pada umumnya. Selain Batu Baliang, ada lima gugusan batu lain yang berjejer dari darat hingga ke lepas pantai yakni, Batu Talenggo, Batu Manahe, Batu Panimbulan, Batu Babalolo, Batu Hanggulan. Deretan batu itu seakan tertata indah dan unik. Dua sungai kecil mengalir di Dapalan. Sungai Laluaran Kecil dan Laluaran Besar. Dua sungai itu bermuara di pesisir tak jauh dari letak deretan Batu Baliang. Pada jejeran batu dan sungai itulah sebagian sejarah Dapalan tersimpan.
Tersebutlah di zaman itu, ada seorang perempuan tua bernama Woi Entengan. Di masa hidupnya, Woi Entengan sangat dihormati orang-orang Dapalan. Ia seorang pemimpin spiritual sekaligus pemimpin agama adat di daerah itu. Ia dikenal sakti dan punya ilmu ketabipan mengobati berbagai penyakit. Ia juga mampu menghindarkan Dapalan dari berbagai bencana lewat ritualnya di Batu Baliang. Sudah berkali-kali serangan binatang buas, atau serangan hama dan binatang hama seperti babi dan tikus mampu ditepisnya lewat ritual permohonan perlindungan sang Derro. Serangan para perompak dan bajak laut juga demikian.
Itu sebabnya Batu Baliang adalah tempat yang dikeramatkan orang Dapalan di masa lalu. Kebersihannya terjaga dan tempatnya sejuk serta asri. Selain pohon Panamburin, Ketapang, Kapuraca yang tumbuh besar merindangi tempat itu, pemandangan di Batu Baliang, diselingi panorama hijau tumbuhan pandan yang tumbuh berlapis-lapis di berbagai celah batu. Burung warna-warni berkesiuran dan bersarang di dedahan pohon. Berbagai jenis binatang juga bertengger dan tidur di bawah rindangan pohonan dan rumput yang menjalar. Ada biawak, ular pohon, kadal, lipan, dan binatang lainnya.
Batu Baliang memang batu yang besar dan panjang. Panjangnya mencapai seratus meter. Lebarnya tujuh puluh lima meter. Sedangkan tingginya sepuluh meter. Karena berada di tepi laut, maka banyak juga hewan laut hidup dan bersarang di rongga-rongganya yang terbuka. Ada ular laut, siput, ketam batu laut, ikan tangga, dan tiram. Batu Baliang, punya dua liang utama. Satunya berada di atas permukaan batu. Mulut liang ini cukup besar, dan menghadap arah utara. Panjangnya kisaran enam meter lebih. Lebarnya mendekati tiga meter. Tingginya sekitar empat meter. Liang inilah yang menjadi ruang suci bagi Woi Entengan memanjatkan doa kepada Derro.
Suatu ketika terdengar kabar, para perompak dan bajak laut Balangingi dari Filipina, berencana menyerang Dapalan dan seluruh Pulau Karakelang dari dua arah. Dari arah timur dan barat. Semua penduduk ketakutan. Para tetua adat pun meminta Woi Entengan menggelar ritual doa di Batu Baliang. Woi Entengan pun menghitung hari baik atau waktu yang tepat untuk ritual doa menurut Pasang air laut dan bulan di langit. Karena ritual doa hanya bisa dilaksanakan pada saat pasang Umaendo atau Atolla, dan ketika bulan di langit pada posisi Lattu hingga Naworaa. Persiapan dilakukan. Tenda-tenda di pasang.
Saat harinya tiba, Woi Entengan menyuruh seorang pembantunya, memukul Batu Telenggo. Batu itu mendentingkan gema yang keras sebagai tanda mengundang semua warga desa dan para tetua berkumpul menghadiri ritual doa di Batu Baliang. Batu Telenggo memang berfungsi sebagai batu lonceng atau batu pemanggil. Tingginya sekitar 15 meter (kini tinggal 10 meter, karena dirusak tangan-tangan jahil). Bunyi batu ini kalau dipukul bisa terdengar sejauh dua kilometer bahkan lebih. Seluruh penduduk desa ketika itu bisa mendengar bunyinya.
Penduduk Dapalan berduyun-duyun datang. Mereka berharap ritual doa bisa menghindarkan mereka dari petaka. Sebab kisah keganasan perompak dan bajak laut telah mereka dengar dari mana-mana. Sementara di Batu Manahe, Woi Entengan menempatkan beberapa penjaga untuk melindungi keberlangsungan ritual doa. Lima orang laki-laki ditempatkan di pucak batu sebagai pengintai. Sepuluh orang ditempatkan di tanah menghadap utara. Sepuluh orang lainnya menghadap barat. Sementara sepuluh orang lainnya lagi menghadap selatan. Maka penjaga atau pengawal itu berjumlah tiga puluh lima orang laki-laki atau Satu Buntuan. Ini sebabnya batu tersebut dinamakan Batu Manahe atau Batu Penjaga.
Saat semua penduduk dan para tetua Dapalan berkumpul, duduklah Woi Entengan di salah satu sisi yang tinggi dari Batu Baliang. Di sana, ia memulaikan ritual doa dengan melantunkan lagu pujian dan penyembahan yang disebut Magunde dan Megaloho. Lagunya terdengar ritmis dan resik. Orang-orang tampak takjub dan gigil. Beberapa hari setelah acara ritual doa, para pengintai yang ditempatkan di lepas pantai, telah melihat kumpulan kapal para bajak laut dan perompak samar-samar kian kemari mendekat. Kaum perempuan dan anak-anak terlihat takut dan panik. Namun, Woi Entengan tak henti menguatkan hati mereka. Sementara kaum lelaki dan para pemberani telah siaga di pesisir. Mereka sudah siap bertarung dengan para bajak laut dan perompak meski harus dengan cara bertukar nyawa. Peralatan perang telah disiapkan. Kaum perempuan dan anak-anak telah diungsikan ke pedalaman.
Di suatu pagi di tahun 1862 itulah pesisir timur pulau Karakelang menjadi mencekam. Serangan armada kapal bajak laut dan perompak Filipina kian dekat. Saat musuh itu sudah mendekati daratan, muncullah sebuah kapal patroli angkatan laut Belanda yang langsung mengusir para bajak laut. Sementara serangan para bajak laut dari arah barat berlangsung gencar. Pertempuran sengit pecah di pesisir barat Pulau Karakelang. Penduduk pesisir barat dengan gigih bertempur dibantu sepasukan angkatan laut Belanda. Semua pasukan bajak laut Filipina tewas dalam pertempuran itu. Sementara dipihak penduduk dan angkatan laut Belanda beberapa orang dinyatakan gugur. Termasuk salah seorang pemimpin angkatan laut Belanda yaitu Jolly.
Sejarawan Adrianus Kojongian dalam artikelnya yang dilansir situs berita Barta1.com menggambarkan pertempuran bulan April 1862 itu sebagai berikut: “Kapal perang Reteh yang berpangkalan di Kwandang, Gorontalo dibawah Letnan Laut Bowier melakukan pengejaran bajak laut berasal Kepulauan Sulu, Filipina, sampai ke Kepulauan Talaud. Di sebuah pulau kecil di Teluk Lobo, di pantai barat Pulau Karakelang, tepat tanggal 18 April 1862 berlangsung pertempuran hebat dengan para bajak laut yang bersembunyi di situ.
Sepuluh kapal ukuran besar dan kecil milik perompak dibakar, 92 orang budak berhasil dibebaskan serta 33 orang perompak dibunuh dan 2 lainnya ditangkap, sementara sisanya melarikan diri. Ikut disita 10 kanon dan meriam lela, serta banyak senjata tajam.
Korban di pihak Belanda, perwira kapal Reteh yakni Letnan Laut klas 1 Hendrik Lodewijk Jolly yang berusia 31 tahun, terbunuh ketika memimpin pembakaran ke sepuluh kapal tersebut. Ikut tewas pula petugas stokker kapal bernama R.F.B.Aulrage, sementara seorang perwira dan tujuh awak lain terluka, termasuk dua yang luka serius. Untuk mengenang korban tewas, komandan kapal perang Reteh Jhr.Bowier Jolly dengan persetujuan 4 raja yang menyertai ekspedisi, menamai pulau dimana pertempuran berlangsung dengan nama Pulau Jolly. Letnan Jolly dan Aulrage dikuburkan di pantai pulau tersebut.
Cerita ini secara khusus mengajarkan kita bahwa pergerakan dan perlawanan di masa lampau Talaud terbangun di atas kebersamaan seluruh masyarakat. Legiun-legiun petempur tertata dalam bilangan buntuan. Rasa hormat yang mendalam terhadap budaya leluhur. Hidup dalam semangat religius yang kuat dan teguh, karena ada kesadaran di mana kemampuan manusia selalu ada batasnya, tapi kebaikan Tuhan pada umatNya tiada berkesudahan. Setiap permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pencipta khalik semesta akan mendapatkan perkenaanNya.
Lebih dari se-abad kemudian, tepatnya 23 Juli 1893 di Talaud kembali meletus perang Arangkaa. Kerajaan Arangkaa di bawah Raja Manee dengan Panglima perangnya Raja Larenggam ketika itu menolak menanda tangani “Korte Verklaring” (Perjanjian Pendek) yang diajukan penjajah Belanda. Dalam perang ini, Belanda menerapkan politik “ Devide et Impera” (politik pecah belah) sehingga Kerajaan Arangkaa berhasil dibumi hanguskan dan Raja Larenggam gugur dalam pertempuran tersebut. Kerajaan Arangkaa, terletak di timur laut Pulau Karakelang, Talaud. Kendati wilayahnya hanya mencakup Arangkaa, Taruan, Gemeh, dan Taturan, imperium kecil ini menolak tunduk pada Belanda. Ini sebabnya Arangkaa diserbu dan dibumihanguskan pada 1893.
Jelles Eeltje Jellesma, menduduki kursi Residen Manado sejak 4 November 1892. Dalam catatan Adrianus Kojongian di situs Jelajah sejarah Manado, Jellesma dikenal sebagai seorang pejabat Belanda yang mengeluarkan kontrak penyatuan kerajaan-kerajaan di Sangihe Talaud ke dalam enam daerah politik otonom (Swapraja). Pada masa dia, raja yang dulunya dipilih rakyat, diganti dengan penguasa yang di angkat pemerintah Belanda. Jellesma menerapkan pajak yang berat, antaranya, pajak potong babi sebesar 2 gulden per ekor atau 25 persen dari harga seekor babi ketika itu. Selain itu, Jellesma, menerapkan pajak perorangan, pajak rumah dan harta benda, pajak pendapatan, serta kerja tanpa upah sebanyak 42 hari setiap tahunnya untuk kepentingan proyek pemerintah, berlaku bagi semua orang yang berusia 18-45 tahun, kecuali keluarga raja dan aparat pemerintah. Kebijakannya ini, menimbulkan perlawanan orang-orang Sangihe Talaud yang disambut dengan tekanan bersenjata, pembunuhan, pembakaran desa, penangkapan dan pengasingan.
Situasi politik di masa pengganti Residen Stakman ini, ungkap Kojongian memanas mulai medio 1893 di pantai utara Karakelang. Raja Arangkaa, Larenggam, yang mengganti kakaknya Raja Manee Binilang yang meninggal pada tahun 1892, dengan keras menolak tunduk pada uturan yang dikeluarkan Residen Jellesma, menurunkan posisinya dari Raja menjadi Jogugu. Selain itu, Larenggam mengklaim kembali tanah Tatepuan yang pernah di tuntut kakaknya yang saat itu dikuasai President Jogugu Lirung. Kedua pihak jadi bersih tegang. Situasi ini dimanfaatkan pejabat Belanda untuk memecah belah para pemimpin Talaud dengan cara halus dan licik. Sebuah pertemuan dibuat di Lirung dihadiri beberapa pemimpin Talaud. Dengan suara bulat diputuskan tuntutan Arangkaa tidak berdasar. Larenggam yang dikenal dengan nama Pengatani Rarengang atau Larenggam Sumalle ini, tidak menerima keputusan yang disetir pihak Belanda itu. Segera ia mempersiapkan perang melawan Lirung dan empat Kejogugan lain di Karakelang yang menentang perjuangan Arangkaa terhadap Tatepuan. Kabar bahwa di Arangkaa semua orang tangguh dipanggil menimbulkan ketakutan besar, tulis Kojongian. Tanggal 21 Juli 1893, Risiden Jellesma tiba di Lirung dengan Kapal uap Pemerintah Belanda Zeeduif. Ia segera memanggil semua Jogugu Talaud, namun pertemuan tidak dihadiri Larenggam. Jellesma berpendapat klaim Arangkaa tidak berdasar pula.
Pada 23 Juli 1893, Kapal Uap Zeeduif disertai 32 perahu besar bersenjata di bawah pimpinan President Jogugu Tukunan dan Jogugu dari Pulau Salibabu, Kabaruan dan Karakelang Selatan tiba di Arangkaa. Kontrolir Tahuna L.F. Hoeke mengirim surat mengatasnamakan Residen Jellesma memanggil Larenggam dengan empat kapitein lautnya dan beberapa kepala keluarga berpengaruh, termasuk putra raja Manee untuk datang ke kapal Zeeduif menjelaskan ketidakhadiran dalam pertemuan Lirung. Larenggam, ungkap Kojongian, menolak menerima surat itu dan meminta Residen Jellesma dan Kontrolir L.F. Hoeke datang kepadanya. Residen mengirim utusan lagi, tapi dengan pemberitahuan lisan kepada Larenggam memberi tempo 1 jam atau ia akan dipaksa dengan kekerasan. Larenggam tidak mempedulikannya.
Setelah 3 lontaran granat dan 15 tembakan salvo dari senapan Beaumont berasal dari kapal Zeeduif, pasukan kepala-kepala Talaud menyerang Arangkaa. Larenggam dengan sekitar 20 prajuritnya datang ke pantai, menanti kedatangan musuh. Pertempuran sengit pun pecah merenggut nyawa Larenggam. Serbuan itu kemudian membumihangusan Arangkaa. Selain Larenggam, 7 pengikutnya ikut tewas. Orang-orang yang ditangkap yakni 3 Kapitein Laut, 2 mantan Jogugu dan 1 pengikut Larenggam diadili Majelis, diputuskan untuk periode yang pendek atau lebih lama dengan kerja paksa dan dirantai. Ketika Jellesma sebulan kemudian datang ke kepulauan Sangihe Talaud, ia mengunjungi Arangkaa yang hancur. Kepada penduduk Arangkaa ia memberi pengampunan, tapi ditentukannya bahwa negeri itu tidak bisa dibangun lagi. Sementara negeri Taturan dan Gemeh diperintahkan tunduk pada pengawasan Presiden Jogugu dari Beo. Namun baru pada tahun 1932, pulau-pulau Talaud oleh Belanda dijadikan landschap tersendiri dan Julius Saria Tamawiwy diangkat sebagai Raja Kerajaan Talaud.
Pada 1933, Persatuan Anak Muda Indonesia Lirung (PAMIL) membentuk Barisan Merah Putih untuk melawan kekuasaan Belanda di Talaud yang dipimpin Maliode Gagola, Corneles Tamawiwy, A. Tucunan. Perlawanan tersebut akhirnya mampu dipatahkan Belanda dengan menangkap tiga serangkai pemimpin perlawan dan dipenjarakan di Suka Miskin. Pada 1942 dibawah kekuasaan Kaigun Jepang, pulau-pulau Talaud menjadi daerah Swapraja. Penguasa Jepang menunjuk Koagow sebagai Raja Talaud.
Aksi Berliku 1948-1979
Penetapan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2 Juli 2002, sejatinya tidak terjadi dengan mudah. Ada sejumlah kelokan perjuangan yang menguras energi dan kosistensi. Hal itu telah dimulai sejak gerakan Makassar 1948. Seiring terbentuknya Kabupaten Sangihe Talaud, pada 1948, sejumlah pemuda Talaud di Makassar mulai merancang pembentukan Kabupaten Talaud. Sejumlah persiapan dilakukan. Langkah-langkah gerakan disusun. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 1952, usulan pembentukan Kabupaten Talaud disampaikan secara resmi dalam sidang DPRD II Sangihe dan Talaud oleh personil anggota DPRD asal Talaud Ismail Tingginehe, Daniel Lampah dan Apitalau Panginsian. Perjuangan awal yang gigih itu belum mendapat tanggapan, sehingga pada 1954, aspirasi yang sama disampaikan Barisan Pemuda Indonesia Talaud (BAPIT) kepada Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar. Pada 1956, dipelopori Ismail Tingginehe, Heles Rama, Wempi Bee dicetuskan proklamasi terbentuknya Daerah Istimewa Tingkat II Talaud dengan mengirim kembali delegasi ke Makassar menghadap Gubernur Sulawesi. Di tahun yang sama, dipelopori P. TH. Sasauw sebuah rapat akbar digelar di Manado untuk mendukung terbentuknya Daerah Istimewa Tingkat II Talaud, namun aspirasi negeri penghujung utara Indonesia Timur itu masih sejauh panggang dari api.
Tahun 1961, gerakan kaum muda pun bangkit. Persatuan Pemuda Siswa Mahasiswa Talaud (PERSMIT) yang diketuai PH. Towoliu terbentuk untuk ikut menopang perjuangan berbagai aspirasi dari Talaud. Lalu pada 1962, Partai IP-KI Anak Cabang Talaud menyerukan dan mendesak Bupati Sangihe dan Talaud Harry Soetoyo agar melepaskan Talaud menjadi kabupaten sendiri. Masih pada 1962, sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Talaud membuat kesepakatan bersama dalam memperjuangkan pembentukan daerah Tingkat II Talaud. Disusul pada 1963 kaum muda Talaud membentuk Front Persatuan Pemuda Talaud yang mengemban misi mempertajam perjuangan pembentukan kabupaten. Front ini melaksanakan kongres pertama di Beo dengan keputusan antara lain: 1. Mendesak agar segera dibentuk Kabupaten Talaud. 2. Memperjuangkan penegerian SMP Swasta di Beo. 3. Menyatakan kebulatan tekad Pemuda Talaud dalam mendukung politik Konfrantasi RI dengan Malaysia, dan menyatakan sikap siap dikirim ke garis depan. Hasil kongres itu disampaikan oleh sebuah delegasi ke pemerintah Daerah Sangihe dan Talaud, MPRS, DPR, Presiden, Mendagri, Menlu, Menhankam, Menteri P dan K, Panitia Aksi Ganyang Malaysia, Ketua Front Nasional, ketua-ketua partai politik tingkat Nasional.
Pada Junuari-Februari 1964, Front Persatuan Pemuda Talaud mengirim delegasi menghadap DPRD I dan Gubernur Sulawesi Utara untuk mendesak pembentukan Kabupaten sebagaimana anjuran Mendagri ketika itu bahwa mulai Februari 1963 pembentukan daerah otonom yang baru harus melalui keputusan DPRD I dan usul Gubernur. Pada 1964, pemuda pelajar dan mahasiswa Talaud se-Indonesia menggelar Kongres di Manado untuk mendukung perjuangan Talaud. Pada tahun yang sama, Front Persatuan Pemuda Talaud di Beo mencetuskan dukungan menuju daerah otonom melalui pembangunan ekonomi dengan cara mengiatkan penanaman pala, Cengkih dan lada dalam sebuah program Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM). Juga mendorong generasi muda Talaud untuk masuk perguruan tinggi.
Kendati begitu gencarnya gerakan yang berlangsung sejak 1960 dalam memperjuangan kabupaten Talaud lewat pemerintah provinsi dan DPRD I, namun penyampaian aspirasi ini masih saja membentur berbagai tembok birokrasi. Pada 1967 dan 1969, Persatuan Masyarakat Indonesia Talaud (PERMITA) di Manado, lewat Badan Perjuangan Masyarakat Talaud yang diketuai Yuswo Folali kembali menghadap Komisi II DPRD I dan mengirimn delegasi ke pemerintah Kabupaten Sanghe Talaud. Gerakan pun melebar ke Jakarta. Pada 1979 tokoh-tokoh masyarakat Talaud di Jakarta melayangkan pernyataan kepada pemerintah pusat untuk mendesak percepatan realisasi Kabupaten Talaud. Selain itu, pernyataan tersebut juga menolak anggapan yang berkembang ketika itu di mana gerakan perjuangan Talaud sebagai gerakan separatis yang dituding pihak-pihak tertentu. Pernyataan tersebut juga disampaikan kepada Panglima Kodam XIII Merdeka, Mayjen Rudini.
Pembentukan MUKAT 1981
dan Langkah Strategisnya
Setelah 21 tahun sejak perjuangan awal meraih otonomi, Musyawarah Masyarakat Talaud (MUKAT) baru terbentuk di Jakarta pada 1981. Organisasi terbesar masyarakat Talaud ini tercatat memberi penajaman signifikan dalam pembentukan Kabupaten. Musyawarah Nasional Talaud (Munastal) I MUKAT berlangsung di Jakarta pada 1981. Ketika itu, Yerry Sumendap, pengusaha asal Talaud -juga dikenal sebagai pemilik perusahaan penerbangan Bouraq Airlines– bertindak sebagai sponsor.
Dihadiri 120 tokoh masyarakat Talaud dari berbagai wilayah di Indonesia, Munastal I menelorkan sejumlah keputusan strategis yang antaranya melanjutkan perjuangan Talaud dengan mendesak percepatan realisasi pembentukan Dati II Talaud serta rekomendasi pelaksanaan sejumlah program organisasi. Tahun 1982, pertemuan MUKAT digelar di Manado. Kegiatan ini mempertajam keputusan Munastal I menjadi agenda kerja Dewan Pembangunan Rakyat Talaud (DPRT). Pejuangan MUKAT kemudian terus berlangsung secara berkesinambungan hingga tahun 1991.
Tercatat, MUKAT kembali menggelar Munastal II pada 1986 di Lirung, dan Munastal III di Beo pada 1991. Sejumlah Munastal itu melahirkan keputusan mempercepat pemekaran Dati II Talaud serta berbagai langkah kongkrit dalam perjuangan otonomi Talaud lewat pemerintah pusat dan daerah. Pada 1993, MUKAT kembali mengirim delegasi masyarakat Talaud menghadap Bupati Sangihe dan Talaud O.B. Karambut di Tahuna dan Pimpinan DPRD Sulut di Manado. Dengan rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara EE Mangindaan proposal MUKAT yang mendapatkan dukungan BAMUKIST yang diajukan ke Komisi II DPR RI di Jakarta, menghasilkan kunjungan Komisi II DPR RI ke Talaud.
Pada 30 Desember 1994, tokoh-tokoh masyarakat Talaud melakukan pertemuan di Rumah Dinas Pembantu Bupati Wilayah Talaud di Beo difasilitasi Drs. Junus Liunsanda untuk mengambil keputusan bersama mengenai rencana Ibukota Kabupaten Talaud. Pertemuan itu memutuskan menyerahkan sepenuhnya penetapan Ibukota kabupaten Talaud kepada pemerintah. Dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi antara Pembatu Bupati Wilayah Talaud dengan Panitia Persiapan dan Pemantapan lokasi Ibukota Kabupaten Talaud.
Tahun 1999 Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Sangihe dan Talaud menyampaikan usul pembentukan Kabupaten Talaud kepada pemerintah Provinsi Sulut dengan surat tertanggal 23 Mei 1999 berlampir SK. DPRD II Kabupaten Sangihe dan Talaud no: 04/ KPTS/ DPRD/V-1996 tanggal 23 Mei 1996 tentang aspirasi pembentukan Kabupaten Talaud. Pada tahun yang sama, BAPPEDA Provinsi Sulut mengeluarkan surat No: 050/ Bappeda-IV/932 yang berisi pertimbangan pembentukan Kabupaten Talaud. Lalu, dengan Surat No: 19 tahun 1999 tertanggal 20 Agustus 1999 DPRD I Provinsi Sulut memberikan persetujuan atas usulan pembentukan Kabupaten Talaud. Disusul, surat Gubernur Sulut No: 135.51/01/430 tanggal 28 Agustus 1999 tentang usulan pembentukan Kabupaten Talaud yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
Menanggapi respons yang makin kuat dari pihak pemerintah dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Talaud, pada 10 hingga 11 November 1999 sebuah temu akbar masyarakat Talaud digelar di Melonguane. Pertemuan itu melahirkan sejumlah keputusan penting antaranya: 1. Membentuk Panitia Persiapan Realisasi Kabupaten Talaud. 2. Meminta pemerintah segera menurunkan tim studi kelayakan ibukota kabupaten. 3. Membentuk Tim Sukses Kabupaten Talaud di setiap wilayah kecamatan se-Talaud dan Tahuna.
Pada 5 Maret 2001, DPD I MUKAT Sulawesi Utara menerima rekomendasi Gibernur Sulut Drs. A.J. Sondakh untuk menghadap pemerintah pusat. Kemudian, pada 25 Mei 2001 MUKAT melakukan audensi dengan Menteri Dalam Negeri, disusul menghadap Presiden RI Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) pada 30 Mei 2001. Lewat pertemuan itu, perjuangan pembentukan Kabupaten Talaud akhirnya memasuki jalur yang mulai mulus.
Aksi Mahasiswa 1997-2002
dan Sebuah Garis Finish
Aksi-aksi pemuda dan mahasiswa dalam perjuangan otonomi Talaud sejatinya telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Bahkan telah ikut bersama sejak awal pergerakan. Detakannya yang lebih keras kian memuncak di tahun-tahun menjelang pemekaran kabupaten daerah perbatasan itu. Antara tahun 1997 hingga 2002, di Manado muncul sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa Talaud yang aktif menyuarakan perjuangan otonomi daerahnya.
Antaranya, KGMPUT (Kerukunan Generasi Muda Payung Utara) yang dipimpin Jakson Parapaga, Heber Pasiak. HIKMAT (Himpunan Kekeluargaan Mahasiswa IKIP Talaud dipimpin Andris Parengka, Nofti Halean. FKPMP yang kemudian membentuk satu Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Talaud (GPMPT) dipimpin Herkanus Tumbal. Selain itu, Jacob Mangole, Nelwan Maloring, Hopny Ratungalo, Charles Edah, Jim R. Tindi adalah nama-nama yang juga dikenal dalam deretan para pimpinan organisasi pemuda dan mahasiswa Talaud yang aktif dalam sejumlah aksi dan demonstrasi. Perjuangan mereka tak saja mensasar percepatan otonomi Talaud, namun juga terlibat dalam sejumlah aksi penyelamatan lingkungan.
Didorong keprihatinan atas pembabatan hutan di wilayah Karakelang Utara yang meliputi 5 desa di Kecamatan Essang, Herkanus Tumbal dan Heber Pasiak pada 1997 menggerakan massa untuk mendesak pemerintah segera menghentikan pembabatan hutan di Talaud. Pada 4 Maret 1999 pemuda dan mahasiswa Talaud melakukan apel akbar dan demontrasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulut. Ketika itu mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan masalah pembabatan hutan di pulau Karakelang. Mendesak dibangunnya jalan lingkar di 4 pulau besar di Talaud, serta percepatan realisasi kabupaten Talaud.
Gubernur EE Mangindaan langsung merespon aksi tersebut dengan membentuk TIM yang langsung diberangkatkan ke Talaud untuk pengambilan data dalam penyusunan proposal Kabupaten Talaud. Masih pada Maret 1999, delegasi GPMPT mendatangi Bupati Kabupaten Sangihe Talaud F. K. Manahampi untuk mendesak percepatan pembentukan kabupaten Talaud. Lalu, pada April hingga Mei 1999, GPMPT menjelajahi berbagai wilayah Talaud dalam aksi sosialisasi dan kampanye perjuangan Talaud antaranya di wilayah Mangaran, Lirung, Melonguane, Beo, Rainis, Essang dan Nanusa.
Pada 10 November 1999, mahasiswa Talaud yang bernaung dalam wadah Payung Utara menggelar aksi di kantor DPRD Sulut di pimpin Jefri Bungkuran. Lalu pada Januari 2000, Herkanus Tumbal, Charles Edah, Jim R Tindi dan ratusan aktivis GPMPT didukung sejumlah seniman dan budayawan yang digerakan Iverdixon Tinungki, kembali menggelar aksi di DPRD Sulut dan Bandara Sam Ratulangi. Aksi di Bandara itu digelar seiring kedatangan Wakil Presiden RI Megawati Soekarno Putri yang berkujung ke Sulawesi Utara. Dalam aksi terbilang berani ini, para pendemo membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan: “Talaud Indonesiakah?”, “Pilih Otonomi atau Referendum”. Poros utama akses jelan menuju gerbang bandara Sam Ratulangi diblokir pendemo dengan aksi massa tidur di jalanan.
Lewat aksi-aksi yang berani sejak tahun 1948 hingga 2000, perjuangan otonomi Talaud kian mendekati garis finish. Pada Juni 2000 di Manado, terbentuk TIM Kerja realisasi Kabupaten Talaud yang diketuai Ir. Max Maanema,SU dan Max Siso sebagai sekretaris, Rimata Narande dan Iverdixon Tinungki sebagai anggota. Tim Kerja dalam kepemimpinan duet Max ini mendesak pembentukan Kabupaten Talaud lewat hak inisiatif dewan. Selanjutnya Tim Kerja ini dijalankan oleh Wakil Ketua Ir. Alex Binilang, MT dan Wakil Sekretaris Ir. Heber Pasiak.
Pada 30 Juni 2001, lewat kesepakatan forum aspirasi berbagai elemen Talaud bersama Pemerintah Kabupaten Sangihe Talaud dan DPRD II di Tahuna yang dipimpin Bupati F. K. Manahampi ditetapkan Melonguane sebagai bakal Ibukota Kabupaten Talaud. Setelah melawati sejumlah pertimbangan, pada 11 Maret 2002 berdasarkan keputusan DPR RI dalam sidangnya, pemerintah Republik Indonesia menyatakan menyetujui pembentukan Kabupaten Talaud dan peresmiannya dilakukan pada 2 Juli 2002. Kabupaten Kepulauan Talaud pun dipimpin berturut-turut Pejabat Sementara (PJS) dan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati, serta Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
- Drs. Frits Tumimbang 2002-2004
- Dr. Elly Engelbert Lasut M.E. – Jimmy Jacob Bee S.E. 2004-2009
- Dr. Elly Engelbert Lasut M.E – Drs.Constantin Ganggali M.E. 2009 -2010
- Drs.Constantin Ganggali M.E 2010- 2014
- Ir. Jemmy Gagola 23 Nopember 2013- 5 Desember 2013
- Sri Wahyumi Maria Manalip S.E. 21 Juli 2014- 12 Januari 2018
- Petrus Simon Tuange S.Sos., M.Si. 13 Januari 2018-20 Juli 2019
- Ir. Adolf S. Binilang M.E. 21 Juli 2019- 25 Februari 2020
- Dr. Elly Engelbert Lasut M.E – Drs. Moktar Arunde Parapaga 26 Februari 2020-sekarang.
Merefleksi sejarah panjang perjuangan Talaud yang melewati beberapa abad ini, kita dipermukan dengan sebuah intisari jati diri masyarakat Talaud yang massaruwenten. Sebuah kekuatan bersatu dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi setiap zamannya. Dari semangat itulah Poros Baru Porodisa terbentuk. (**)
Discussion about this post