Manado, Barta1.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah turun langsung meninjau lokasi kebakaran di Pakowa, Kota Manado, sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi. Hal itu disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah (Setdaprov) Sulut, Denny Mangala, saat menjawab pertanyaan Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo.
“Terkait kebakaran yang terjadi di Pakowa, setelah terbakar kami langsung meninjau lokasinya. Di sana ada sekitar 10 rumah yang terbakar dan banyak yang terdampak. Namun, kebanyakan di situ juga merupakan anak kos,” ungkap Denny.
Menurut Denny, saat pemerintah turun ke lokasi, bantuan kepada para korban juga telah diberikan melalui Dinas Sosial maupun instansi terkait lainnya.
Namun, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut saat ini tidak lagi memiliki anggaran khusus untuk bantuan kebakaran.
“Terkait bantuan kebakaran, sejak dua tahun lalu itu sudah tidak dianggarkan karena sudah berada di Biro Kesra. Untuk penganggaran ini, Bappeda sudah close. Jadi, untuk membantu saat ini sudah tidak memungkinkan lagi,” jelasnya.
Meski demikian, Denny memastikan bantuan serupa akan kembali diupayakan untuk dianggarkan pada tahun berikutnya.
“Nanti di tahun berikut akan dimasukkan bantuan-bantuan seperti ini,” tuturnya.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Provinsi Sulut, Amir Liputo. Ia menilai, persoalan kebakaran maupun bencana lainnya merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi sehingga semestinya pemerintah memiliki ruang anggaran untuk mengantisipasinya.
“Bapak asisten, bencana ini kan tidak ada yang minta dan direncanakan. Menurut saya, ini salah penerapannya. Semestinya ini ada biaya antisipasi,” ungkap Amir.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat ketika mengalami musibah. Pemerintah, kata dia, harus hadir memberikan perhatian dan perlindungan kepada warga yang terdampak bencana.
“Ada warga negara yang terdampak bencana, kemudian mengatakan sudah tidak dianggarkan. Untuk apa adanya negara, untuk apa adanya lembaga ini?” tegas kader PKS Sulut itu.
Ia menilai, warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Tidak mungkin, saat berkunjung ke rumah korban terdampak kebakaran, kemudian menyampaikan tidak ada anggaran. Kalau bantuan sembako, orang lain bisa beli,” jelasnya.
Dorong Korban Masuk Bantuan RTLH
Tak hanya menyoroti persoalan anggaran, Amir juga meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado untuk melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak kebakaran.
Ia meminta warga yang masuk dalam kategori desil dan memenuhi persyaratan agar dapat dimasukkan dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Mohon Dinas Sosial koordinasikan dengan Pemerintah Kota Manado. Mereka yang masuk desil dan memenuhi syarat, tolong dimasukkan dalam bantuan rumah RTLH, karena itu bantuan yang paling hakiki dimintakan oleh korban,” ucapnya.
Amir juga menegaskan kepada Asisten I Setdaprov Sulut, Denny Mangala, agar persoalan bantuan bagi korban bencana tidak kembali dijawab sebatas pada ketiadaan anggaran.
“Ini cuma 10 rumah, Bapak. Bagaimana kalau lebih? Kemudian saat berkunjung hanya menyampaikan, mohon maaf, dua tahun ini tidak dianggarkan. Jawabannya begini, rakyat mau sampaikan apa ke kita-kita ini?” tegasnya.
Menurut Amir, pemerintah perlu mengedepankan sikap arif dan bijaksana dalam melihat serta menangani persoalan masyarakat, terlebih ketika warga sedang menghadapi musibah.
“Seharusnya ada arif dan bijaksana dalam melihat persoalan yang ada,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post