Sangihe, Barta1.com — Rencana PT Tambang Mas Sangihe (TMS) kembali menjalankan operasi produksi tambang emas di Pulau Sangihe pada Oktober 2026 memantik penolakan dari aktivis lingkungan. Jull Takaliuang, penggagas Save Sangihe Island, mempertanyakan dasar hukum rencana tersebut dan mengatakan perusahaan harus memulai proses perizinan dari awal.
Pernyataan itu disampaikan Jull saat ditemui di sela-sela ritual adat Dalumatehu Sembanua di Kecamatan Tamako, Kepulauan Sangihe, Jumat, (25/9/2026).
Sebelumnya, di beberapa media online, Direktur Utama TMS Terry Filbert menyatakan perusahaan menargetkan penerbitan kembali persetujuan operasi produksi pada Oktober 2026. TMS menyebut permohonan penerbitan kembali izin telah diajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 25 Oktober 2025 dan dokumen yang dipersyaratkan pemerintah telah dilengkapi.
Jull menilai rencana tersebut perlu dilihat secara hati-hati. Ia mempertanyakan bagaimana TMS dapat kembali beroperasi jika izin operasi produksi sebelumnya telah dicabut.
“PT TMS berencana akan masuk lagi. Saya kira ini sebuah kegilaan, dan saya yakin itu kebohongan juga,” kata Jull.
Menurut Jull, persoalannya bukan sekadar penerbitan kembali sebuah dokumen perizinan. Ia berpendapat pencabutan izin operasi produksi membuat perusahaan harus melalui kembali proses yang diperlukan untuk mendapatkan izin pertambangan.
“Yang batal adalah izin usaha operasi produksi. Judulnya harus dilihat baik-baik, jadi kan itu sudah dibatalkan,” ujarnya.
Karena itu, Jull mengatakan apabila TMS hendak memperoleh izin kembali, prosesnya harus dimulai dari awal, termasuk kajian lingkungan.
“Dengan sendirinya kalau mereka akan mengurus izin lagi, maka harus dari nol. Artinya harus ada lagi analisis kajian lingkungan,” kata dia.
Bagi Jull, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah status Sangihe sebagai pulau kecil. Ia mengatakan aturan mengenai perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih berlaku sehingga menjadi salah satu dasar yang menurutnya harus diperhitungkan dalam setiap rencana pertambangan.
“Adalah satu hal yang tidak mungkin sebab tetap undang-undang perlindungan pesisir dan pulau kecil belum dihapus sampai hari ini,” ujarnya.
Jull juga menduga informasi mengenai rencana TMS kembali beroperasi dapat digunakan untuk membangun persepsi bahwa perusahaan segera memperoleh izin. Ia mengaitkannya dengan kepentingan investasi, meski tudingan tersebut tidak disertai bukti yang dipaparkan dalam wawancara.
“Saya tahu itu mungkin hanya propaganda sebab banyak mafia-mafia tambang yang hanya mau memblowup seakan-akan ada izin, ada lisensi, tetapi tujuannya untuk menjual saham untuk mendapatkan uang,” kata Jull.
Karena itu, ia mengingatkan pihak yang berniat menanamkan modal di TMS agar mencermati terlebih dahulu status perizinan perusahaan.
“Saya juga mengingatkan kepada orang-orang yang punya keinginan menanamkan sahamnya di TMS untuk berhati-hati,” ujarnya.
Jull mengatakan kelompoknya tidak akan berhenti pada penolakan di ruang publik. Jika TMS kembali memperoleh izin dan melanjutkan rencana pertambangan di Sangihe, ia menyatakan pihaknya siap menempuh jalur hukum.
“Kalau TMS ada izin maka gugatan akan kami ajukan lagi,” kata Jull.
Bagi Jull, persoalan Sangihe pada akhirnya bukan hanya soal apakah sebuah izin dapat diterbitkan, tetapi juga mengenai bagaimana sebuah pulau kecil diperlakukan dan dilindungi dari aktivitas yang berpotensi mengubah ruang hidup masyarakatnya.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post