Sangihe, Barta1.com — Di tengah kekhawatiran atas kerusakan lingkungan dan maraknya pertambangan ilegal, sejumlah warga Kepulauan Sangihe memilih kembali kepada tradisi. Mereka menggelar ritual adat Dalumatehu Sembanua di Kecamatan Tamako, Kepulauan Sangihe, Jumat, (25/9/2026).
Ritual tersebut menjadi ikhtiar spiritual masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Pulau Sangihe dijauhkan dari kehancuran lingkungan. Namun bagi penggagasnya, ritual itu bukan sekadar prosesi adat. Ia menjadi bentuk kegelisahan masyarakat yang merasa berbagai upaya hukum untuk menyelamatkan pulau belum sepenuhnya berujung pada penegakan hukum yang kuat.
Salah satu penggagas ritual, Jull Takaliuang, mengatakan Dalumatehu Sembanua merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk terus menjaga Sangihe melalui tradisi, budaya, dan adat istiadat.
“Ini adalah bentuk komitmen dan konsistensi menjaga Sangihe, melalui tradisi budaya dan adat istiadat. Mengapa ini terus dilakukan karena kita sudah melakukan daya upaya yang dimungkinkan sesuai dengan hukum,” kata Jull.
Menurut dia, hukum seharusnya menjadi jalur utama dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Namun kemenangan melalui jalur hukum, kata Jull, belum otomatis menjamin terlindunginya lingkungan di Sangihe.
Ia menyinggung pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Tambang Mas Sangihe (TMS) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2023. Setelah keputusan tersebut, persoalan pertambangan di pulau itu, menurut dia, belum selesai.
“Itu sebenarnya adalah rel yang utama di negara ini. Tetapi ketika kita mendapatkan kemenangan dari situ, tidak ada jaminan penegakan hukum,” ujarnya.
Jull mengatakan aktivitas pertambangan ilegal justru semakin menjadi kekhawatiran masyarakat. Ia menyebut pertambangan ilegal, termasuk dalam skala kecil, berpotensi merusak lingkungan dan mengubah cara masyarakat memandang alam.
“Kita melihat hari ini illegal mining makin masif terjadi. Juga terjadi tambang ilegal skala kecil, semua merusak lingkungan dan kita makin terseret ke gaya hidup hedonis,” kata dia.
Bagi Jull, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekologis. Ia mengaitkannya dengan krisis iklim dan hubungan masyarakat Sangihe dengan alam serta leluhur yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
“Kali ini kita melihat krisis iklim, dampaknya sangat buruk. Dan ketika ini dilakukan maka kita kehilangan akar, kita putus dengan alam, dengan leluhur, dengan kebaikan-kebaikan mereka menempatkan kita di pulau ini,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah melihat ritual tersebut bukan semata sebagai kegiatan budaya, melainkan sebagai bagian dari suara masyarakat pulau kecil yang sedang menghadapi persoalan lingkungan.
Jull mengatakan pemerintah dapat menjadikan Dalumatehu Sembanua sebagai bagian dari agenda perlindungan pulau-pulau kecil. Menurut dia, ritual tersebut memiliki makna khusus karena menggabungkan tradisi masyarakat dengan pesan mengenai penyelamatan lingkungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Saya kira kalau pemerintah peka, ini bisa diambil untuk bisa diagendakan menjadi agenda pulau kecil karena ini adalah ritual pertama di dunia maupun di Indonesia yang khusus penyelamatan lingkungan, penyelamatan hak asasi manusia,” kata Jull.
Ritual itu, kata dia, akan terus dilakukan. Bagi masyarakat Sangihe, menjaga lingkungan bukan sekadar mempertahankan bentang alam, melainkan mempertahankan sumber kehidupan dan hubungan manusia dengan tempat mereka berpijak.
“Ketika manusia dipisahkan dari alam dan lingkungan, manusia bisa menjadi membabi buta dan mengikuti gaya hidup, tidak lagi menempatkan alam sebagai sesuatu yang menyiapkan sumber hidup,” ujar Jull.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post