Manado, Barta1.com – Aliansi Sopir Kota Manado menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (29/01/2026).
Aksi tersebut menuntut agar operasional Bus Trans Manado yang saat ini beroperasi di Kota Manado segera dihentikan. Para sopir menilai keberadaan bus tersebut sangat merugikan mata pencaharian mereka.
Koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Sopir Manado, Makarius Samodara, menyampaikan bahwa program Presiden Prabowo Subianto seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat miskin, bukan kepentingan perusahaan.
“Namun kenyataannya, kami justru sangat dikucilkan. Kami mohon Pemerintah Kota Manado dapat memperhatikan dampak dari beroperasinya Bus Trans Manado ini. Kasihan para sopir, pendapatan kami semakin berkurang,” ujarnya.
Makarius juga mengungkapkan bahwa sebagian besar sopir mikrolet di Kota Manado merupakan mantan narapidana yang telah dibina oleh pihak lembaga pemasyarakatan.
“Mereka sudah dibina dan sekarang menekuni pekerjaan sebagai sopir mikrolet. Dengan adanya kebijakan seperti ini, kami khawatir mereka akan kembali ke jalan yang salah karena tekanan ekonomi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Makarius meminta perhatian para anggota dewan yang hadir.
“Kami datang ke sini karena Bapak-bapak adalah penampung sekaligus pelaksana aspirasi rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, jika mikrolet benar-benar dipinggirkan, maka pemerintah harus menyiapkan solusi konkret.
“Hampir dua ribu lebih sopir di Kota Manado menggantungkan hidup dari mikrolet. Kalau perlu mikrolet dihapuskan, silakan, asalkan pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan bagi kami,” tegasnya.
Menurutnya, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus benar-benar diwujudkan.
Salah satu sopir, Yoki Denga, juga menyampaikan bahwa beroperasinya Bus Trans Manado berdampak langsung pada penghasilan para sopir.
“Kami punya keluarga, Pak. Kami datang ke sini karena soal perut. Kami sudah berteriak, tapi diputar balik oleh Pemerintah Kota Manado. Kami operasi di jalan, tidak ada satu pun dewan dapil Manado yang bertanya kenapa kami seperti ini. Intinya, kami datang karena Bus Trans Manado beroperasi,” ujar Yoki.
Ia menambahkan, ketika penghasilan menurun, dampaknya langsung terasa dalam kehidupan keluarga.
“Pendapatan kecil, yang masuk ke rumah juga kecil. Bisa-bisa ke depan saya diusir istri,” katanya dengan nada lirih.
“Kami sekali lagi memohon agar Bus Trans Manado tidak lagi beroperasi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Muhammad Safri Pulukadang. Ia mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Manado yang dinilai dibuat tanpa melibatkan para sopir.
“Kami ini di bawah Organda. Katanya milik pemerintah, ketua Organda dipilih oleh pemerintah. Tapi lucunya, ketua Organda tidak pernah melihat kondisi kami. Mereka langsung menyetujui dan menandatangani. Itulah sebabnya kami datang ke DPRD Provinsi Sulut, karena kami sudah tidak percaya lagi kepada Pemerintah Kota Manado,” ucapnya.
Safri juga menegaskan bahwa Bus Trans Manado bukan sepenuhnya milik pemerintah, melainkan dikelola pihak swasta.
“Kalau itu benar-benar milik pemerintah, mungkin kami bisa terima. Tapi kenyataannya, yang menikmati bus itu bukan masyarakat kecil. Berdasarkan kondisi di lapangan, yang naik bus justru orang-orang yang punya kendaraan pribadi, apalagi dengan program gratis tiga bulan. Lalu bagaimana dengan pendapatan kami? Saya sampai berkelahi dengan istri karena penghasilan tidak cukup,” tegasnya.
Aspirasi Aliansi Sopir Manado tersebut diterima oleh pimpinan DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, bersama anggota DPRD Amir Liputo dan Ruslan Abdul Gani.
Menanggapi aspirasi tersebut, Amir Liputo menyampaikan bahwa persoalan ini akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme dewan.
“Nanti akan dibuat disposisi, kemudian ditentukan komisi yang akan menindaklanjuti. Kebetulan urusan perhubungan berada di Komisi III yang saya pimpin,” ungkap Amir.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Sulut akan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Manado, serta Organda.
“Kami akan menanyakan secara langsung bagaimana kebijakan ini dibuat. Yang jelas, kami memahami bahwa Bapak-Ibu semua merasa terganggu karena penghasilan berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, menyampaikan bahwa pihaknya memahami sepenuhnya keresahan para sopir.
“Tanpa disampaikan pun, kami sudah memahami apa yang dirasakan oleh para sopir. Apa yang disampaikan oleh Bapak Amir tadi akan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Royke bahkan menegaskan bahwa jika memungkinkan, persoalan ini akan ditindaklanjuti secepatnya.
“Kalau bisa hari ini, akan langsung kami proses. Jika sampai minggu depan belum ada kabar, silakan hubungi saya atau Bapak Amir Liputo. Kami di DPRD Provinsi Sulut akan berupaya mencari solusi terbaik bagi semua pihak, apalagi dapil kami berada di Kota Manado,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post