BARTA1.COM– Angin laut di perairan negeri Loharaung membawa aroma yang tajam dan manis, sebuah baunan yang pernah memicu perang dan ambisi besar di abad ke-17.
Di tanah Tagulandang, cengkih bukan sekadar rempah; ia adalah kutukan sekaligus alat diplomasi yang membawa kerajaan kecil ini masuk ke dalam pusaran kekuasaan VOC Belanda.
Sejarah mencatat Raja Balange –pengganti Ratu Lohoraung— sebagai pembuka gerbang bagi pengaruh Barat. Di bawah pemerintahannya yang dimulai tahun 1609, Tagulandang mulai merasakan kehadiran garnisun militer Belanda.
“Cengkih Tagulandang telah terkenal sejak lama,” catat misionaris Gualterus Peregrinus, bahkan sebelum Belanda datang, orang-orang Spanyol sudah terlebih dahulu mengecap manisnya keuntungan dari sini.
Ketegangan mencapai puncaknya di era Raja Bawise. Pada 23 Juni 1664, ia mengambil langkah berani dengan meneken kontrak politik dengan Kompeni Belanda. Ini bukan sekadar penyerahan diri, melainkan strategi jitu untuk melonggarkan ikatan dari dominasi Kesultanan Ternate yang selama ini mengklaim wilayah mereka.
Namun, harga dari sebuah aliansi seringkali mahal. Pada tahun 1653, atas perintah Gubernur Jacob Hustaard, tanaman cengkih yang menjadi kebanggaan warga diberantas habis.
Kebijakan extirpatie ini dilakukan dengan alasan antara lain untuk menjaga monopoli harga di pasar Eropa, memaksa penduduk Tagulandang beralih dari kebun cengkih ke tanaman lain.
Meski rempahnya dibakar, kedaulatan Tagulandang tetap bertahan melalui surat-surat kontrak. Saat Bawise mangkat, President Monia sempat menjalankan pemerintahan sementara. Ia menulis surat terakhirnya pada 16 September 1677, menegaskan identitas Tagulandang sebagai entitas politik yang merdeka dalam ikatan vassal.
Langkah diplomasi ini dilanjutkan oleh Raja Philips Antoni Aralung Nusa. Selama 45 tahun kekuasaannya, ia berhasil memastikan klaim Ternate atas negerinya berakhir sepenuhnya.
“Ternate menjadi bagian Belanda, otomatis pula wilayah klaim mahkotanya,” demikian catatan sejarah yang menandai berakhirnya era dualisme kekuasaan di sana.
Ekonomi pun bertransformasi. Tanpa cengkih, Tagulandang tidak lantas mati. Mereka beralih menjadi pemasok utama minyak kelapa. Pada tahun 1682, pasokan dari kepulauan ini mencapai angka fantastis: sepuluh ribu kendi minyak kelapa dikirim untuk kebutuhan logistik kolonial.
Regenerasi kepemimpinan terus berlanjut hingga Raja Tamarel. Setiap raja membawa beban yang sama: bagaimana menjaga rakyatnya tetap hidup di tengah gesekan kepentingan dua kekuatan besar. Diplomasi meja makan dan kontrak kertas terbukti lebih tajam dari sekadar senjata.
Hingga tahun 1820, saat Raja Cornelis Tamarel mengakhiri masa tugasnya, Tagulandang telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pion di atas papan catur kolonial. Mereka adalah pemain aktif yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan komoditas.
Kini, sisa-sisa garnisun militer mungkin sudah tertutup lumut, namun catatan kontrak politik itu tetap tersimpan sebagai bukti bahwa di masa lalu, sebuah kerajaan kecil di utara Sulawesi pernah mengguncang pasar rempah dunia. (*)
Penulis/Editor:
Iverdixon Tinungki
Discussion about this post