Barta1.com — Perang bukanlah kata yang asing bagi Minahasa, tetapi konflik yang meletus pada 1958 hingga 1961 memiliki akar yang jauh lebih pahit daripada sekadar sengketa teritorial. Ia adalah tragedi yang membuktikan kekhawatiran Karl Marx tentang bahaya kemiskinan, terutama ketika kemiskinan itu dipicu oleh penelantaran dari pusat kekuasaan.
Di Manado, pada 22 Januari 1958, bom-bom pemerintah pusat mulai menghujam, menandai dimulainya perang tiga tahun yang akan meluluhlantakkan wilayah tersebut dan menewaskan puluhan ribu jiwa.
Inti dari pergolakan yang disebut Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) ini bukanlah ideologi, melainkan komoditas sehari-hari: kopra.
Mayor Agustinus Lawalata, seorang eksekutor Permesta yang namanya dikenang karena kekejaman di medan laga Manado Utara-Wori, mengakui hal ini pada tahun 1984. Di hadapan penulis, di rumahnya di Karangria, Manado, Lawalata yang sudah berusia 60 tahun waktu itu, dengan mata berkaca-kaca menuturkan bahwa perang yang ia jalani, bersama para petani, adalah perjuangan untuk hidup. Mereka berperang demi satu keyakinan yang fundamental: “kopra setara dengan hidup!”
Kisah kelapa di Minahasa memang diwarnai gejolak. Mengutip riset dari Denni HR Pinontoan, ada masa keemasan di awal abad ke-20, di mana Minahasa pernah menikmati harga kopra yang melimpah ruah.
Petani berfoya-foya, bahkan mampu membeli kendaraan bermotor, seiring dengan memuncaknya ekspor kopra ke pasar internasional—seperempat total ekspor kopra Hindia Belanda saat itu berasal dari Gorontalo, Manado, dan Sangihe. Namun, masa booming 1920-an dan 1930-an itu segera diikuti keruntuhan, saat Perang Dunia II pecah dan harga anjlok, melilit petani dalam utang yang tak terbayarkan kepada pedagang perantara.
Pemerintah kolonial dan kemudian pemerintah pusat mencoba mengatasi kekacauan ini dengan mendirikan Het Copra Fonds atau Yayasan Kopra, yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan tata niaga.
Namun, alih-alih menolong, Yayasan Kopra justru menjadi monster baru. Lembaga ini diselimuti utang ratusan juta rupiah dan dituding hanya memperkaya segelintir orang di Jakarta dan daerah. Bahkan Gubernur Sulawesi, G.S.S.J. Ratu Langie, menyebut perilaku politik perkopraan saat itu sebagai dominasi kekuasaan yang “jauh lebih dahsyat daripada zaman kolonial.”
Frustrasi ini memuncak menjadi revolusi. Permesta yang diproklamasikan pada 2 Maret 1957 di Makassar, adalah respons militer dan sipil Indonesia Timur terhadap ketidakadilan ekonomi dan politik dari pusat, khususnya terkait tata niaga kopra.
Mereka menuntut 70 persen hasil perdagangan untuk daerah. Ketika tuntutan tak diindahkan, Minahasa mulai melakukan barter langsung ke pasar internasional, bahkan melalui penyelundupan.
Wartawan senior Phill M. Sulu menggambarkan perubahan ekonomi yang terjadi seperti sihir, “Perekonomian berubah cepat seperti hasil sulapan saja,” karena perdagangan langsung tersebut.
Namun, semangat perlawanan itu berakhir dengan tragis. Perundingan damai 4 April 1961 mengakhiri konflik, tetapi menyisakan luka mendalam. Data korban menunjukkan bahwa Permesta adalah tragedi kemanusiaan, dengan sekitar 15.000 hingga 22.174 korban jiwa di pihak Permesta dan 10.150 di pihak RI, serta 394 desa musnah dibakar.
Lawalata mengenang kesedihan itu, menyatakan, “Perang telah usai, namun perasaan luka tak bisa dihapus begitu saja.” Ia dan puluhan ribu korban lainnya adalah bukti nyata betapa perilaku politik perkopraan telah memicu perang besar.
Pada akhirnya, setelah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, nasib petani kelapa Minahasa tetap tidak berdaulat. Mereka kembali dihadapkan pada kekuatan kapitalisme yang berkolaborasi dengan rezim Orde Baru, di mana harga kopra sering anjlok.
Kisah Permesta adalah pengingat pahit bahwa di balik manisnya emas putih Minahasa, tersimpan sejarah berdarah tentang ketidakadilan, pemberontakan, dan korban jiwa, sebuah epik yang menegaskan bahwa bagi rakyat jelata, komoditas dapat menjadi sumbu utama konflik terbesar.
Penulis/Editor:
Iverdixon Tinungki
Discussion about this post