Manado, Barta1.com – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Galang mencoba menangapi pertanyaan anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sulut, Cindy Wurangian, yang mempertanyakan target BSG tidak berbeda dengan tahu sebelumnya, namun kenaikan begitu signifikan sesuai yang diberitakan oleh media akhir – akhir ini, bertempat di Ruangan Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Jumat (14/11/2025).
“Mekanisme regulasi penganggaran dividen tunai BSG tetap mengacu pada penetapan tahun sebelumnya. Karena tutup buku kita di akhir Desember, kita belum mendapatkan angka pasti terkait nilai keuntungan BSG untuk tahun ini. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak BSG, dan secara bruto keuntungan kemungkinan besar akan melebihi tahun lalu,” ungkap Tahlis.
Namun, Tahlis menyebutkan ada beberapa komponen yang menjadi beban tahun berjalan.
“Tantiem (bonus tahunan yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan)
kesejahteraan karyawan, komisaris, dan direksi tahun lalu dibebankan pada keuntungan tahun ini. Berdasarkan perhitungan kami, setelah tantiem dibayarkan, BSG kemungkinan masih memiliki keuntungan sekitar 3 miliar. Tidak semuanya bisa dibagi sebagai dividen tunai karena sebagian harus ditahan sebagai dividen modal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dividen modal biasanya sekitar 25 persen dari total keuntungan.
“kalau 200 miliar dibagi dengan komposisi saham. Sulit memiliki komposisi sebesar 33 persen. 33 x 2 sekitaran tuju puluhan. Kami meyakini akan terjadi penyesuaian,” ujar Tahlis.
Mendengar penjelasan Sekprov Sulut itu, langsung dipotong Ketua Banggar, Fransiskus Andi Silangen, dengan menilai bahwa pemberian tantiem, meminjam istilah Presiden Prabowo Subianto, merupakan bentuk akal-akalan. “Kalau ini masih ada di perusahaan daerah, yah…” ujarnya.
Anggota Banggar lainnya, Amir Liputo, turut menyoroti hal yang sama terkait praktik tantiem. “Pak Sekprov yang saya hormati, Presiden itu adalah kepala negara dalam konstitusi kita,” katanya.
Amir kemudian menjelaskan bahwa Presiden, sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, apa pun yang beliau sampaikan memiliki bobot setara dengan kebijakan yang wajib ditindaklanjuti.
“Presiden dalam acara kami menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia ini memang Kumabal,” ungkapnya.
Presiden Prabowo, lanjut Amir, telah menegaskan bahwa tantiem harus dihapus.
“Masih ada lagi tantiem-tantiem itu. Komisaris dikurangi, komite-komite dikurangi. Ini harus dicatat, Pak Sekprov. Di BSG, komitenya saja tidak sudah tidak diketahui saking diangkat. Yang lain hanya tahu karate, langsung jadi komite BSG. Ini kan membebani,” tegasnya.
Amir melanjutkan, bahwa karena kondisi keuangan sudah tidak memungkinkan, semestinya pembiayaan semacam itu dipangkas.
“Mohon penjelasan mengenai tantiem ini, Pak. Kalau aturan ini hanya berlaku di pusat, dan kalau memang ada regulasinya, kami minta ditunjukkan,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa Presiden telah menyampaikan hal tersebut dalam acara Bimtek PKS.
“Presiden Prabowo Subianto menyapa kami dan menyampaikan bahwa soal tantiem, saya sudah perintahkan menteri untuk menghapus semuanya, sampai ke bawah. Kalau sekarang masih ada tantiem, ini patut dipertanyakan,” tutup Amir. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post