Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Feramitha Mokodompit, melontarkan pertanyaan kritis kepada Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, terkait pelaksanaan kegiatan strategis pada triwulan ketiga tahun 2025.
“Pada poin 23, saya membaca mengenai asistensi penetapan data dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Ini pernah kita bahas sebelumnya. Jika Ibu Kepala Bappeda masih ingat, saya pernah menyinggung bahwa meskipun data menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem di Sulut, masih terjadi ketimpangan antara kota dan kabupaten, khususnya yang berbatasan dengan kepulauan serta daerah-daerah terpencil,” ujar Feramitha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bappeda Sulut yang digelar di Ruang Komisi I DPRD Sulut, Selasa (14/10/2025).
Ia mencontohkan beberapa wilayah di Bolmong Raya yang ketimpangannya masih cukup tinggi. “Berdasarkan hal itu, saya ingin menanyakan, dari triwulan pertama hingga memasuki triwulan ketiga ini, berapa desa yang sudah menjadi prioritas penanganan? Apakah masih ada desa yang tingkat kemiskinan ekstremnya masih tinggi?”
Feramitha juga menekankan pentingnya intervensi konkret dari Bappeda. “Kalau memang masih ada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, mohon disebutkan. Apakah sudah ada intervensi dari Bappeda? Apakah telah dilakukan sinkronisasi data? Dulu kita mengenal istilah DTKS, yang kini menjadi DTSM. Apakah data dari Dinas Sosial dikirim secara rutin, sehingga desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi bisa menjadi prioritas untuk menerima bantuan dari dinas terkait?” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, mengakui masih ada persoalan mendasar dalam hal pengelolaan data.
“Terkait data, memang kami akui, permasalahannya belum sepenuhnya terselesaikan. Ini juga telah kami sampaikan ke pusat. Di tingkat provinsi, kami memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Gubernur. Melalui tim ini, kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota yang juga memiliki TKPKD di bawah pimpinan wakil kepala daerah,” jelas Elvira.
Ia menambahkan bahwa tantangan juga muncul dari beragam jenis data yang harus diakses. “Belum tuntas P3KE, kemudian DTKS, sekarang muncul Regsosek yang juga belum dapat kami akses. Untuk mengakses sampai pada level ‘by name by address’, dibutuhkan data dan kriteria yang sangat detail. Belum lagi kini telah muncul data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN.”
Elvira juga menjelaskan bahwa sinkronisasi data sebetulnya menjadi tanggung jawab utama di tingkat kabupaten/kota. “Namun, hal ini yang akan terus kami kawal. Masih ada masukan yang harus kami sampaikan ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, terutama terkait posisi provinsi. Salah satu kelemahan kami adalah verifikasi dan validasi data yang langsung dilakukan oleh kabupaten/kota ke kementerian, tanpa terlebih dahulu melalui provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius, dan telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur Victory Mailangkay. “Rapat tersebut dihadiri hampir seluruh wakil kepala daerah dari 15 kabupaten/kota. Hanya dua kabupaten yang diwakili oleh Sekda. Salah satu poin kesepakatan dalam rapat itu adalah pentingnya verifikasi dan pemutakhiran data sebagai prioritas untuk menjangkau 7,61 persen warga miskin absolut atau sekitar 700 jiwa di Sulut.”
“Ini menjadi penekanan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, siapa mereka dan di mana mereka berada, agar program-program penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran dan benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan serta mengatasi ketimpangan yang tadi disorot oleh Ibu Feramitha,” jelasnya.
Elvira juga mengungkapkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara umum adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, disusul oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Tenggara.
“Sementara untuk kemiskinan ekstrem, justru tertinggi berada di Kota Manado. Ini menjadi perhatian kami, mengingat jumlah penduduk di Manado juga yang terbesar di Sulut,” pungkasnya.
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Sulut bersama Bappeda ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Braien Waworuntu. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post