Manado, Barta1.com – Berangkat dari tema ‘Indonesia Gelap’ menyasar hingga ke daerah Sulawesi Utara (Sulut), di mana puluhan mahasiswa ber-Dresscode (warna pakaian) hitam melakukan aksi demontrasi di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Rabu (19/02/2025)
Teriakan revolusi terus diserukan oleh mahasiswa. “Kenapa kita menggunakan Dresscode hitam, karena kita sedang berduka dengan kebijakan pemerintahan saat ini,” teriak sang orator disamping simbol keranda (simbol petih jenazah) berwarna merah.
“Mahasiswa turun ke jalan tujuannya untuk menyelamatkan bangsa ini dari rezim yang sangat jahat. Kita tahu bersama isu 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo, sangat tidak pro dengan masyarakat, mulai dari efisiensi anggaran yang hampir 750 Triliun yang kita tidak tahu itu akan dikemanakan. Namun, instansi yang citranya buruk anggarannya masih dipertahankan dengan angka 55 Triliun,” ucapnya sembari diwarnai dengan aksi protes pembakaran ban hingga aksi penerobosan pagar, agar bisa masuk ke halaman kantor Gubernur Sulut.
Berbagai dorongan semangat, akhirnya mahasiswa bisa memasuki halaman kantor Gubernur Sulut dan tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan isu nasional dan lokal. Kali ini datangnya dari orator lainnya, yakni Taufik Poli.
Tuntutan massa aksi yang pertama berkaitan dengan efisiensi anggaran. “Pendapat kami efisiensi anggaran ini ketika menyisir berbagai sektor, contohnya berkaitan dengan ATK (alat tulis kantor) dan perjalanan dinas, kami sangat sepakat,” ungkapnya.
“Tapi, ada hal-hal yang sifatnya krusial yang tidak bisa diefisiensikan sama sekali seperti pendidikan. Hal ini jika tidak diprotes oleh banyak masyarakat, maka sejuta mahasiswa akan putus kuliah, karena sudah tidak bisa mendapatkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) kuliah. Sekalipun pada hari ini Prabowo Subianto mencopot Mendikti Saintek, mengingat tidak ada terobosannya sama sekali untuk pendidikan,” ujar ketua DPC GMNI Manado itu.
Kemudian, terkait efisiensi anggaran di bidang kesehatan. “Saat ini kondisi semakin susah untuk berobat, karena kenapa, sudah tidak ada lagi jaminan kesehatan bagi kita, nah, seharusnya pemerintah harus memperluas bantuan sosial di bidang kesehatan, itu harus lebih diperluas untuk menjangkau seluruh masyarakat.”
“Berikutnya efisiensi di Kementerian PU, kami juga tidak sepakat, ketika ini dijalankan Kementerian PU harus menjamin jalan-jalan berlubang itu diperbaiki. Kalau terjadi efisiensi untuk melihat persoalan ini, maka pemerintah pusat dan daerah pasti akan saling menyalahkan,” ujarnya.
Kemarin juga peraturan pemerintah melalui DPR RI sudah disahkan yaitu Undang-Undang minerba, keberatan massa aksi hari ini adalah, terkait bagi-bagi konsesi. Berikutnya, bahwa rezim Prabowo ingin membagikan kekayaan material Indonesia kepada ormas pendukungnya, seperti Ormas Keagamaan.
“Begitupun dengan kampus-kampus, yang sebelumnya dapat mengelola langsung tapi Undang-undang terbaru kampus hanya penerima manfaat saja, apakah hal ini menggeser tujuan awal yaitu kontrol Pemerintah terhadap lembaga pendidikan. Tadi kami bertemu dengan pihak rektorat Unsrat, terkait hal ini mereka berdalih bahwa kami ini bukan PT dan tidak bisa mengelolah tambang, ketika ini PT persero terbatas kami akan menerima. Kacau ini,” ucapnya.
Selanjutnya, ada hal-hal yang terjadi saat ini, itu adalah TNI-Polri yang masih aktif dan ditempatkan pada lembaga kementrian strategis. Nah, melihat hal ini ketika pasca 98 terjadi penghapusan terhadap dwifungsi ABRI agar negara ini semakin demokratis, tapi sekarang sudah ada dwifungsi gaya baru. “Pada dwifungsi gaya baru ini pada penangkalan aturan, di mana posisi lembaga – lembaga negara ditempatkan oleh TNI-Polri aktif, maka lama-kelamaan akan menjauhkan negara ini dari semangat reformasi.”
“Bahkan hari ini kami mau meminta kepada rezim Prabowo – Gibran, soal program prioritasnya, yakni program MBG, bagi kami MBG harus dievaluasi secara tuntas, jika tidak dievaluasi, maka ada potensi – potensi yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah hari ini,” jelasnya.
Menurutnya, sampai hari ini tidak ada transparansi mengenai bagaimana management soal siapa yang mengelola tomat, pisang, ayam dan seterusnya. “Melihat hal ini, kita bisa tahu permainan di pemerintahan bisa menggunakan CV atau PT dengan nama orang lain, langsung jalan ini program, turun lagi anggarannya. Maka dari itu, kami berpikir MBG ini tidak sesuai dengan ekspektasi.”
Kekacauan yang ditinggalkan oleh Gubenur Gubernur Olly Dondokambey, menurut massa aksi
Taufik Poli menyoroti kekacauan yang dibuat oleh Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey. “Kami mengritik Olly, bukan berarti pro YSK (Yulius Selvanus). Berikut Kami akan datang juga seperti ini dikepemimpinan YSK. Apakah Bapak YSK mampu melindungi massa aksi dengan menerima aspirasi, karena selama saya dalam perkuliahan dan puluhan kali aksi di Kantor Gubernur, tapi Bapak Gubernur Olly Dondokambey tidak pernah menemui massa aksi. Ini menjadi catatan buruk bagi pelayanan publik.”
“Kekacauan yang dilakukan itu seperti di tahun 2022, melalui Pemerintah Provinsi Sulut ditandatangani oleh Gubernur Olly Dondokambey dengan mengeluarkan SK hibah 20 hektar di lahan produktif yang dikelola oleh petani sejak tahun 30-an, sejak perusahaan kolonial Asiatic berdiri, kemudian di zaman Soekarno dijadikan perusahaan nasional, saat itu juga masyarakat sudah berdiri dan membangun pemukiman, namun ada hasrat pembangunan dengan membangun Politeknik Pariwasata yang tidak melalui kesepakatan warga,” jelasnya.
Di satu sisi, program Gubernur Olly Dondokambey menuntaskan kemiskinan, di sisi lain menyiksakan petani. “Bapak-Ibu harus tahu sebulan para petani Kalasey itu bisa memanen pisang 2 kali, dan satu kali panen itu nilai bersihnya sebesar 3 juta, berarti dalam sebulan ada 6 juta. Kalau penghasilan 6 juta sebulan, ketika itu diambil oleh Pemerintah, apakah saat ini pemerintah bisa kasih seperti itu kepada petani Kalasey. Mampu tidak berikan 6 juta dalam sebulan pak, palingan hanya bisa sebarkakan beras bansos atau raskin. Berikutnya lagi, kalian dapat di Pemilu dengan dugaan pembagian amplop.”
“Maka dari itu, persoalan di Kalasey harus menjadi atensi untuk Gubernur yang baru, dan kami akan terus menuntut kepada Gubernur yang baru. Salah urus oleh Gubernur yang lama, harus ditanggungjawab oleh Gubernur yang baru. Prabowo omon-omon soal kesejahteraan rakyat dan kedaulatan pangan, yah kali ini kami mau menagih kepada Bapak YSK,” tambahnya.
Kedua adalah, soal Reklamasi, apa perlu seperti pagar laut di Jawa yang viral, baru Pemerintah turun tangan. Ketika ditanya siapa pelakunya, saling menyalahkan.
“Persoalan reklamasi ini harus menjadi atensi, Agus Abidin itu, secara sewenang-wenang melapor om tole. Saat pihak perusahaan mau memagari daerah Sindulang, om tole merampas baja ringan dari pihak perusahaan hingga mengakibatkan kelukaan di tangannya, tapi om tole sendiri yang dilaporkan oleh perusahaan. Ketika ini dibiarkan oleh pemerintah, perusahaan ini akan sewenang-wenang nantinya. Setahu saya Prabowo pernah menyampaikan, ketika ada perusahaan yang tidak mau tunduk kepada kepentingan Pemerintah akan dikejar, yah coba YSK kejar Agus Abidin,” tegasnya.
Ketiga, perkebunan masyarakat Kelelondey sudah menjadi aktivitas militer. “Mereka menggunakan BOM dan tembakan senjata di sana, padahal di sana ada tanaman rempah-rempah, seperti tomat dan sebagainya, apakah pemerintah akan mengantikan tanaman petani di sana, ketika terjadi kerusakan akibat aktivitas militer ini.”
“Mau ganti juga, pemerintah tidak ada uang karena mungkin anggarannya diefisiensi. Dan hal ini harus menjadi atensi dari Bapak YSK, bangun koordinasi dengan Forkopimda sampaikan maaf pak di situ Perkebunan aktif yang bisa menghasilkan devisa buat daerah. Kalau ini terus dilakukan, program kedaulatan pangan yang selalu digenjotkan oleh Presiden Prabowo, akhirnya jadi angan-angan,” cetusnya.
Kesbangpol Provinsi Sulut, Johnny Suak, yang menerima massa aksi menanggapi apa yang menjadi aspirasi mahasiswa.
“Apa yang disampaikan oleh mahasiswa berkaitan dengan efisiensi anggaran di pendidikan dan kesehatan, MBG, penggusuran di Kalasey, terkait undang-undang berkaitan dengan fungsi TNI-Polri, reklamasi, dan persolan kelelondey. Setelah Bapak YSK-VM dilantik, esok kami akan serahkan setiap tuntutan dari adik-adik mahasiswa. Ini menjadi masukan yang sangat baik bagi Pemerintahan saat ini,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post