Manado, Barta1.com – Terkait 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka atau disingkat Pargib, mendapati berbagai tanggapan dari kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado.
Kali ini pandangan dari Ketua Dewan Pengurus Komisariat (DPK) UNPI Manado, Frani Karwur. Menurutnya terlalu pendek untuk melihat seluruh kinerja jajaran Pargib, yang di dalamnya ada berbagai Kementerian.
“Namun, bagi saya 100 hari kerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pertama – tama terlalu banyak membuang-buang anggaran dengan Kementrian yang kebanyakan disusun sendiri,” ungkap Frani.
Lanjut Frani, bisa dibilang membengkak Pemerintahannya Pragib saat ini, yang dapat menyebabkan anggaran lebih banyak keluar dibandingkan efektivitas kerja. “Secara pribadi juga, saya mengapresiasi dengan Pemerintahanya Prabowo karena kemauannya untuk memenuhi janji-janji politiknya, yang saat kampanye pernah bersuara keras untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berupaya untuk menjalankan apa yang telah dijanjikan, salah satunya soal program unggulan makan siang gratis.”
“Sekalipun dilihat banyak masalah pada eksekusinya, tapi menurut saya, ini program yang cukup baik, tapi ketika anggarannya minim bisa dibilang setengah-setengah dalam menjalankan program ini, apalagi terdengar kabar program ini menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo,” tuturnya.
Dan ini sebenarnya, tambah Frani, menjadi kritik bagi jajaran Kementriannya yang dibentuk, yang pertama bisa membuang anggaran, apalagi dengan rencana harga sembako yang akan dinaikan 12% pajaknya, kemudian ditarik kembali rencana tersebut, ketika mendapatkan banyak penolakan.
“Bahkan banyak persoalan lainnya yang belum tertangani hingga saat ini, seperti kasus HAM, rupanya ada upaya pemutihan kasus pelanggaran berat HAM. Hal ini perna disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, saat pertama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Indonesia,” tuturnya.
Bukan saja itu, bahkan Menteri HAM Natalius Pigai, baru-baru ini meminta anggaran 20 triliun yang di mana programnya belum jelas arahnya mau ke mana.
“Seharusnya yang perlu dibangun itu dari HAM sendiri, yaitu berkaitan dengan kesadaran negara terhadap pemerintah yang masih banyak kasus, terkait pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai hari ini. Belum lagi kasus food estate yang melibatkan tentara, terus 6 perwira yang terlibat kasus Ferdi Sambo yang dapat promosi jabatan, dan masih banyak kasus yang di mana keterlibatan TNI dan Polri di dalamnya, tapi kebanyakan kasusnya ditutupi, seperti kekerasan dan pelecehan seksual,” ucapnya.
Frani juga melihat hari ini Presiden Prabowo masih fokus terhadap program unggulannya, seperti pembangunan rumah dengan makan gratis dibandingkan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM kekerasan yang melibatkan TNI dan Polri.
“Bagi saya Prabowo saat ini harus fokus membuktikan dan mampu menjalankan janji-janji politiknya, tapi tanpa mengesampingkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Korupsi, perampasan ruang hidup dan lainya,” terangnya.
Sama halnya disampaikan oleh Wakabid Politik DPC GMNI Manado, Hizkia Rantung. Ia menilai kinerja Pemerintahan Pragib pada 100 hari kerja dinilai belum maksimal. Adapun catatan-catatan yang harus diatasi, yaitu soal kinerja para Menteri yang terlihat minim ide dan gagasan, masih berpikir bagaimana mendapatkan uang dengan cara cepat melalui pajak yang membebani rakyat, bukan dengan pajak kekayaan kepada oligarki.
“Kemudian dilema Prabowo yang belum lepas dari Pengaruh Jokowi, ini akan mengganggu stabilitas politik karena intervensi tak berkesudahan. Pragib harus mengevaluasi seluruh kebijakan Jokowi yang banyak merugikan rakyat, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang banyak mengorbankan kaum marhaen,” ucap Hizkia.
Untuk itu penting bagi Pragib untuk mengevaluasi sejauh mana keseriusan pembantunya untuk mencapai Good governance and clean government, terutama dalam komitmennya menuntaskan korupsi.
“Kemauan politik Pemerintahan Prabowo dan Gibran sangat besar, bahkan mahal, untuk itu para pembantunya harus memiliki political action yang strategik, terutama terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit hari demi hari,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post