Manado, Barta1.com – Direktur Rumah Sakit Operasi Daerah Selesaikan Kesehatan (ODSK), Enrico Hence Rawung meyakini 3 bulan terkahir bisa mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 33 milyar.
“Sejak kami beroperasi bulan April 2022 ini, pencapaian yang kami dapatkan sebesar Rp 110 juta dalam sebulan, itu di bulan Mei 2022. Kemudian, kami berusaha meningkatkan kapasitas dengan membutuhkan lebih banyak lagi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai RS rujukan. Kita mengaktifkan hemodialisa dan mulai berfungsi,” katanya saat pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 dengan Badan Anggar (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Sulut, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (21/09/2022).
Enrico menambahkan, di bulan September PAD sudah mencapai sekitar Rp 1 milyar. “Tentunya, dari September ke Oktober ini kami bisa mencapai target dengan waktu 3 bulan, dengan angka Rp 8 milyar per bulan,” imbuhnya.
“Akan tetapi, kami belum memiliki peralatan yang bisa mencapai angka tersebut, kirannya diberikan kesempatan untuk melakukan sewa alat dengan beberapa rumah sakit lainnya, itu akan tetap kami laksanakan, dan kami berupaya agar capaian Rp 33 milyar ini tercapai. Kami sangat meyakini jika peralatan yang dibutuhkan bisa ada di Rumah Sakit ODSK, bagi kami target yang diberikan bukan angka yang tidak mungkin dicapai,” terangnya.
Anggota Banggar DPRD Sulut, James Tuuk menyampaikan dirinya lebih cenderung rumah sakit yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulut tidak diberikan target PAD, semakin besar target diberikan maka harga rumah sakit pasti semakin naik, karena dokter akan menyesuaikan dengan harga pasien yang datang dengan target yang diberikan.
“Ini kan lucu. Contoh kita meminta target PAD sebesar Rp 200 milyar, tidak mungkin ini akan dicapai dengan waktu 3 bulan. Artinya, kita akan berpikir seluruh masyarakat Sulut itu harus sakit agar Rumah Sakit ODSK ini penuh,” ungkapnya.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, biarkan Direktur Enrico Rawung bekerja, karena tujuan berdirinya Rumah Sakit ODSK, cuma satu yakni memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Bisakah lembaga ini mendesak Gubernur Sulut, bahwa rumah sakit yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulut memberikan penanganan gratis bagi rakyat Sulut. Dari tadi kita hanya berdebat dengan hal yang tidak masuk akal, yang harus dikejar masih Rp 33 milyar dan sebagainya,” tegas anggota DPRD Sulut dapil Bolaang mongondow raya (BMR).
Apa yang disampaikan Anggota DPRD Sulut Komisi II ini, ikut ditanggapi Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen. “Target untuk rumah sakit itu perlu, orang atau dunia usaha yang bergerak dalam bidang efesien group, apalagi dunia kesehatan kita sudah berpindah dan hampir semua ditanggung oleh BPJS, dan rumah sakit tipe B, C dan A itu akan bertahan,” ungkapnya.
“Yang akan saya sentil di sini yakni PAD yang ditargetkan Rp 33 milyar dengan waktu 3 bulan akan sulit dicapai, mungkin ini akan kita evaluasi lagi,” cetusnya. Setelah mendengarkan berbagai tanggapan dari anggota Banggar DPRD Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Praseno Hadi selaku Ketua TPAD Provinsi Sulut angkat bicara.
“Kentutan target sudah dibahas bersama dengan Dinas dan Direktur Rumah Sakit yang ada di Provinsi Sulut,” ujarnya sembari menyebut setiap masukan anggota Banggar sudah dicatat.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post