Provinsi Sulut Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK RI, tahun anggaran 2020. Laporan itu diserahkan anggota IV BPK RI Dr Isma Yatun CSFA CfrA pada pemerintah daerah di Manado, Senin (03/05/2020).

“Kepada Ketua, Wakil Ketua DPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang saya muliakan, berdasarkan pemeriksaaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan Provinsi Sulut opini WTP,” ungkap Isma pada sambutanya, di Ruang Paripurna DPRD Sulut.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey oleh Barta Sulut Mandiri

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan rasa terimakasih kepada DPRD Sulut dan Gubenur Sulut berserta jajarannya atas kerjasamanya, sehingga secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelengaraan pengelolaan keuangan negara dan daerah secara transparan serta akuntabel, saya ucapkan selamat telah mempertahankan WTP, dengan adanya WTP ini kiranya akun pengelolaan dapat dipertahankan,” tuturnya.

Yang perlu menjadi perhatian Pemprov Sulut pesan Isma, menyangkut tata kelola dana BOS. Pengunaan dana khusus pendidikan tersebut perlu diperbaiki dalam bentuk persediaan mekanisme yang menata pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana BOS. Juga perlu dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai. Menyangkut hal tersebut, Pemprov Sulut perlu segera menetapkan mekanisme yang di antaranya mengatur tentang proses rekonsiliasi secara berkala, agar nantinya dapat mengurangi potensi kesalahan.

Anggota IV BPK RI Dr Isma Yatun CSFA CfrA oleh Barta Sulut Mandiri

Yang kedua, kelemahan dalam sistem pengelolaan aset tetap, di mana masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksankan secara maksimal. Soal ini, pimpinan organisasi perangkat daerah perlu lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan aspek masing-masing. Yang ketiga, keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun sehingga perlu dibuat mekanisme yang bisa mengurangi permasalahan.

---