Manado, Barta1.com — Pemerintah telah mengucur beragam jenis bantuan sosial (bantuan sosial) bagi masyarakat di masa pandemi. Kendati distribusinya telah diterima sasaran, tetapi masalah tak kasat mata juga melingkupi penyaluran bantuan tersebut di pusat hingga ke daerah-daerah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka temuan mereka pada sejumlah jurnalis di Manado, Kamis (14/09/2020), menyangkut beragam masalah yang terjadi pada penyaluran bansos daerah-daerah se-Indonesia. Temuan itu berdasarkan laporan masyarakat ke sebelas lembaga mitra ICW di berbagai derah, salah satunya Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) di Sulawesi Utara.
Berdasarkan paparan peneliti ICW, Lalola Easter, ada 239 kasus atau aduan warga pada penyaluran dana dari program jaring pengaman sosial yang mereka terima. Persoalan data menjadi salah satu topik yang berkembang dalam laporan tersebut. Menurut Lola, masalah pendataan penerima Bansos ini sifatnya klasik karena sudah sering terjadi jauh sebelum masa pandemi.
“Kendati ini administratif tapi perlu diseriusi karena sudah terjadi sejak lama, jauh sebelum ada pandemi, jadi subtansinya data terbengkalai dan belum diselesaikan secara menyeluruh baik oleh pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah,” ujarnya lewat konferensi virtual.
Pendataan penerima bansos diketahui tidak valid dan mutakhir. Akibatnya, bermunculan kasus terkait inclusion dan exclusion error serta ketidaksinkronan antara data pemerintah daerah dengan data RT. Padahal, Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal (DTKS) seharusnya diperbarui secara berkala setidaknya satu tahun sekali oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dan diverifikasi serta divalidasi oleh pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial. Persoalan data yang banyak mengemuka di tengah penyaluran bansos Covid-19 ini menunjukkan ada masalah dalam proses pemutakhiran DTKS tersebut.
Baca juga: Mari Awasi Penyaluran Dana JPS Selama Pandemi
Khusus di Sulawesi Utara, Mohamad Abbas dari YSNM mengaku telah menelusuri permasalahan data penerima langsung ke sasaran. Mereka menemukan yang digunakan dalam penyaluran adalah data dari tahun 2015 yang dirilis Badan Pusat Statistik. Sehingga menurut Abbas yang terlihat di lapangan ada warga yang sudah tak layak lagi menjadi penerima bantuan.
“Hanya sekitar 30 persen saja data terbaru, sisanya 70 persen itu data lama, jadi jangan heran banyak berita di media menyoroti penerima bantuan yang dikomplen penerima lain atau bahkan sudah meninggal,” kata dia.
Bagi ICW, masalah data telah membatasi hak penerima bansos mendapatkan keadilan. Fenomena ini memang bukan hal baru, tapi juga telah menjauhkan penerima bantuan dari akses pelayanan publik.
“Apalagi kita belum bicara tentang penerima berlatar disabilitas atau masyarakat marjinal,” tambah Lola.
ICW turut mengingatkan penyaluran bansos di masa Pilkada yang rawan bahkan telah dipolitisasi oknum calon kepala daerah tertentu. Karena itu lembaga ini terus intens melakukan pengawasan berbagai aspek penggunaan anggaran yang rawan disalahgunakan saat agenda politik berlangsung, baik itu pemilihan presiden, pemilihan calon legislatif hingga Pemilukada.
Kebetulan kata Lola, masa pandemi terjadi bersamaan dengan proses Pemilukada. Jadinya tak menutup kemungkinan ada bansos diklaim oknum calon sebagai ‘jasanya’ yang disalurkan ke masyarakat. Masalahnya lagi di masa pandemi pemantauan atau pengawasan begitu terbatas dan sulit dilakukan pada persoalan semacam ini.
“Jadi potensinya besar terjadi karena kontrolnya terbatas, kita harus bekerja sama dengan banyak pihak dan mau peduli supaya masyarakat teredukasi dan penyaluran bansos terus diawasi,” sebut Lola.
Jull Takaliuang selaku pimpinan YSNM menyebut siap mengawasi bansos di masa Pilkada. program pemantauan dan pelaporan dengan ICW telah berakhir Agustus. Akan tetapi semangat pemberantasan korupsi harus tetap berkibar.
“Politisasi anggaran bansos kami duga akan masiv mendekati Pilkada dan kita perlu bersama-sama mengawasi masalah ini,” tambah aktivis perempuan ini. (*)
Penulis: Ady Putong
Discussion about this post