oleh

Mari Awasi Penyaluran Dana JPS Selama Pandemi

Manado, Barta1.com — Peristiwa beberapa hari lalu di RS Pancaran Kasih Manado telah menjadi pembelajaran bagi berbagai pihak menyangkut pentingnya transparansi dan akuntabilitas dana pemerintah, yang digunakan mengatasi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Penjelasan Kericuhan RS Pancaran Kasih Manado, Benarkah ada Sogokan?

Kendati manajemen RS Pancaran Kasih telah menyampaikan klarifikasi ke publik menyangkut uang yang hendak diserahkan ke keluarga, namun sebelumnya isu tentang dana tersebut telah bergulir liar di media sosial. Yang paling tak mengenakkan dana disebut untuk menyuap keluarga. Lewat masalah ini, banyak pihak meyakini penyaluran berbagai jenis anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 perlu diawasi, baik itu berbentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) hingga dana kesehatan lainnya.

Mohammad Abbas dari Yayasan Suara Nurani Minaesa memperkirakan ada beberapa masalah yang rawan hinggap pada pendistribusian JPS. Transaparansi dan akuntabilitas cuma satu di antaranya.

“Kami menemukan kurangnya akses dan keterbukaan pemerintah daerah pada besaran dana hingga data penerima bantuan sosial, portal yang dikelola pemerintah isinya hanya informasi berita namun tidak mengungkap ploting anggaran secara rinci seperti apa atau siapa saja penerimanya sejauh ini,” kata Abbas.

Guliran pembahasan menyangkut pengawasan JPS mengalir ringan dalam diskusi via zoom meeting, Rabu (03/06/2020). Diskusi ini terpaut dengan peluncuran Posko Pemantauan Dana JPS, yang diinisiasi Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Selain kedua pihak, sejumlah jurnalis juga ikut berdiskusi.

Selain keterbukaan dan akuntabilitas, YSNM mewanti politisasi, distribusi tak tepat sasaran, pemotongan, pungli, penerima fiktif atau ganda, hingga pemberian bukan dalam bentuk uang —misalnya menjadi sembako, merupakan satu paket kekeliruan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah. Selain itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dikelola Kementerian Sosial ditemukan tidak up to date. Masalah terakhir ini juga menjadi sorotan ICW.

“Kita memang masih bermasalah dengan data, padahal pemerintah masih akan menghadapi gelombang kelompok rentan baru selain keluarga kurang mampu, yaitu kelompok yang baru kehilangan pekerjaan dan yang terdampak physical distancing,” tandas Lalola Easter, peneliti ICW.

Sementara Posko Pengaduan yang dibuka YSNM dan ICW di Manado, Sulawesi Utara, mengundang siapa saja untuk bisa berpartisipasi memberikan laporan bila menemukan ada bentuk kejanggalan dalam penyaluran dana JPS. Caranya sederhana, lewat pesan Whatsapp ke nomor 081245215513 dan 0895396316842. Abbas menyatakan, petugas posko akan menindaklanjuti laporan tersebut ke pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, Gugus Tugas Covid-19 di daerah atau Dinas Sosial, sesuai rekomendasi KPK. Pelapor juga tak perlu khawatir jatidirinya terungkap, sebab akan dirahasiakan.

Bagi masyarakat yang belum memahami, YSNM menerangkan bentuk JPS yang menjadi hak warga terdampak pandemi Covid-19 berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos Sembako Jabodetabek atau “Bansos Khusus”, Bansos Tunai Non Jabodetabek dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Ada juga bantuan dari kementerian/lembaga, misalnya, bantuan tanggap darurat Kemensos berupapaket sembako senilai Rp 200.000 kepada 200 ribu warga Jakarta dan santunan kematian sebesar Rp 15.000.000 peruntukan ahli waris korban meninggal akibat Covid-19. Selanjutnya Bantuan dari pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota), Program Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan insentif perumahan. (*)

Peliput: Ady Putong

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed