Sangihe, Barta1.com – Sejumlah tokoh Nusa Utara, sebutan daerah Sangihe, Talaud dan Sitaro, mendukung langkah Bupati Jabes Ezar Gaghana dalam penyelamatan lingkungan dari eksploitasi pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Sangihe.
Salah satunya datang dari aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), Jim Robert Tindi. Ia menilai bahwa langkah yang diambil Bupati Jabes Gaghana, merupakan sikap yang amat baik, yaitu menolak intervensi pemodal besar mengambil keuntungan dari tanah rakyat di Kepulauan Sangihe.
Meski digoyang dengan aksi demonstrasi dari masyarakat yang mengatas namakan Solidaritas Penambang Rakyat Sangihe pada Rabu (15/7/2020) lalu di Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Tindi yang sudah malang melintang di dunia demonstrasi menilai aksi unjuk rasa tersebut rawan ditunggangi atau merupakan aksi titipan yang dimainkan oleh oknum atau kelompok yang merasa dirugikan atas sikap tegas Jabes Ezar Gaghana.
Oleh kerana itu Tindi meminta Kapolres Sangihe mencari aktor di balik aksi penggiringan masa mengarahkan pencopotan Bupati dan Kapolres.
“Saya jelas menilai aksi kemarin itu tidak murni atas nama masyarakat Sangihe. Sangat tidak etis mengarahkan pencopotan Bupati dan Kapolres Sangihe di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini. Jadi saya minta pihak kepolisian untuk mengusut aktor intelektualnya. Kalau melihat sikap Jabes Gaghana ketika menanggapi aspirasi itu sangat jelas keberpihakannya kepada masyarakat kecil. Ketidaksetejuan bupati terhadap alat berat itulah yang menjadi salah satu pemantik unjuk rasa kemarin itu,” kata Tindi yang juga merupakan aktivis 98.
Menurut dia solusi terbaik tehadap pertambangan di pulau-pulau kecil di Nusa Utara adalah lewat jalan koperasi pertambangan. Kendati begitu koperasi pertambangan juga harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Kalau kemudian ada upaya-upaya pertambangan rakyat lewat koperasi menurutnya itu masih wajar-wajar saja, yang selama ini dapat ditolerir oleh pemerintah daerah selama dia tidak merusak lingkungan.
“Mau di bolak-balik bagaimana pun Pulau Sangihe, Pulau Karakelang, Pulau Siau, pulau-pulau di Nusa Utara itu tidak masuk kategori dalam daerah pertambangan. Koperasi pertambangan solusi terbaik persoalan pertambangan di Nusa Utara agar bisa mengelolah pertambangan yang betul-betul berpihak pada lingkungan hidup,” jelas Tindi.
Diketahui pada Rabu (15/7/2020) lalu, massa mengataskannamakan Salidaritas Penambang Rakyat Sangihe mendatangi rumah jabatan Bupati mendesak Bupati Kepulauan Sangihe untuk membuka kembali tambang yang selama ini ditutup oleh aparat Polres Sangihe.
Tak hanya itu mereka juga meminta penangguhan hukuman bagi penambang-penambang saat ini masih di dalam penjara. Lewat aksi tersebut, ada beberapa isu yang dimainkan seperti surat ke Kementerian ESDM terkait adanya pengrusakan hutan oleh alat excavator malah diputarbalikan menjadi surat pelarangan menambang.
Hal demikian pun diklarifikasi dengan tegas dan lantang ole Bupati Jabes Gaghana. Dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini ia masih konsisten menolak investasi tambang dari pihak asing di kepulauan Sangihe.
“Sejak tahun 2017 saya menjadi bupati, saya tetap menolak kehadiran orang asing untuk datang melakukan aksi penambangan emas. Terkait surat saya ke ESDM sekali lagi saya tegaskan, dan perlu diketahui semua masyarakat adalah terkait adanya pengrusakan lingkungan oleh excavator bukan larangan untuk masyarakat menambang. Saya sampaikan tolong dilihat dan dibaca kembali surat tersebut untuk kita duduk mencarikan solusi dari persoalan ini,” jelas Gaghana, dihadapan para pengunjuk rasa.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post