Manado, Barta1.com – Kepanikan warga Manado menghadapi ancaman pandemi Corona kini bertambah dengan mulai berkurangnya pangan di rumah mereka. Warga seperti mulai putus asa.
“Pemerintah sampaikan kami di rumah. Nah sekarang kami sudah mulai kesulitan bahan makanan. Mau beli sembako tidak ada uang lagi karena sudah sebulan tidak bekerja,” ujar Adri, tukang ojek di Kelurahan Singkil 2, Selasa (15/4/2020).
Menunggu bantuan pemerintah pun tak kunjung datang. “Padahal melalui kepala lingkungan telah meminta KTP dan KK untuk dimasukan sebagai penerima bantuan. Tapi sampai hari ini bantuan belum ada. Apakah menunggu sampai ada warga yang meninggal baru bantuan diberikan,” tegasnya.
Kritikan bernada putus asa wajar diarahkan ke pemerintah dalam beberapa hari terakhir ini. “Wajar kalau masyarakat panik menghadapi situasi ekonomi yang sulit saat ini. Di lain sisi pemerintah cenderung lamban mengantisipasi situasi yang dihadapi warga seiring berkembangnya Covid-19,” kata Anggota DPRD Manado, Hengky Kawalo dimintai tanggapannya.
Politisi PDIP ini mengatakan ketidakjelasan data kependudukan Kota Manado adalah salah satu penyebab sehingga sampai saat ini masyarakat yang terdampak Covid-19 di 504 Lingkungan, 87 Kelurahan dan 11 Kecamatan belum menerima penyaluran bantuan sembako.
“Harusnya bantuan sudah disalurkan kepada masyarakat. Karena hampir tiga minggu pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dilakukan para Kepala Lingkungan. Kalau pun pemkot punya database jelas, tidak perlu dilakukan verifikasi yang memakan waktu lama. Hal Ini membuktikan bahwa pemkot tidak punya database yang akurat,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Manado ini juga menyatakan, masyarakat saat ini sudah berteriak kelaparan karena tidak lagi bekerja akibat disuruh tinggal di rumah untuk memutus mata rantai virus Corona.
Harusnya kata dia, seorang pemimpin pemerintahan ketika persoalan kemiskinan berada pada titik paling krusial harusnya menjadi sosok pertama mengulurkan tangan kebaikan menolong mereka yang lapar.
“Lapar bukan sekadar metafora dalam pidato atau khotbah banyak pemimpin yang coba menginterpretasi kondisi sosial masyarakat, baik dari aspek material dan psikologi. Lapar adalah suatu kenyataan ril hari ini yang sedang menimpa rakyat kita,” tegas Kawalo.
Lanjut dia, sebaiknya pemerintah segera membentengi bahaya dan dampak krusial dari lapar yang menimpa warga saat ini. Pemerintah harus melayani rakyat dengan pendekatan yang utuh, bukan sekedar hanya himbauan dengan kebijakan, sementara esensi masalah sama sekali tidak tersentuh.
“Pemerintah adalah tulang punggung dan pemegang hak kesulungan untuk membebaskan bangsa dari bencana ini, dengan segala daya dan upaya mereka bekerja. Namun Corona semakin mengganas, tiap hari korban berjatuhan. Grafik peningkatan kasus terus saja meningkat, Penyebaran virus Corona di Kota Manado bukan lagi import case namun statusnya menjadi transmisi lokal,” ungkap Kawalo.
Hal senada juga disampaikan politisi PDIP lainnya, Ronny Jonas Makawata. “Kota Manado memiliki 11 Kecamatan, 87 Kelurahan, dan 504 lingkungan. Namun ternyata tidak memiliki database kependudukan yang jelas, sehingga mengakibatkan lambatnya penyaluran bantuan sembako. Jika memang database itu jelas pasti akan tercatat pekerjaan dari kepala keluarga atau pun ibu rumah tangga sehingga tidak perlu mengumpul KTP dan KK,” kritik Makawata.
Ia mengingatkan, kegelisahan rakyat saat ini harus segera dijawab. “Warga kita tak saja panik oleh ancaman virus Corona, tapi juga dihantui bahaya kelaparan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Manado ini.
Kadis Kependudukan Catatan Sipil Manado, Julises Oehlers menjelaskan terkait database kependudukan Disdukcapil bertugas memverifikasi data yang diserahkan Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat untuk diteruskan ke Dinas Sosial (Dinsos) agar supaya ketika penyaluran nanti bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak salah sasaran dan benar penduduk Kota Manado.
Menanggapi kritikan tak adanya database, Oehlers mengatakan, untuk data kependudukan, Disdukcapil punya data DKB yang diakui Undang-Undang. By name by Adress. “Jadi kami punya data registrasi. Untuk sensus penduduk saja pakai dasar data dari Disdukcapil berupa NIK dan KK, “ ujarnya.
Sekarang ini lanjut Oehlers, Disdukcapil sementara verifikasi 73.000 KK dari 11 Kecamatan dan sudah selesai di 3 Kecamatan untuk diserahkan kembali ke Dinsos. “Dipastikan minggu ini kami sudah selesai memverifikasi seluruh data yang ada di 11 Kecamatan,” jelas Oehlers.
Peliput : Albert P Nalang
Discussion about this post