Mengintip Kontroversi dan Langkah Bidak Politik Sri Wahyumi Manalip (II)

Membuka 2019, di deretan politisi berlatar Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, boleh dikata figur paling kentara reputasi dan eksistensinya. Ia disebut sedikit dari politisi di tengah pertarungan ide, gagasan, dan makna-makna politik yang menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat.

Dalam sebuah wawancara dengan Britagar.id di Central Park Restaurant, Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Jumat sore (19/1/2018), Sri Wahyumi menegaskan: “Jangan melihat sisi cantiknya. Tetapi lihat nyali dan komitmennya dalam membangun daerah.”

Pernyataan simpel itu mengadung makna yang dalam. Terutama dalam memahami langkah-langkah politik dan kontroversi yang dialaminya, yang lebih banyak disebabkan oleh gap antara politik internal dan eksternal partai. Karena, sebagai politisi yang tidak berproses di dalam partai, figur non-kader yang menjadi pejabat hampir pasti akan mengambil kebijakan berdasar nilai, tujuan, dan cara berbeda. Prestasinya sebagai pengambil kebijakan pun bukan kegemilangan partai.

Sri Wahyumi jelas tidak menginginkan popularitas instan, –terutama popularitas kecantikan atau gaya dandanannya yang memesona— ia lebih menekankan pada kiprahnya yang memilih “jalan sunyi” menuju terbangunnya masa depan rakyat yang dipimpinnya. Sebuah jalan yang tidak berdampak langsung pada “nama merek” (brand name) parpol yang menaunginya. Dan, pilihan ini bukan langkah yang tak mengandung resiko bagi Sri Wahyumi.

Mengintip Kontroversi dan Langkah Bidak Politik Sri Wahyumi Manalip (I)

Ini sebabnya, tahun 2018 merupakan waktu penuh badai bagi Sri Wahyumi. Langkah politiknya yang sudah dikemas jauh hari dengan PDI Perjuangan buyar pasca pemberhentiannya dari posisi Ketua DPC PDIP Talaud. Kendati sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Talaud, ia mengaku telah ikut memperjuangkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk menang dalam Pemilihan Gubernur.

“Di Sulut, presentasi suara tertinggi saat pemilihan gubernur ya di Talaud, yaitu 74 persen,” ungkap Sri Wahyumi.

Dia juga mengatakan, sempat ke Kepulauan Seribu berkampanye untuk Ahok. Selain itu, ia ikut membantu pemilihan Bupati Sangihe sampai hilang di laut ketika menembus ombak tinggi dengan perahu.

“Semua amanah partai saya lakukan. Apalagi yang kurang,” keluhnya.

Ia pun maju ke ajang Pemilihan Bupati (Pilbub) Talaud 2018 melalui jalur perorangan (Independen), pasca pemberhentian dari PDIP. Sementara itu, keberangkatannya ke Amerika Serikat mengikuti program International Visitor Leadership Program (IVLP) membuahkan sangsi penonaktifan sebagai Bupati selama tiga bulan. Dua pukulan telak itu, bernar-benar menampar Sri Wahyumi, tepat di tengah kesibukan kampanye 2018.

Beruntung Sri Wahyumi bukan sosok yang mudah menyerah. “Orang bijak menemukan kebijaksanaannya melalui kerasnya kehidupan,” tanggap Sri Wahyumi, atas kemelut yang dihadapinya, yang berunjung pada kekalahannya dalam Pilbup Talaud 2018.

Sri Wahyumi punya sisi pribadi yang riang. Tak mudah panik menghadapi persoalan. Langkah bidak politiknya tampak berlangsung santai tanpa ketegangan. Lepas dari PDIP, Ia dengan cepat meraih posisi Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud. Geladak politik seakan-akan selalu punya ruang bagi dirinya. Di situlah sisi menarik mengurai sepak terjang sosok perempuan yang oleh tokoh masyarakat Talaud, Trius Abbas, disebut sebagai “Sang Petarung” ini.

Mengapa Sri Manalip harus diberhentikan dari posisi Ketua DPC PDIP Talaud? Pertanyaan ini menarik ditelisik. Tempo.co pada Selasa, 16 Januari 2018, melansir sebuah tulisan berjudul “Kontroversi Bupati Talaud Sri Wahyumi sejak Pencalonan”. Dalam tulisan itu dibeber sejumlah alasan diantaranya: Pertama, usai terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Talaud, Sri Wahyumi tak pernah ikut dalam rapat-rapat dengan partai pemenang Pemilu 2014 tersebut. Kedua, Sri Wahyumi tidak hadir pada rapat koordinasi yang dipimpin langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam tulisan itu dikatakan, Ketua DPD I PDI Perjuangan Sulawesi Utara Olly Dondokambey berang atas sikap Sri Wahyumi itu. Tertanggal 5 Oktober 2017, berdasarkan SK DPP yang langsung ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Sri Wahyumi dipecat dari jabatan Ketua DPC PDIP Talaud dan digantikan Lucky Senduk, padahal periode kepemimpinan Sri Wahyumi seharusnya hingga 2020.

Dalam lansiran tulisan salah satu situs berita nasional ini, tidak ditemukan jawaban dari Sri Wahyumi. Penulis baru menemukan jawabannya dalam wawancara Britagar.id dengan Sri Wahyumi, yang berlangsung Jumat sore 19 Januari 2018 di Jakarta. Ia mengatakan, kerenggangan hubungannya dengan PDIP lebih disebabkan masalah aspirasi. Misalnya soal infrastruktur jalan. Ada jalan yang belum juga diperbaiki. Tapi itu karena status jalannya adalah jalan provinsi, sehingga bukan kewenangannya dalam memperbaiki.

“Kayaknya Talaud dicuekin terus deh. Heran juga ini. Aduh,” kata Sri Wahyumi, lansir Britagar.id.

Lebih jauh dalam wawancara tersebut Sri Wahyumi mengaku susah sekali menghubungi Pagub Olly Dondokambey. “Saya sulit mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dengan beliau.”

Dilain sisi, ia menegaskan sikapnya dimana kalau tidak ada panggilan ia lebih fokus kerja saja. “Saya enggak suka cari muka. Kalau ada kepentingan apa, baru menghadap, kalau enggak ada, ya enggak,” tegasnya.

“Talaud itu kepulauan. Kadang kala surat undangan dari Gubernur telat datang. Hari itu acaranya, hari itu juga baru kita terima surat undangannya. Bagaimana berangkatnya? Kalau teman-teman Bupati se-Sulut mungkin anytime di telepon ya meluncur saja dengan mobil. Kalau kita? Kan enggak mungkin terbang kayak Superman. Pesawat pun sehari hanya satu kali di Talaud,” ungkap Sri Wahyumi

menanggapi penilaian tentang koordinasinya dengan Gubernur Olly Dondokambey yang dinilai kurang.

Mengikwali langkah ke panggung politik, –sebagaimana rekam jejaknya– dimulainya dari aktivitas sebagai pencinta lingkungan. Keterlibatannya sebagai aktivis lingkungan itu kemudian menarik minat partai politik untuk merekrutnya, karena dipandang potensial mendongkrak popularitas partai di ajang pemilihan legislatif.

Di DPRD Kabupaten Talaud, kiprah Sri Wahyumi terbilang menonjol, karena acap dan vocal membela kepentingan rakyat lewat jalur legislasi. Popularitasnya ini dengan sendirinya membuka pintu lebar bagi langkahnya menuju kursi eksekutif Talaud, kendati ia tidak benar-benar kader Parpol.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan diri parpol mengusung kadernya sendiri, ungkap Sayfa Aulia Achidsti. Pertama, rendahnya popularitas kader. Regenerasi kedekatan dengan masyarakat (public engagement) sebagai dasar popularitas pun lemah karena parpol lebih suka bermain di tataran elite, misalnya dalam perdebatan APBN/APBD belaka.

Kedua, rekam kerja positif (reputasi) parpol yang tidak dirasakan masyarakat. Mayoritas survei menempatkan parpol di urutan terendah kepercayaan publik. Masalah keberpihakan dan korupsi adalah isu utama yang menurunkan citra parpol secara serius.

Sejauh ini, kata dosen Fisip Universitas Sebelas Maret itu, kita belum melihat parpol atau tokohnya yang konsisten mendorong perubahan nyata. Publik malah menyaksikan daftar panjang skandal korupsi.

Buruknya “nama merek” parpol tidak hanya berimbas pada ditariknya figur non-kader dalam pemilihan. Terus-menerus dipajangnya tokoh besar masa lampau (pendiri negara atau tokoh bangsa) dalam kampanye adalah bukti sedikitnya tokoh yang diakui masyarakat. Parpol tidak menyebarkan gagasan tentang problem publik dan solusi kolektif kekinian. Kelangkaan gagasan politik ini menjelaskan mengapa parpol enggan beradu program dalam kampanye.

Menurut Achidsti, ada paradigma shift (pergeseran cara pikir) di mana parpol lebih mementingkan kemenangan daripada kokohnya platform. Dengan logika kepraktisan, parpol memilih menguatkan “mesin” politiknya dalam masa kampanye. Parpol tampak cekatan dalam lobi-lobi politik dan kampanye. Namun bagi para calon non-kader, parpol tidak lebih dari mesin yang bisa mengkonversi popularitas dan reputasinya menjadi suara.

Di tengah paradox politik semacam inilah, kita melihat Sri Wahyumi –untuk sementara ini– berhasil mengambil ruang bagi langkah politiknya. (***)

Penulis: Iverdixon Tinungki