Manado, Barta1.com – Pembahasan antara Tim Anggaran, yaitu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (7/7/2026), mendapat perhatian dari Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.
Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus menyoroti minimnya kehadiran fraksi dalam agenda pembahasan tersebut.
“Saya perhatikan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang hadir dalam pembahasan pada hari ini,” ujar Fransiskus kepada Ketua TAPD Sulut, Tahlis Galang, beserta jajarannya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tanggung jawab bersama seluruh fraksi di DPRD.
“Ini adalah pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ada lima fraksi di DPRD, yakni Golkar, Demokrat, NasDem, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Kita harus bersama-sama membangun Sulawesi Utara menjadi lebih baik ke depan. Selama lima tahun, kita harus mengkritisi bersama agar ada jalan keluar. Namun, saya melihat hanya Fraksi PDI Perjuangan yang hadir,” jelasnya.
Namun, saat pembukaan Pembahasan sempat hadir dari Fraksi Nasdem, Nik Lomban, sebelum dirinya berpindah ke pembahasan Ranperda Retribusi.
Bahkan di tengah jalannya pembahasan, Ketua Fraksi Golkar, Cindy Wurangian, kemudian hadir dan bergabung dalam rapat.
Hingga rapat diskorsing kembali, 2 keterwakilan fraksi , seperti Gerindra, Demokrat tidak terlihat.
Terpantau Barta1.com , Fraksi PDI Perjuangan yang hadir dalam pembahasan tersebut, yakni Ketua DPRD Provinsi Sulut Fransiskus Andi Silangen, Pricylia Elviera Rondo, Amir Liputo, Pierre Makisanti, Berty Kapojos, dan Royke Roring. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post