Manado, Barta1.com — Kota Bitung menjadi salah satu daerah yang ikut gerakan smart city sejak 2022. Komitmen menjadi kota cerdas itu teraplikasi lewat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong sistem layanan publik.
Namun upaya pemerintah kota menjadikan Bitung sebagai smart city mulai menuai kontroversi. Ini karena muncul temuan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ada banyak kesamaan dengan peta milik Pemerintah Kota Bogor.
Bahkan peneliti Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Sulawesi Utara, Hendra Lumempouw, curiga dokumen Peta Rencana SPBE milik Pemkot Bitung —yang digawangi Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo)—hanya copy paste atau copas saja dari Pemkot Bogor.
“Kami temukan ada banyak kemiripan redaksional dari dokumen atau buku peta rencana SPBE milik Kota Bitung dan yang disusun Pemkot Bogor, jadi kami duga ini hanya copas saja,” ujar Hendra, Rabu (31/07/2024).
Salah satu temuan JKPP soal kemiripan itu ada pada bagian Roadmap Arsitektur Data dan Informasi Target. Setidaknya 5 poin tahapan yang disebutkan di situ sama persis; penguatan arsitektur SPBE, proses integrasi dan translasi, pembentukan model DWH (data warehouse), pembuatan datamart dan presentasi.
Tak sampai situ, bahkan bagian gambar (bagan) yang menerangkan roadmap implementasi data warehouse, big data analytics dan AI Pemerintah Kota Bogor sama dengan bagan dalam dokumen milik Pemkot Bitung. Keduanya juga berada di buku keempat dari 5 bagian buku.
“Yang disebut itu hanya satu dari sekian banyak kemiripan yang kami temukan, secara keseluruhan bisa dikatakan perbedaan pada dokumen kedua pemerintah kota ini hanya pada diksi saja tetapi secara substansial ini sama, tidak beda,” terang Hendra.
Penelusuran lainnya yang dilakukan JPKP, Peta Rencana SPBE Kota Bogor dalam bentuk dokumen sudah ada sejak 2022. Sedangkan Pemkot Bitung pembuatannya digawangi pada 2023, atau selisih 1 tahun. Persoalan yang muncul, pembuatan Peta Rencana SPBE Pemkot Bitung itu ternyata masuk dalam anggaran di tahun 2023 tadi.
“Ya kami juga menemukan ada dana senilai ratusan juta dalam poin anggaran belanja jasa konsultasi untuk Peta Rencana SPBE yang bersumber dari dana alokasi umum tahun 2023,” kata Hendra.
Artinya lanjut dia, ada pengeluaran anggaran negara membayar jasa konsultan untuk pembuatan dokumen peta tersebut.
“Lantas kinerja konsultan ini seperti apa? apakah hanya copas saja sehingga memudahkan pembuatan dokumen? padahal kan mereka dibayar dengan anggaran bernilai besar,” tutur Hendra.
Terkait masalah ini, Barta1 meminta konfirmasi Kepala Dinas Kominfo Kota Bitung Theodorus E. H. Rompas ST, ME, Kamis (01/08/2024).
“Jadi Buku Peta Rencana SPBE memang mengadopsi milik Pemkot Bogor,” ujar Theodorus dari seberang seluler.
Apakah hanya sekadar copy paste saja? Theo membantah. Pastinya kata dia lagi, memang buku tersebut diadopsi dari pemerintah kota Bogor.
Dia juga meluruskan bahwa pagu anggaran yang dikeluarkan untuk belanja jasa konsultasi pembuatan peta senilai Rp 200 juta. (*)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post