Talaud, Barta1.com – Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara hidup masyarakat termasuk juga interaksi dengan pemerintah. Masyarakat membutuhkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Sistem pemerintahan yang masih bersifat konvensional seringkali dinilai lambat, birokratis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang mengharapkan akses layanan secara instan, efisien, dan transparan.
Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah masih dominannya proses administrasi yang dilakukan secara manual. Proses ini tidak hanya menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian layanan, tetapi juga berdampak pada pemborosan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun biaya operasional.
Masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik seringkali dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit, antrian panjang, dan proses yang tidak transparan. Hal ini mengurangi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta menghambat laju pembangunan.
Di tengah tuntutan tersebut, lahirlah Sistem Portal Operasional Daerah Integrasi Satu Data (SI PORODISA) sebuah system digital yang merupakan buah pikiran Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Kepulauan Talaud, Sthela Bentian, S.Si., M.Si sebagai solusi strategis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dengan digitalisasi proses layanan, pemerintah dapat menyederhanakan alur birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, dan memangkas biaya administrasi. Sistem yang terdigitalisasi juga memungkinkan integrasi data lintas instansi, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan tanpa tumpang tindih.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di masa lalu, sistem pemerintahan yang kurang terbuka seringkali memicu kesulit mendapatkan informasi yang akurat terkait proses pelayanan, penggunaan anggaran, maupun kinerja pejabat publik. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi menjadi penghalang dalam pengawasan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Digitalisasi proses pemerintahan memungkinkan pencatatan setiap aktivitas secara otomatis dan real-time. Data yang terekam dalam sistem ini dapat diakses, diaudit, dan dianalisis secara objektif, sehingga celah manipulasi dan penyimpangan semakin kecil. Misalnya, sistem e-budgeting dan eprocurement memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas
Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital, SI PORODISA menjadi inovasi penyelarasan kebijakan. System digital yang digagas oleh Kepala Dinas Kominfotik ini resmi diluncurkan oleh Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah pada Selasa (27/10/2026) ditandai dengan penyematan Pin SI PORODISA kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Gagasan inovatif ini sebelumnya merupakan bagian dari proyek yang dipresentasikan Sthela dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). Dalam seminar ujian PKN, rancangan SI PORODISA dipaparkan sekaligus mendapat penilaian dari tim penguji. Proses tersebut turut didampingi Drs. Ah Jefry Sambur sebagai coach, sementara pengujian dilakukan oleh Inspektur Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Ir. Jemmy Kumendong, M.Si. Hasil seminar ini kemudian menjadi pijakan bagi Sthela Bentian, S.Si., M.Si untuk melanjutkan langkanya menuju finalisasi SI PORODISA.
Bentian menuturkan bahwa digitalisasi bukan semata-mata menghadirkan teknologi baru ke dalam birokrasi. Kata Bentian, teknologi perlu menjadi instrumen untuk memperbaiki cara kerja pemerintahan, terutama dalam mengelola informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan dan pembangunan daerah.
“SI PORODISA kami gagas untuk menjawab kebutuhan tata kelola data operasional daerah agar semakin cepat, akurat, dan transparan,” ungkap Bentian
Hal itupun menjadi penegasan bahwa kebutuhan akan data yang terkelola dengan baik menjadi salah satu pertimbangan utama di balik lahirnya proyek perubahan tersebut. Dalam konsep yang dikembangkan, SI PORODISA diarahkan menjadi portal yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan data operasional pemerintahan daerah.
Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan pola pengelolaan informasi yang lebih terstruktur. Data yang sebelumnya berpotensi tersebar pada berbagai sektor dapat diarahkan menuju sistem yang lebih terpadu. Jika berjalan sesuai rancangan, inovasi ini diharapkan memberi kontribusi terhadap percepatan transformasi digital, peningkatan efisiensi kerja birokrasi, serta penguatan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Bagi Sthela, penerapan sistem tersebut juga memiliki arti penting bagi Talaud yang berada di kawasan perbatasan. Teknologi diharapkan bukan hanya menjadi sarana administrasi, tetapi juga instrumen untuk memastikan proses pemerintahan dapat berjalan lebih efektif meskipun menghadapi tantangan geografis. Sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam hal informasi data dan statistik, Bentian menjabarkan bahwa sistem pengelolaan data yang terintegrasi menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Sebagai daerah kepulauan dan kawasan perbatasan negara, Talaud membutuhkan akurasi data yang cepat dan terintegrasi. SI PORODISA ini bukan sekadar inovasi formalitas, tetapi kebutuhan nyata untuk memangkas sekat-sekat geografis dan mempercepat pengambilan keputusan demi percepatan pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan,” ucap Bentian.
Melalui portal terpadu SI PORODISA, data operasional dari berbagai sektor pemerintahan diharapkan dapat terhimpun dalam satu sistem. Integrasi tersebut diharapkan mempermudah koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Secara pribadi, ia mengapresiasi Dukungan Bupati Welly Titah melalui peluncuran inovasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, keberhasilan sebuah inovasi digital tidak hanya ditentukan oleh peluncurannya. Manfaat sesungguhnya akan terlihat dari konsistensi penerapan, kualitas data yang dikelola, kesiapan sumber daya manusia, serta sejauh mana sistem tersebut digunakan dalam mendukung pekerjaan pemerintahan sehari-hari. Sebab, di tengah luasnya wilayah kepulauan, pemerintahan yang efektif tidak hanya membutuhkan kehadiran aparatur di lapangan, tetapi juga informasi yang akurat sebagai dasar menentukan arah kebijakan.
‘SI PORODISA’ kini membawa harapan tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan digital itu benar-benar bekerja, memberi manfaat bagi birokrasi, dan pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan masyarakat Kepulauan Talaud.
Peliput: Evan Taarae
Discussion about this post