Manado, Barta1.com – Informasi publik tidak berhenti pada sekadar publikasi. Ketika dikelola secara terbuka, mudah dipahami, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, komunikasi publik dapat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Lebih dari itu, komunikasi publik juga dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam forum kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders bertajuk “Pemanfaatan Layanan Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah”. Kegiatan berlangsung di Kantor DKIPS Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/8).
Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan pengelolaan komunikasi dan informasi publik secara strategis dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pada saat yang sama, komunikasi publik juga dapat memperkuat keterbukaan serta membuka ruang bagi pengawasan masyarakat.
“Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Jika dikelola secara optimal, komunikasi publik dapat menjadi instrumen penting dalam membangun budaya antikorupsi, memperluas edukasi publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi,” ujar Yuyuk dalam sambutannya.
Menurut Yuyuk, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Saat ini, publik memiliki ruang yang semakin luas untuk turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai kanal informasi.
Karena itu, kanal komunikasi pemerintah, baik media sosial maupun website, perlu dikelola dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kanal tersebut tidak seharusnya hanya menjadi ruang untuk menampilkan aktivitas ataupun capaian pemerintah.
“Pesan antikorupsi akan lebih kuat ketika tidak berjalan sendiri. KPK ingin membangun jejaring bersama pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Utara, dan para pengelola komunikasi publik agar informasi mengenai integritas, transparansi, pelayanan, dan pencegahan korupsi dapat dikomunikasikan secara konsisten serta relevan dengan kondisi di masing-masing daerah,” tutur Yuyuk.
Ia menambahkan, penguatan komunikasi publik perlu berjalan beriringan dengan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melalui JUMAT BERSEPEDA KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
“Kami berharap workshop ini tidak berhenti pada berbagi pengetahuan, tetapi dapat menghasilkan gagasan dan langkah konkret yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di daerah,” tegasnya.
Tantangan Komunikasi Publik di Era Digital
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gailang, mengatakan tantangan komunikasi publik di era digital kini bukan lagi sekadar bagaimana pemerintah menyampaikan informasi, melainkan bagaimana memastikan informasi tersebut relevan, mudah dipahami, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks dengan berkembangnya berbagai kanal informasi, terutama media sosial dan media daring. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan informasi,” jelasnya.
Menurut Tahlis, kondisi tersebut menuntut para pengelola komunikasi publik untuk terus meningkatkan kapasitas dalam mengemas informasi secara sederhana, menarik, dan dekat dengan keseharian masyarakat. Keterbukaan serta kemampuan menyusun pesan sesuai karakter audiens menjadi kunci agar informasi pemerintah tidak sekadar tersampaikan, tetapi juga dipahami dan dipercaya.
“Pesan pemerintah harus dikemas dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan audiensnya. Jangan sampai informasi sudah disampaikan, tetapi terlalu teknis sehingga sulit dipahami atau tidak menarik bagi masyarakat. Karena itu, kemampuan membingkai pesan, membangun narasi, dan memilih kanal komunikasi yang tepat menjadi penting untuk memastikan informasi pemerintah benar-benar diterima masyarakat,” ujar Tahlis.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pengelola komunikasi publik di Sulawesi Utara dalam menyampaikan pesan yang berdampak dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap kabupaten/kota.
Perkuat Jejaring Diseminasi dan Kampanye Antikorupsi
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah pemateri untuk memperkaya perspektif peserta. Selain Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, turut memberikan pengayaan mengenai komunikasi publik yang partisipatif dan berdampak dalam mendorong penguatan integritas di daerah.
Peserta juga diajak membedah konten media sosial pemerintah bersama Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Biro Humas KPK, Chrystelina GS. Pembahasan diarahkan pada penyusunan pesan publik yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami, sekaligus pengembangan storytelling serta konten kreatif mengenai tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai integritas.
Sebagai bentuk keberlanjutan kolaborasi, KPK dan DKIPS Provinsi Sulawesi Utara turut menandatangani Komitmen Bersama untuk memperkuat jejaring diseminasi dan pertukaran informasi serta kampanye antikorupsi di daerah.
Kolaborasi tersebut juga diwujudkan melalui produksi podcast bertema “Pemanfaatan Komunikasi Publik dan Kanal Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Mendukung Pencegahan Korupsi di Daerah”.
Melalui kolaborasi ini, KPK dan DKIPS Sulawesi Utara mendorong peran aktif para pengelola komunikasi publik dalam menyebarluaskan informasi yang mendukung transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan publik.
Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala DKIPS Provinsi Sulawesi Utara, Zainudin Saleh Hilimi, serta jajaran pengelola komunikasi publik dari pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Workshop ini menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai optimalisasi layanan komunikasi publik, mulai dari media sosial, website pemerintah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga kanal pengaduan.
Berbagai kanal tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi informasi, tetapi juga dapat dioptimalkan sebagai ruang edukasi, pelayanan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan korupsi.
Dengan demikian, komunikasi publik tidak lagi sekadar menjadi alat untuk menyampaikan informasi, melainkan dapat tumbuh menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat—mendorong keterbukaan, memperkuat kepercayaan, serta bersama-sama membangun pemerintahan daerah yang berintegritas. (*)
Editor : Meikel Pontolondo
Discussion about this post