Manado, Barta1.com — Akurasi data penerima bantuan sosial kembali menjadi sorotan. Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Wakil Ketua DPRD Sulut, Stella Runtuwene, mengingatkan pemerintah agar persoalan pendataan masyarakat tidak menjadi penghalang bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Hal tersebut disampaikan Stella dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (10/8/2026).
Stella menyoroti persoalan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Ia mencontohkan adanya keluarga yang membutuhkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), namun justru tidak dapat menerima bantuan karena tercatat dalam desil 6.
Menurut Stella, keluarga tersebut bahkan berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Tidak memiliki rumah dan hanya mempunyai sebidang tanah, tidak memiliki pekerjaan, serta tidak memiliki suami. Namun, karena masuk dalam kategori desil 6, keluarga tersebut akhirnya tidak menerima bantuan.
“Bantuan yang ada ini berkaitan dengan data. Yang saya ingin pastikan, BPS dalam mengambil data di lapangan harus benar-benar orang yang bekerja dengan baik. Karena kasus yang saya dapat, bantuan rumah RTLH tidak diterima. Ternyata salah satu keluarga penerima bantuan itu ditaruh di desil 6, sedangkan keluarga tersebut orang yang sudah tidak punya rumah, hanya punya tanah. Tidak punya pekerjaan, tidak punya suami, tapi dia ditolak karena desil 6,” tegas Stella di hadapan Asisten III Provinsi Sulut, Fransiscus Manumpil, beserta jajarannya.
Ia kemudian mempertanyakan proses sensus dan verifikasi data yang dilakukan di lapangan. Menurutnya, jika hasil pendataan menyebut seseorang memiliki usaha, sementara fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, maka akurasi proses pendataan patut dipertanyakan.
“Di situ ditulis orang tersebut mempunyai usaha. Artinya, berarti yang melakukan sensus ini tidak benar,” ujarnya.
Stella juga mempertanyakan dasar penetapan keluarga tersebut ke dalam desil 6. Sebab, menurut informasi yang diterimanya, keluarga itu merupakan warga kurang mampu yang bahkan harus menumpang di rumah orang lain.
“Keluarga ini ditaruh desil 6 dari mana? Sedangkan keluarga orang susah, yang notabene numpang di rumah orang. Kerja BPS di Sulut seperti apa, jika ada data masyarakat yang butuh bantuan, tapi masuk desil 6?” kritiknya.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diminimalisasi melalui sinkronisasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial. Jangan sampai masyarakat yang menurut pemerintah setempat layak menerima bantuan justru tersisih hanya karena klasifikasi dalam data.
“Ini harus sinkronisasi dengan Dinas Sosial. Kalau datanya diterima, orang ini memang susah, tapi di desil ditaruh di atas, bagaimana mereka menerima bantuan, Bapak?” ucap Stella.
Stella meminta seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, khususnya petugas yang melakukan pendataan di lapangan. Ia menegaskan, pendataan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena menyangkut langsung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dia tidak akan dapat bantuan bilamana desil di atas. Jadi orang yang kita suruh mengikuti sensus adalah orang yang tidak dipercaya. Kalau boleh saya kasih masukan, yang lebih tahu masyarakat susah atau tidak adalah pemerintah setempat. Mereka punya kepala lingkungan, hukum tua, lurah. Saat diminta data, mereka memberikan data bahwa masyarakat ini tidak mampu. Tapi Dinas Sosial tidak melihat hal itu, namun dilihat di desil,” tegasnya.
Menurut Stella, persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data yang menjadi dasar pemberian bantuan.
Ia mencontohkan, pemerintah desa telah menyatakan bahwa seorang warga benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu dan membutuhkan bantuan. Namun, rekomendasi tersebut seolah tidak memiliki kekuatan ketika data penerima menunjukkan warga tersebut berada dalam desil yang lebih tinggi.
“Yang perlu disalahkan di sini siapa sampai tidak bisa diterima, sedangkan pemerintah desa sudah menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar susah dan perlu dibantu, namun dari Dinas Sosial menganggap tidak bisa,” katanya.
Stella pun meminta pemerintah memastikan adanya koordinasi dan sinkronisasi data antara BPS dan Dinas Sosial, sehingga tidak terjadi lagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terhambat oleh persoalan administrasi dan klasifikasi data.
“Mohon diperhatikan data dengan BPS. Jadi saya mohon dari pemerintah agar orang yang turun ke lapangan tolong diperhatikan. Sinkronisasi ini terkait dengan Dinas Sosial,” imbuhnya.
Ia menilai, apabila penentuan penerima bantuan hanya berpatokan pada data BPS tanpa melakukan verifikasi dengan kondisi faktual di tingkat desa dan kelurahan, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah setempat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki pengetahuan lebih konkret mengenai kondisi warganya.
“Kalau hanya berdasarkan BPS, rata-rata yang dilihat, yang tidak dapat bantuan desilnya di atas. Sedangkan dari pemerintah setempat mereka orang susah yang harus dibantu,” tuturnya.
Stella menegaskan, persoalan akurasi data harus menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia meminta proses pendataan dilakukan secara serius, transparan, dan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Menjadi PR buat kita semua. Data itu penting sekali. BPS yang turun ke lapangan, baik dia mau pihak ketiga, lebih penting tanya ke masyarakat,” tambahnya.
Mendengar berbagai masukan tersebut, tim TAPD Provinsi Sulut, khususnya jajaran Dinas Sosial, terlihat mencatat poin-poin yang disampaikan Stella Runtuwene, anggota Fraksi NasDem DPRD Sulut. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post