Sangihe, Barta1.com — Di tengah deretan rumah yang retak dan bangunan yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7, perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe justru tertuju pada sekolah-sekolah di Kampung Matutuang. Alasannya sederhana: tahun ajaran baru tinggal menghitung pekan.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tiba di Kampung Matutuang, Jumat, (12/6/2026). Kunjungan itu merupakan hari kedua pemantauan langsung pemerintah daerah ke wilayah perbatasan Indonesia-Filipina yang terdampak gempa besar pada Senin, 8 Juni 2026.
Sebelumnya, rombongan telah mengunjungi Kampung Kawio dan Kampung Marore. Matutuang menjadi kampung ketiga yang didatangi untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Data sementara menunjukkan dampak gempa di Matutuang tidak kecil. Sedikitnya 74 bangunan mengalami kerusakan. Terdiri atas 16 unit rumah rusak berat, 15 unit rumah rusak sedang, dan 26 unit rumah rusak ringan. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum dan rumah ibadah juga mengalami kerusakan.
Meski demikian, Michael menilai sektor pendidikan harus menjadi perhatian utama dalam tahap pemulihan pascabencana. Menurut dia, masyarakat yang rumahnya rusak masih dapat bertahan sementara di rumah keluarga atau lokasi pengungsian. Namun, aktivitas belajar mengajar tidak bisa menunggu terlalu lama.
“Kalau rumah warga rusak, masyarakat masih bisa sementara tinggal di rumah keluarga atau di tempat pengungsian. Tetapi anak-anak akan segera memasuki tahun ajaran baru, sementara beberapa fasilitas sekolah, termasuk ruang guru dan rumah dinas guru, sudah tidak layak digunakan,” kata Michael saat berdialog dengan warga.
Ia mengatakan kerusakan pada fasilitas pendidikan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar jika tidak segera ditangani. Karena itu, pemerintah daerah akan menyiapkan langkah-langkah darurat agar kegiatan sekolah tetap dapat berjalan.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah mendirikan tenda darurat atau memanfaatkan lapangan terbuka sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. Pemerintah daerah juga akan mengupayakan tempat tinggal sementara bagi para guru yang rumah dinasnya terdampak gempa.
“Untuk sementara kami akan mencari solusi darurat. Bisa dengan mendirikan tenda atau memanfaatkan lapangan sebagai tempat belajar. Rumah guru juga akan diupayakan mendapatkan hunian sementara sambil menunggu penanganan lebih lanjut,” ujarnya.
Selain persoalan pendidikan, Michael menegaskan bahwa penanganan rumah warga yang rusak tetap menjadi bagian dari agenda rehabilitasi pemerintah. Menurut dia, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) telah mencatat kebutuhan perbaikan rumah, termasuk rumah tidak layak huni yang terdampak bencana.
Karena Matutuang berada di kawasan perbatasan negara, pemerintah daerah berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan dalam proses pemulihan.
“Persoalan rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Permukiman. Mengingat wilayah ini berada di kawasan perbatasan, kami berharap usulan penanganannya dapat diajukan kepada pemerintah pusat agar mendapat dukungan yang lebih besar,” kata Michael.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya akan mengusulkan seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Usulan itu mencakup perbaikan rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, hingga rumah ibadah yang mengalami kerusakan.
Khusus untuk rumah ibadah, pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Utara dengan menyampaikan usulan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Michael menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat perbatasan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
“Semua upaya ini merupakan wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, bantuan logistik juga terus disalurkan kepada warga terdampak. Distribusi bantuan mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui Kapal Sabuk Nusantara 95 yang digunakan untuk mengangkut bantuan ke wilayah perbatasan tanpa biaya.
Selain itu, kapal perang TNI Angkatan Laut turut membawa bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Korem, dan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
Bagi warga Matutuang, bantuan yang datang membawa harapan. Namun bagi pemerintah daerah, pekerjaan yang lebih besar baru akan dimulai: memastikan anak-anak di pulau terluar Indonesia itu tetap bisa kembali belajar ketika tahun ajaran baru tiba, meski gempa telah merusak ruang-ruang sekolah mereka.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post