Manado, Barta1.com – Penangkapan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) memicu reaksi keras dari kelompok aktivis mahasiswa di Sulawesi Utara (Sulut). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado mendesak Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampsus) untuk segera menggeledah dan memeriksa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulut, yang diduga kuat menjadi bagian dari gurita relasi dan basis pengaruh sang jenderal di daerah asalnya.
Kabid Hukum dan HAM HMI Cabang Manado, Tesis Samuntia, secara frontal menyoroti posisi Lodewyk Pusung yang memiliki kedekatan politik dan jaringan emosional di Sulut, yang dinilai rawan dijadikan instrumen untuk memuluskan praktik lancung di tingkat lokal.
“Penangkapan Lodewyk Pusung ini bukan sekadar kasus korupsi biasa, ini adalah puncak gunung es. Kami menduga kuat ada gurita relasi dari kasus verifikasi mitra BGN yang gurih dan sengaja ditancapkan di Sulut melalui proyek-proyek SPPG. Kejagung jangan naif, periksa semua yang diduga terindikasi kaki tangan dan kroni Pusung di daerah ini, sebab berdasarkan dengan penetapan tersangka pusung, ybs diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses verifikasi calon mitra BGN, maka tidak menutup kemungkinan praktik tersebut terjadi di Sulawesi Utara!” cetus Tesis kepada Barta1.com, Jumat (5/06/2026).
Soroti Potensi ‘Sapi Perahan’ Anggaran Gizi.
HMI Manado menilai besar kemungkinan, jabatan strategis yang dipegang Lodewyk di tingkat pusat sangat rentan digunakan untuk mengintervensi penunjukan vendor, pengadaan fasilitas, hingga penempatan kepala SPPG di kabupaten/kota se-Sulut sebagai formalitas untuk mengeruk keuntungan pribadi, maka HMI cabang Manado, menuntut :
Dugaan Aliran Dana: HMI mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejagung melacak aliran dana dari pusat yang mengalir ke kantong-kantong faksi lokal di Sulut.
Monopoli Proyek: Menuntut audit investigatif terhadap seluruh tender pengadaan makanan dan logistik di SPPG Sulut yang diduga memiliki keterikatan dengan kasus Pusung.
Pembersihan Birokrasi Daerah: Mendesak pencopotan segera terhadap pejabat SPPG di daerah jika terindikasi mendapat “titipan jabatan” dari sang Wakil Kepala BGN.
Secara kritis, HMI Manado mengingatkan bahwa program pemenuhan gizi adalah hak mutlak rakyat miskin dan anak-anak sekolah di Sulawesi Utara, bukan ladang bancakan bagi para oportunis yang berlindung di balik tameng jabatan nasional.
“Sangat ironis dan menjijikkan jika program nasional untuk mengatasi stunting justru dijadikan ajang korupsi oleh putra daerahnya sendiri yang berada di pucuk pimpinan BGN. Kami ingatkan Kejagung, jika gurita permasalahan Lodewyk Pusung di BGN tidak dilacak sampai di Sulut, maka upaya penyelidikan hanya habis di meja pemeriksaan jakarta, sementara kasus yang menyeretnya memiliki kecurigaan besar atas motif mainan verifikasi mitra, yang tidak menutup kemungkinan berada di sulut” tegasnya.
Hingga saat ini, kami tentu berharap bahwa desakan ini tidak memiliki tendensi apapun, melainkan keterbukaan dan kepastian dari banyaknya dugaan publik di jagat Maya, tutupnya. (*)
Editor : Meikel Pontolondo
Discussion about this post