SANGIHE, BARTA1.COM – Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung pembangunan fasilitas pertahanan di wilayah perbatasan dengan ikut dalam rapat koordinasi penyiapan lahan pembangunan Gedung Batalyon TP. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Makodim 1301/Sangihe dan membahas kesiapan lahan di empat lokasi: Desa Malamenggu, Salurang, Aha Patung, dan Desa Pindang.
Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antarinstansi dalam proses pengadaan tanah, sekaligus memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kantor Pertanahan Sangihe diwakili oleh Samson Anthoni, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengadaan Tanah. Ia hadir mewakili Kepala Kantor Pertanahan Sangihe, Raynolds A. Mukau.
Selain Kantor Pertanahan, rapat turut dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait yang berperan dalam perencanaan serta penyediaan lahan pembangunan Batalyon TP.
Dalam rapat, Samson Anthoni menegaskan pentingnya memperhatikan aspek legalitas dan keadilan dalam setiap proses pengadaan tanah. “Pengadaan tanah harus memastikan adanya ganti rugi yang layak bagi pemilik sertipikat. Sebelum dilakukan pengembangan, perlu ditentukan lebih dulu harga tanah per meter yang akan dijadikan dasar pemberian ganti rugi,” ujar Samson Anthoni, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, harga ganti rugi ditetapkan oleh tim penilai tanah yang ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI. Dengan begitu, proses pengadaan tanah diharapkan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Samson juga menegaskan, Kantor Pertanahan siap mendukung pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penyediaan data pertanahan yang valid dan mutakhir untuk mempercepat proses administrasi serta pembangunan Batalyon TP.
“Sinergi ini penting agar pembangunan berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Sangihe menegaskan komitmennya mendukung program pembangunan nasional, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mempercepat penyiapan lahan serta menjamin proses pembangunan berlangsung tertib, transparan, dan sesuai peraturan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam penyiapan lahan tersebut. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat diharapkan menjadi dasar kuat bagi terwujudnya pembangunan pertahanan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post