Manado, Barta1.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung, yakni GMNI, GMKI, HMI, PMII, PMKRI, serta sejumlah kader IPNU, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (17/06/2026).
Aksi yang mengusung tema “Sulut Menyambut Revolusi!!” tersebut mengangkat dua isu utama, yakni isu nasional dan isu lokal.
Pada isu nasional, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menyerukan penurunan rezim Prabowo-Gibran, restrukturisasi kabinet yang dinilai terlalu gemuk, pemangkasan anggaran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, penolakan terhadap program Koperasi Merah Putih, revisi Undang-Undang Polri, serta penolakan terhadap militerisme di ranah sipil dengan mendesak TNI kembali pada fungsi pertahanannya.
Selain itu, mahasiswa juga menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, mendesak Pertamina menjamin ketersediaan BBM bersubsidi secara nasional, serta menghentikan berbagai pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia.
Sementara pada isu lokal, massa aksi menyuarakan penolakan terhadap perampasan ruang hidup masyarakat Sulawesi Utara, mendesak publikasi draf RTRW, menyoroti kenaikan harga bahan pokok, mendorong desentralisasi pendapatan daerah, mengevaluasi program Trans Manado, meminta penuntasan kasus pelecehan seksual di Sulut, serta menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh kampus.
Sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah, massa aksi membawa sebuah keranda atau usungan mayat yang ditempeli foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan “Stop Pemborosan”.
Pantauan di lokasi menunjukkan para orator dari berbagai organisasi bergantian menyampaikan tuntutan dan kritik mereka. Teriakan “Hidup Mahasiswa!” terus menggema, membakar semangat para peserta aksi.
“Presiden dan Wakil Presiden saat ini sudah tidak kami percaya, termasuk polisi di dalamnya,” teriak salah satu orator.
Menurutnya, aksi yang digelar di DPRD Provinsi Sulut merupakan bentuk penyampaian keresahan masyarakat terhadap pihak-pihak yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan.
“Kami kecewa dengan pemerintah saat ini. Bahkan Undang-Undang Polri baru saja disahkan dan dinilai sangat bermasalah,” tegasnya.
Massa aksi juga menyebut demonstrasi tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim yang mereka anggap sarat dengan praktik korupsi.
“BBM sekarang sudah naik, persoalan agraria semakin menggila. Kami bukan antek-antek asing. Kami bukan pembunuh demokrasi. Bahkan hari ini kami tidak dipertemukan dengan perwakilan rakyat,” lanjutnya.
Karena tidak berhasil bertemu dengan pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Sulut, massa aksi kemudian mencoba menerobos masuk ke area gedung. Mereka merobohkan pagar yang dijaga ketat aparat kepolisian hingga akhirnya terjadi kericuhan antara demonstran dan petugas keamanan.
Dalam insiden tersebut, massa aksi dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Beberapa peserta aksi bahkan sempat ditarik dan diduga mengalami tindakan pemukulan.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, yang didampingi anggota DPRD Hillary Julia Tuwo dan Jeane Laluyan, menyayangkan jalannya aksi yang dinilai tidak berlangsung secara tertib.
“Kami sebenarnya membuka ruang. Tadi kami sudah menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa agar menyampaikan tuntutan mereka secara tertib,” ujar Royke kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya siap mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme yang baik.
“Memang keinginan mereka adalah masuk ke Gedung DPRD Provinsi Sulut. Namun karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima di halaman saja. Beberapa tahun lalu pernah terjadi aksi yang diterima di dalam gedung, namun berujung pada tindakan yang tidak tertib. Berdasarkan pengalaman itu, kami memutuskan untuk tidak menerima massa aksi di dalam ruangan,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post