Manado, Barta1.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, muncul berbagai pertanyaan dari sejumlah daerah terkait implementasinya di lapangan.
Efisiensi yang digaungkan, namun kenyataannya justru bertolak belakang. Hal ini turut menjadi sorotan Pengamat Politik & Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), Taufik M Tumbelaka, yang menyoroti aktifitas sejumlah oknum pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprop) Sulut yang melakukan kunjungan keluar daerah seperti Jakarta.
“Di tengah kebijakan efisiensi, para pejabat seharusnya menunjukkan sikap yang selaras di mata publik. Namun, yang terlihat justru sebaliknya, agenda kunjungan ke luar daerah masih kerap dilakukan, padahal hal-hal seperti itu belum tentu bersifat mendesak, sementara masyarakat sendiri tengah berjuang menghadapi kesulitan hidup,” ungkap Taufik M Tumbelaka
Ia menambahkan, melakukan kunjungan seperti ziarah dalam rangka HUT Sulut seharusnya tidak mengurangi niat baik para pejabat, namun perlu dipertimbangkan kembali urgensinya keberangkatan sejumlah oknum pejabat yang terkesan dalam bentuk rombongan.
“Sekalipun biaya ziarah tersebut mungkin menggunakan dana pribadi, tetap saja jumlah uang yang dikeluarkan bisa mencapai jutaan rupiah. Coba kalau dana itu disisihkan untuk membeli beras, sembako dan sejenisnya lalu dibagikan kepada masyarakat, itu tentu lebih menunjukkan bentuk kepedulian sosial yang nyata dan menyentuh langsung kehidupan rakyat,” tuturnya.
Tak hanya menyoroti pejabat eksekutif di tingkat provinsi, Tumbelaka juga menekankan perlunya perhatian terhadap aktivitas lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Di DPR RI saat ini terjadi pemotongan anggaran, termasuk untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut yang masih aktif melakukan perjalanan ke luar kota? Apakah anggaran perjalanan mereka juga mengalami pemotongan? Ini yang masih menjadi tanda tanya di tengah publik,” terangnya.
Putra dari mantan Gubernur Pertama Sulut ini menilai bahwa meskipun DPRD Provinsi Sulut membawa aspirasi ke DPR RI, perlu dipertanyakan juga perjalanan-perjalanan lainnya, apakah memang benar-benar penting?.
“Mungkin ini perlu menjadi perhatian kita bersama, sebab semangat efisiensi yang dicanangkan belum sepenuhnya tercermin dalam kenyataan di lapangan,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post