Manado, Barta1.com – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar rapat paripurna untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (29/08/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.
Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Amir Liputo, SH, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami, anggota Banggar, menyampaikan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut telah menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan dalam rapat paripurna ini,” ujar Amir.
Amir juga memaparkan sejumlah catatan penting hasil pembahasan, khususnya mengenai komposisi pendapatan dan belanja daerah.
Pendapatan dan Belanja Mengalami Penyesuaian
Amir menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp3.789.780.953.160, turun Rp52.541.861.433 dari target awal sebesar Rp3.842.322.814.590.
Sementara itu, anggaran belanja daerah juga mengalami penurunan. Dari sebelumnya sebesar Rp3.661.291.380.086, turun Rp25.380.368.400, sehingga menjadi Rp3.635.982.939.680.
“Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan riil di lapangan,” jelas Amir.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemerintah Provinsi selama proses pembahasan perubahan APBD ini.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulut, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang intensif, penuh dedikasi, dan komitmen tinggi,” ungkap Gubernur Yulius.
Ia juga menekankan pentingnya pembahasan APBD Perubahan sebagai proses strategis dalam menyesuaikan alokasi anggaran dengan dinamika kebutuhan daerah.
“Perubahan APBD 2025 diarahkan untuk mengakomodasi prioritas pembangunan, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta memastikan efektivitas dan efisiensi belanja. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Fransiskus Andi Silangen, Wakil Ketua Royke Anter dan Stella Runtuwene, serta 28 anggota DPRD lainnya.
Dari pihak eksekutif, hadir Gubernur Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victory Mailangkay, Sekprov Tahlis Galang, Asisten I, II, dan III, staf khusus gubernur, serta unsur Forkopimda. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post