Jakarta, Barta1.com — PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) mengukuhkan langkah besar dalam mendukung transisi energi nasional melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Head of Agreement (HoA) pengembangan energi geothermal atau panas bumi untuk pembangkit listrik berkapasitas total 530 megawatt (MW).
Penandatanganan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (5/8), disaksikan Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani.
Rosan menegaskan, pemanfaatan panas bumi merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengakselerasi peralihan menuju ekonomi rendah karbon.
“Kami memastikan setiap inisiatif pengelolaan aset strategis dilaksanakan dengan tata kelola akuntabel, profesional, dan selaras dengan standar internasional,” ujarnya.
Menurut data Kementerian ESDM, potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), namun baru dimanfaatkan sekitar 9 persen. Kerja sama lintas BUMN ini diharapkan menjadi akselerator pemanfaatan potensi tersebut, sehingga bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) bisa meningkat menuju target 23 persen pada 2025.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut PLN memiliki peran sentral sebagai lokomotif transisi energi di Tanah Air.
“Langkah ini penting bukan hanya untuk mendukung target Net Zero Emission pada 2060, tetapi juga untuk memastikan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik yang andal,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi PLN–Pertamina yang difasilitasi Danantara Indonesia menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat proyek pembangkitan rendah karbon. Pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan pihaknya melalui Pertamina Geothermal Energy (PGE) berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung energi bersih nasional.
“Kami menjajaki skema kolaboratif yang memungkinkan optimalisasi wilayah kerja panas bumi secara progresif untuk memenuhi kebutuhan listrik masa depan,” katanya.
Kerja sama ini mencakup penyusunan skema pemanfaatan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), percepatan implementasi proyek, hingga studi kelayakan teknis dan komersial. Seluruhnya diarahkan untuk memastikan pasokan listrik nasional yang lebih hijau, stabil, dan efisien. (**)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post