Manado, Barta1.com – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara (Sulut) 2025–2029 diwarnai kritik tajam dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, yang secara terang-terangan menyoroti kinerja dan pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulut.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut pada Senin (4/08/2025), Schramm menyampaikan bahwa Dinas Kominfo belakangan ini tengah menjadi sorotan publik, bahkan dianggap “viral” karena berbagai isu yang berkembang.
“Dinas Kominfo belakangan ini lagi ngetop, lagi viral sekali. Saking viral-nya, macam-macam isu ada di situ,” ujarnya dengan nada menyindir.Sorotan utama Schramm tertuju pada besarnya alokasi anggaran yang diterima Dinas Kominfo, namun tak diimbangi dengan pelayanan yang memadai, terutama dalam hal penyediaan jaringan internet.
“Saya mau mengingatkan Kominfo bahwa internet di Dewan tidak ada. Semua ini tanggung jawab Kominfo. Sudah berapa minggu ini tidak ada internet,” tegasnya.
Schramm menambahkan bahwa persoalan serupa juga terjadi di berbagai kantor dinas lain, bahkan hingga ke fasilitas vital seperti rumah sakit.
“Internet di kantor-kantor dinas juga bermasalah, mati semuanya. Apalagi internet di rumah sakit. RS butuh untuk operasi dan komunikasi dengan dokter, tapi tidak bisa jalan,” ungkapnya.
Ironisnya, menurut Schramm, hanya kantor Gubernur, Wakil Gubernur, dan rumah dinas yang tidak mengalami masalah internet.
“Kalau saya di situ (rumah dinas Gubernur dan Wagub), tidak ada masalah internet. Tapi di tempat lain semua mati. Sementara anggaran sudah berjalan,” sindirnya lagi.Menutup pernyataannya, Ketua Fraksi Gerindra ini meminta kepada Kabid Kominfo yang hadir dalam rapat untuk segera menyampaikan kondisi ini kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kominfo, dalam hal ini Asisten I Pemprov Sulut, sebagai masukan untuk perbaikan ke depan.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Elvira M. Katuuk, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari Pansus.
“Kami memperhatikan tanggapan dan masukan dari tim Pansus. Kelihatan memang banyak hal yang perlu diperbaiki. Tidak semua perangkat daerah bisa langsung menjawab saat ini,” kata Elvira.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi dan penetapan alokasi anggaran indikatif pada seluruh urusan terkait akan menjadi perhatian serius, dan hal ini sudah disampaikan kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov).
“Masukan secara umum dari tim Pansus menjadi evaluasi penting bagi pihak eksekutif,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post