Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulut, Amir Liputo ajukan interupsi pada rapat Paripurna di DPRD, pagi tadi, Senin (24/03/2025).
“Saya sudah 21 tahun di Dewan Provinsi. Dan 21 tahun juga saya mengadu sampai ke Kementrian bersama Bapak Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen. Bahkan terakhir, sudah tidak tahu cara melihat warga saya, bukan setiap tahun banjir, melainkan tapi kali hujan,” ungkap Amir di depan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus (YSK) dan Wakil Gubernur J Victor Mailangkay.
Sudah berulangkali, kata anggota legislatif dari Dapil Kota Manado ini, bahwa pihaknya melakukan rapat dengan Balai Sungai Sulawesi I.
“Kita rapat baik di Manado, Provinsi maupun di Jakarta, tapi sampai hari ini sepertinya tidak ada progres untuk penanganan.”
“Kami di daerah Mahawu Bapak, mau mengucapkan terima kasih karena sudah hadir dan memberikan dukungan. Jam 12 malam, kemarin saya datang di pesantren di mana sejak sore hari mereka belum makan. Itu terjadi setiap kali hujan. Oleh sebab itu, Bapak Gubernur pada pertemuan kami terakhir dengan Balai Sungai di Jakarta, mereka menjanjikan akan segera dan selalu begitu setiap pertemuan. Bahkan dengan gerai air mata, saya menyampaikan dalam rapat tersebut,” jelasnya.
Ia berharap melalui Jendral (Gubernur Yulius Selvanus) bisa memikirkan masyarakat yang ada di daerah Mahawu dan Bailang. “Setiap hujan bukan hanya terendam, tapi rumahnya dilewati oleh air di atas atap, Bahkan ada korban. Apakah kami akan dibiarkan begini terus Bapak.”
“Kebetulan di daerah itu tempatnya masyarakat kecil. Di sana orang-orang pasar, kuli-kuli bangunan, dan pemulung sampah. Kebetulan rumah saya di area situ Bapak. Mohon dengan sangat lewat rapat Paripurna ini, kami memohon dan meminta tolong. Kalau pun APBD kita tidak mampu, sudah dijanjikan masuk proyek di Balai Sungai Nasional, tapi sampai hari ini belum terealisasi. Apakah kami egois, hanya memikirkan di sana, tidak. Dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) saya. Jangankan Mahawu, bahkan Talaud dan Sangihe dimasukan dalam Pokir saya di perencanaan daerah,” ucapnya.
Sekali lagi, lanjut kader PKS itu, tolong diperhatikan masyarakat yang ada di Sungai Mahawu dan Bailang. “Semoga legesi yang akan Bapak buat ini, bisa menjadi berkat bagi kami. Usul kongkrit kami Bapak, tolong tanyakan progresnya, baik di Kementerian PU khusus Balai Sungai yang menjanjikan dihadapan ketua DPRD Sulut datang dan pergi, bahwa sungai ini sudah masuk dan tinggal pelaksanaannya, tapi sampai hari ini bagaikan punggung merindukan bulan. Mohon Bapak, dengar jeritan kami ini.”
“Sampai sekarang ini masih ada masyarakat yang mengungsi di Gereja maupun Masjid. Lapor juga Bapak, selama 3 hari ini kami terus menyuplai makanan dan Alhamdulillah cukup. Dan mereka tetap tegar menghadapi situasi ini,” terangnya.
Setelah mendengar aspirasi dari anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus langsung ikut menanggapi. “Makasih Bapak Amir, memang, ketika saya datang saat hujan dan banjir malam itu. Saat itu, juga saya sampaikan masa kita menyerah dengan air ini. Pasti ada solusinya.”
“Saya mendengar ini adalah hujan kiriman dari Tomohon dan Tondano, ketika hujan semuanya mengarah ke tempat kita. Ada DAS – DAS (Daerah Aliran Sungai) yang harus buka tutup. Buka tutup yang memang tidak cukup untuk satu tempat saja. Tapi, kalau kemudian dari Bapak Amir menyampaikan saran itu, saya sudah pikirkan itu. Dan saya yakini bisa dilakukan,” jawab Gubernur Yulius Selvanus sambil tersenyum.
Nanti, tambah Gubernur Yulius, dari temnan DPRD, Balai Sungai, kemudian PU akan duduk sama – sama, tapi penanganannya harus cepat. “Kita perlu penanganan cepat.”
“Indikasi hujan hari ini, ke depannya akan menghadapi musim kemarau panjang, jadi kita harus mengantisipasi dan menyiapkan waktu yang baik untuk sesegera kita kerjakan. Saya yakin dan percaya, bisa kita lakukan. Bapak Amir terima kasih atas masukannya,”imbuhnya.
Ada pun berita yang pernah dipublish oleh Barta1.com di tahun 2023, terkait dengan keluhan masyarakat Mahawu, hingga RDP Komisi III bersama Balai Sungai Sulawesi 1.
Beberapa Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, mengeluhkan pelebaran sungai yang tak kunjung diperbaiki hingga saat ini.
Adi Suhardjo, salah satu warga, menuturkan pelebaran sungai dilakukan pemerintah sejak bulan Januari 2023, namun hingga saat ini tidak ada titik terang, terkait perbaikan selanjutnya. “Adanya pelebaran sungai tidak dirapatkan terlebih dahulu dengan masyarakat. Akibatnya, rumah kami sebagian rusak akibat alat berat. Seperti 3 kamar mandi hilang, kemudian lantai dan dinding retak. Kerusakan itu tidak ada kejelasan tentang ganti rugi, dimana saya sudah bermohon ke kelurahan dan camat, tetapi tidak ada jawabannya,” ujarnya.
Kerusakan itu, kata Adi, membuat dirinya mengeluarkan uang Rp 10 juta untuk memperbaiki rumahnya akibat tekanan alat berat. “Rencana kami mau dipindahkan ke area perumahan relokasi Pandu, namun tak sebanding dengan rumah yang kami huni. Kami hanya diberi rumah dengan fasilitas satu kamar saja, kemudian lokasinya juga sering longsor,” jelasnya.
Adi menambahkan, bahwa lahan yang ia tinggali ini memiliki sertifikatnya. “Jika tidak memiliki anggaran, seharusnya pemerintah jangan dulu melakukan pembongkaran. Ketika kejadian sudah seperti ini, hujan sedikit saja air sudah masuk ke Rumah kami. Secara perlahan-lahan pemerintah mengusir masyarakatnya, dengan cara yang tidak elegan,” tuturnya.
Begitupun dengan Ratna Umar sembari memperlihatkan bagian dapur rumahnya sudah hilang akibat pelebaran sungai. “Saya sudah 40 tahun tinggal di Kelurahan Mahawu ini. Baru kali ini, mendapatkan tindakan seperti ini. Kami mau dipindahkan di lokasi yang jauh dari mata pencaharian,” ucapnya.
Setiap hujan, Ratna menceritakan bahwa dirinya tidak bisa tidur. Ia lebih memilih untuk berlindung di Masjid, mengingat pelebaran sungai yang tidak diperbaiki akan menjadi malah petaka bagi masyarakat Mahawu.
Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, mempertanyakan kelanjutan pembangunan Sungai Mahawu dan Bailang kepada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi 1, I Komang Sudana. “Sungai Mahawu dan Bailang sudah dibongkar, namun pekerjaannya sudah terhenti. Sekarang sudah memasuki musim hujan, masyarakat sudah bertanya-tanya. Apakah ini ada kesengajaan untuk menghanyutkan masyarakat. Jika bapak tidak percaya mari kita turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada,” sahutnya.
Wakil rakyat Dapil Manado ini menyebut ada keanehan pada saat pemasangan bronjong hanya sebagian saja, sedangkan tempat lain tidak. Sedangkan alat berat, sudah melakukan pengalian dibeberapa tempat.
“Bersyukur beberapa bulan ini musim panas, ketika hujan nanti harus diingat ada dua rumah ibadah, baik itu gereja maupun masjid sudah di tebing. Kemudian, ada rumah warga. Anehnya lagi, ada tanggul yang dibongkar dengan alasan akan dibuat baru, namun hingga saat ini perbaikan tanggul tak ada kejelasan. Tanggul tersebut sebagai penahan luapan air, ketika saat ini tidak diperbaiki bagaimana kami mau menjelaskan kepada masyarakat,” terang Amir.
Anggota Fraksi Nyiur Melambai ini meminta, pihak BWS Sulawesi 1 untuk segera memperhatikan wilayah yang sungainya sudah digali. “Dahulu ketika hujan sehari saja, air masuk ke rumah warga nanti malam hari. Masyarakat masih bisa mengemas barang-barangnya, sekarang sudah tidak lagi karena tanggulnya sudah dibongkar. Ini persoalannya, nanti diperlebar 10 meter baru dibuat Bronjong. Kalau begitu, jangan dulu dibongkar tanggul-tanggulnya. Kasihan masyarakat kecil, tolong ini menjadi perhatian jangan sampai habis di perencanaan setiap tahunnya,” tegasnya.
I Komang Sudana, menjelaskan bahwa dirinya belum turun ke lokasi yang dijelaskan. “Saya baru turun di area Politeknik. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amir Liputo. Namun pekerjaan ini ada batasnya dengan surat tanggap bencana, kemudian berkaitan dengan Sungai Bailang dan Mahawu kami bekerja sama dengan pemerintah kota. Kami tidak bisa masuk jika pemerintah kota tidak menjamin lahannya. Berkaitan dengan perbaikan semua ditunjuk oleh Walikota Manado, sehingga pada titik-titik tertentu kami kerjakan,” jawab Komang pada Amir.
Lanjut Komang, berkaitan dengan daerah yang sudah dibongkar pihaknya akan melihat anggaran di Satker (Satuan Kerja), mengingat mereka yang selalu di lapangan. “Persoalan yang bapak sampaikan ini nanti kita cek secara bersama-sama di lapangan, akan tetapi kita akan ekspos dahulu,” pungkasnya.
Pembahasan berkaitan dengan Sungai Mahawu dan Bailang dibahas di rapat dengar pendapat oleh Komisi III DPRD Sulawesi Utara bersama BWS Sulawesi 1. (*)
Peliput: Mekel Pontolondo
Discussion about this post