Manado, Barta1.com – Pada periode Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven OE Kandouw (ODSK) hingga memasuki periode kepemimpin baru yakni Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay (YSK-VM) persoalan aset Provinsi Sulut, seperti Asrama mahasiswa tak kunjung selesai.
Hal itu terkuak pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Provinsi Sulut bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut, Ruang Komisi II DPRD Provinsi Sulut, Senin (3/02/2025).
Anggota DPRD Provinsi Sulut dari Fraksi Gerindra, Normans Luntungan, menyebut
salah satu penunjang untuk membuat mahasiswa pintar salah satunya adalah aset yang memadai, di mana fasilitas itu harus mendukung.
“Kalau bisa sekali – sekali saya meminta Bapak seminggu saja tinggal di Asrama mahasiswa di Bogor, terus bagaimana Bapak akan mencium baunya, bagaimana melihat kumuhnya. Jika seperti ini, bagaimana daerah lain melihat aset Pemerintah Sulut seperti saat ini, mungkin akan ada pertanyaan mereka punya modal atau tidak,” ungkap Normans kepada Kepala BKAD Provinsi Sulut, Clay Dondokambey.
Kader terbaik Partai Perindo dapil Nusa Utara itu meminta, agar BKAD Provinsi Sulut sesegera memperhatikan Asrama tersebut, supaya mahasiswa merasa nyaman. ” Ketika mahasiswa kita nyaman, maka ide-ide berlian pun makin meningkat lagi.”
“Keluhan berikutnya juga berkaitan dengan lokasi Asrama mahasiswa yang terlalu jauh dari kampusnya. Mohon itu diperhatikan dan bagaimana solusi yang terbaik ke depannya, supaya mahasiswa – mahasiswa kita terbantukan. Lokasi yang jauh juga berdampak pada biaya, sedangkan mereka yang mau tinggal di Asrama tujuannya untuk mengurangi nilai biayanya,” jelasnya.
Bahkan, kata Normans, pengurus pada Asrama pun harus jelas. “Saya melihat pengurusnya tidak jelas. Yang menjaga asrama pun kelihatannya bukan orang Sulut. Jika seperti ini, saya mencurigai di situ ada pungli. Jadi, tolong itu diperhatikan dengan baik.”
“Saya juga dari Fraksi Gerindra, jika Bapak – Ibu ingin tetap berada diposisi Bapak – Ibu segeralah bekerja dengan baik, jangan sampai seperti periode lalu,” tegasnya.
Apa yang disampaikan oleh Normans, senada dengan Seska Ervina Budiman, salah satu Anggota DPRD Provinsi Sulut dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR).
“Kami belum lama ini melihat aset-aset Pemerintah Provinsi Sulut, salah satunya Asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa di Bogor sebenarnya sudah tidak bisa difungsikan lagi, bahkan Asrama di tempat lain juga seperti itu,” ungkap Seska.
Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem ini memberikan masukan ke BKAD Provinsi Sulut agar aset tersebut dialihfungsikan atau ditukar guling, apalagi Asrama di Bogor jaraknya ke Kampus kurang lebih 2 jam. “Karena jarak yang jauh membuat sebagian mahasiswa memilih kos-kosan yang lebih dekat dari kampus,” terangnya.
Mendengar aspirasi dari kedua anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulut, Clay Dondokambey langsung menanggapinya dengan menjelaskan kaitan dengan tata kelola Asrama di 4 tempat, seperti di Bogor, Bandung, Malang dan Jogja, itu sebenarnya menjadi tanggungjawab Badan Penghubung.
“Bukan pertama kali Badan Penghubung menyampaikan terkait dengan kondisi aset, jadi berharap ketika penyusunan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang baru dan membahas RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang baru, tentunya meminta dukungan dari Komisi II juga, supaya menjawab pertanyaan apa yang menjadi kendala utama selama ini, yeah, kendala terbesar adalah kemampuannya keuangan kita,” jawab Clay.
Lanjut Clay, sekalipun kemarin usulan ini sudah masuk pada tahap KUA (Kebijakan Umum APBD) PPAS (Prioritas dan Paltfon Anggaran Sementara), tatapi setelah melihat prioritas, selain kemampuan keuangan, sebenarnya perencanaan dari RKPD ini harus dikawal supaya betul-betul itu adalah prioritas dari pagu belanja (batas tertinggi pengeluaran anggaran yang tidak boleh dilampui) yang akan diberikan ke masing-masing perangkat daerah.
“Untuk itu, mohon berkenan dan pendampingan dari Komisi II DPRD Provinsi Sulut, dan kami sudah menyampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terkait RPJMD yang baru dan akan mengakomodir hal-hal prioritas ini dari setiap pengusulan perencanaan dari masing – masing prangkat daerah,” jelasnya.
Saat mendengar penjelasan Clay, Normans langsung memotong dan bertanya. “Siapa yang coret usulan perbaikan Asrama mahasiswa ini.”
Secara bersamaan Clay menjawab bukan persoalan coret – mencoret, melainkan saat memperhatikan KUA PPAS akan melihat mana yang menjadi prioritas dan bukan pada posisi siapa yang mencoret. “Karena memang kemampuan keuangan daerah kita tidak mencukupi untuk kesemua belanja yang disampaikan, baik yang direncanakan ataupun yang lahir dari RDP dan pembahasan KUA PPAS.”
“Izin menyampaikan pada tahapan KUA PPAS ini bagi kami di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adalah waktu memeras tenaga dan pikiran, karena sebenarnya harus terbawa dari proses perencanaan dari awal saat RKPD,” ucapnya.
Menurut Clay, sebenarnya tindak-lanjut hasil reses dan RDP yang lalu, Badan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sulut dalam hal ini mengampu segala urusan penata urusan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Dan pengguna BUMD dalam hal ini Badan Penghubung sudah pernah melakukan appraiser (nilai), khususnya bagi Asrama di Bogor.
“Dari 3 Asrama itu variatif nilainya, ada dinilai 7 miliar, 5 miliar dan 4 miliar. Dan memang sampai saat ini belum ada peminatnya untuk mengelolanya, dikesempatan ini akan menjadi perhatian kami untuk mendorong kembali, yang pastinya harus di Appraiser kembali,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post