Sangihe, Barta1.com — Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menekan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikator yang telah mencatat perbaikan adalah kemiskinan ekstrem yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan signifikan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Izaak AP., M.Si., mengatakan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu capaian yang telah terlihat pada semester pertama tahun ini.
“Yang sudah dirilis oleh BPS adalah angka kemiskinan ekstrem. Dari sekitar 3,19 persen turun menjadi 1,79 persen. Ini menunjukkan adanya kemajuan dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” kata Ronald.
Data tersebut sebelumnya disampaikan Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswahto, dalam kegiatan pencanangan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Saat itu, Eko mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe turun dari 3,19 persen menjadi 1,79 persen atau berkurang sekitar 1,40 poin persentase.
Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan perbatasan tersebut.
Sementara itu, untuk angka kemiskinan secara umum atau makro, pemerintah daerah masih menunggu hasil survei resmi yang akan dirilis BPS dalam beberapa bulan mendatang.
“Kemiskinan makro belum dirilis. Kami masih menunggu hasil resmi dari BPS,” ujar Ronald.
Meski demikian, ia mengaku optimistis angka kemiskinan secara umum juga akan mengalami penurunan. Optimisme itu didasarkan pada berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Ronald, Bapelitbangda bahkan menjalin kolaborasi dengan BPS untuk memahami metode pendataan dan pengolahan data yang digunakan dalam pengukuran tingkat kemiskinan.
Melalui kerja sama tersebut, sejumlah aparatur pemerintah daerah mempelajari instrumen survei yang digunakan BPS dan melakukan pengecekan lapangan terhadap sebagian sampel yang menjadi objek pendataan.
“Kami mencoba memahami bagaimana metode yang digunakan BPS dalam pengambilan data hingga proses pengolahannya. Namun hasil akhirnya tetap menjadi kewenangan BPS untuk merilis,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah faktor diyakini menjadi pendorong membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Di antaranya meningkatnya daya beli warga, semakin lancarnya distribusi barang dari kampung ke pusat perdagangan di Tahuna, hingga bertambahnya aktivitas usaha yang memasarkan produk ke luar daerah.
Perputaran ekonomi tersebut dinilai berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi salah satu komponen penting dalam pengukuran tingkat kemiskinan.
Selain itu, intervensi pemerintah melalui program di sektor pertanian, perikanan, dan pembangunan infrastruktur juga mulai memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Program-program yang dijalankan pemerintah daerah pada tahun 2026 mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang kami yakini ikut mendorong penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Ronald juga menyinggung capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di kisaran 5,6 persen. Menurut dia, angka tersebut telah memenuhi target pembangunan daerah dan menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bertumbuh.
“Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, itu menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Meski masih menunggu publikasi resmi BPS mengenai angka kemiskinan terbaru, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meyakini tren perbaikan ekonomi yang terjadi saat ini akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. (Adv)
Discussion about this post