Manado, Barta1.com – Pada pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Provinsi Sulut tahun 2024. James Tuuk, meminta perhatian Pemerintah Provinsi Sulut berkaitan dengan nasib penambang rakyat, Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (07/08/2024).
“Penambang mas yang disebut PETI saya tidak setuju. Bahasa ini pernah saya sampaikan dan ribut di Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), ketika Kementerian ESDM melalui biro hukumnya dan bagian legalnya mengatakan bahwa di Sulut banyak PETI. Di situ, saya katakan ia banyak PETI jenasah,” ungkap James.
Lanjut James, tapi untuk penambang rakyat tanpa izin itu, tidak ada. “Yang benar adalah masyarakat penambang ditelantarkan oleh negara,” ujarnya.
“Saya mau memberikan argumen. Ada berapa banyak wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM dalam 10 tahun terakhir ini, malah tidak ada,” ucapnya.
Kata James, jika berkunjung ke Kementerian ESDM, kemudian datang di Kementerian perikanan. Berikutnya Pertanian atau sosial, itu sangat jelas.
“Kementerian perikanan memberikan bantuan mesin katinting dan lain-lain, kementerian pertanian memberikan bibit jagung dan lain-lain, kementerian sosial membagikan bantuan beras kepada masyarakat. Saya bertanya kementerian ESDM buat apa, rupanya tidak ada. Mau berbagi martelu dan betel saja tidak pernah,” terang anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dan oleh karena itu, tambah James, dirinya tetap konsisten bahwa kementerian ESDM dengan rakyat Indonesia. Mereka hanya menguras, orang-orang kaya. “Mereka tidak menyentuh masyarakat kecil. Bisa cek, selama saya 10 tahun di DPRD ini, apakah Kementerian ESDM memberikan bantuan masyarakat berupa martelu dan sebagainya, itu tidak pernah ada.”
“Padahal dari 7 tahun yang lalu saya sampaikan, jika kita mau konsisten mau cari PAD, mulai dari Bapak Tumiwa sampaikan ke Jun. Lebih baik mengurus 5 ribu wilayah pertambangan rakyat. Kita bisa narik APBD, khususnya PAD-nya dan paling sedikit itu 1,8 triliun pertahun,” imbuhnya.
Menurut James, yang menikmati saat ini dari black market semua, tapi pemerintah tidak punya nyali untuk mengambil itu.
“Saya mau memberikan pendapat, sekalian Bapak Sekretaris Provinsi Sulut berikan tambahan anggaran bagi Frans Maindoka, gunanya membeli martelu dan betel kemudian bagikan ke Penambang rakyat, tapi bukan pakai alat. Jika pakai alat, itu penambang mas tampa izin,” tambahnya.
Mendengar penjelasan James, Sekretaris Provinsi Sulut, Steve Kepel, selaku ketua TPAD Provinsi Sulut menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih atas masukan yang ada, nanti ini akan menjadi bahan evaluasi berkaitan dengan penambang rakyat. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post