Manado, Barta1.com — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Louis Carl Schramm, menjelaskan sejumlah poin penting yang akan dibahas bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Dalam RDP yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Sulut, Senin (11/05/2026), Louis menekankan pentingnya arah dan perencanaan strategis dunia pendidikan di Sulut.
“Kami sempat berdiskusi terkait Dinas Pendidikan ini. Yang ingin kami ketahui adalah bagaimana roadmap-nya, seperti apa rencana kerjanya ke depan, dan berbagai langkah strategis lainnya,” ungkap Louis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Dr. Femmy J. Suluh, memaparkan sejumlah program dan realisasi anggaran yang tengah berjalan pada tahun 2026.
Femmy menjelaskan, pada triwulan pertama tahun 2026, pihaknya menjalankan 4 program, 11 kegiatan, dan 44 subkegiatan dengan total anggaran mencapai kurang lebih Rp1 triliun 58 miliar 10 juta. Hingga April 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 30,2 persen.
“Sebagian besar anggaran tahun ini memang dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan, yakni sebesar Rp534 miliar. Hingga saat ini, realisasinya sudah mencapai 34 persen,” jelas Femmy.
Ia juga menyampaikan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja telah terealisasi sebesar 8 persen. Selain itu, terdapat alokasi belanja nonfisik pada program BOSDA.
“BOSDA terdiri dari tambahan penghasilan guru sebesar Rp191 miliar, tunjangan kinerja guru Rp71 miliar, belanja rutin kantor Rp443 juta, hingga belanja kegiatan penunjang seperti rapat, makan-minum, perjalanan dinas, termasuk kebutuhan beberapa sekolah dan persiapan program magang ke Jepang,” terangnya.
Femmy menambahkan, pada tahun 2026 tidak terdapat lagi belanja modal di Dinas Pendidikan, kecuali yang masuk dalam dana BOS dan nantinya akan dicatat melalui proses rekonsiliasi. Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran saat ini berada di angka 30,2 persen. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post