Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulut, Ayub Ali mempertanyakan terkait parameter apa yang diambil, sehingga beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) itu ditambah anggarannya, Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Rabu (07/08/2024).
Pertanyaan itu, Ayub sampaikan kepada ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Steve Kepel pada Rapat pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024.
“Mengingat setiap penjelasan yang disampaikan oleh TAPD tidak mengena sasaran. Saya melihat kebijakan belanja itu, antara lain mengatasi kemiskinan, tetapi tidak ada suasana mangatasi kemiskinan,” ungkap Ayub.
Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang ditata melalui tim TAPD kadang-kadang tidak mengena ke masyarakat kecil.
“Seperti yang disampaikan oleh Ibu Stella Runtuwene mengapa Dinas Kominfo Provinsi Sulut ditambah 12 Miliar. Sedangkan, menangani kemiskinan, di mana perlunya Dinas Sosial itu di-push,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan kejadian di Pulau Sitaro banyak orang menjadi miskin, karena bencana itu menimbulkan kemiskinan baru. “Apakah kita tidak punya hati nurani dengan saudara kita di Sitaro, yang saat ini kehilangan rumah, harta, benda dan sebagainya. Mungkin, sekarang ini mereka sedang menumpang di keluarganya. Bagaimana jika anggaran Kominfo itu disorong untuk membantu masyarakat Sitaro,” pintanya.
“Jika anggaran disorong untuk diberikan kepada masyarakat Sitaro, supaya dimanfaatkan oleh masyarakat yang baru mengalami musibah. Bukan hanya konten-konten saja, yang tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut secara keseluruhan,” tuturnya.
Maka dari itu, Ayub meminta, pihak TAPD sekiranya meninjau kembali penataan anggaran dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan, sesuai dengan kebijakan perubahan belanja daerah yang ada.
“Jangan sampai catatan-catatan, kebijakan-kebijakan, brosur -brosur hanya terpampang ditulisan dan tidak terealisasi dianggaran. Ini yang menjadi catatan bagi Badan Anggaran (Banggar) pimpinan. Jika kita di Banggar harus jeli dalam melihat persoalan saudara kita di Sitaro. Dari miskin, tamba miskin akibat bencana,” terang kepada ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen.
Tambah anggota Fraksi Nyiur Melambai itu, apakah setiap yang hadir pada hari ini tidak ada hati nurani untuk mengatasi kemiskinan, sesuai dengan kebijakan yang tertera pada APBD perubahan, antara lain mengatasi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.
“Pertanyaannya, apakah tersentuh tidak anggaran-anggaran ini dalam mengatasi kemiskinan, jika tersentuh di mana. Di Dinas apa yang bisa mengatasi kemiskinan, mohon ditunjukkan. Sekiranya anggaran yang besar, yang tujuannya tidak mengatasi kemiskinan mohon disorong untuk mengatasi kemiskinan,” tegasnya.
Steve ketiak diskominfo awak media, terkait anggaran 12 Miliar di Dinas Kominfo. Ia menjawab, tanyakan itu ke Kadis Kominfo, Steven Liow. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post