Manado, Barta1.com – Objek wisata Malalayang Beach Walk (MBW) menjadi sorotan anggota DPRD Sulut. “Saya mau sampaikan persoalan MBW. Saya sebagai anggota DPRD dan masyarakat Kota Manado sangat mendukung program dalam meningkatkan pariwisata, tetapi harus dibuat kajian sebelum melakukan sesuatu,” ungkap anggota Komisi III DPRD Sulut, Yongkie Limen, Senin (22/5/2023).
Betul ada dampak untuk pariwisata, kata Limen, tetapi untuk keberadaan dan suasana di lapangan itu berbeda dengan yang dibayangkan. “Sebelum ada MBW daerah tersebut setiap saat macet. Seandainya saya Gubernur atau Wali Kota Manado pasti senang adanya MBW ini, namun kelihatannya tidak ada kajiannya. Saya melihat di lapangan dan berkeinginan kesitu, tetapi takut karena mobil salah parkir saja dibocorin bannya,” jelas Limen, , saat rapat dengar pendapat bersama Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulut (BPPW Sulut).
Menurutnya, ketika dirinya melihat perkembangan yang ada bisa mubasir pembangunan MBW ini, dikarenakan orang malas duduk disitu diakibatkan tak ada parkiran yang memadai. “Parkir mobil dan motor tidak bisa, dan saya yakin bapak-ibu dari BPPW Sulut sudah tau masalah ini. Kedepannya coba pihak BPPW buat kajian dan koordinasikan, dengan pemerintah provinsi Sulut,” pintanya.
Setelah mendengar masukan dari anggota Fraksi Golkar ini, langsung ditanggapi Kepala Balai BPPW Sulut Adji Krisbandono. Dirinya menjawab ini kegiatannya direktif presiden dan kadang dokumen-dokumen kajian itu dibikin berbarengan dengan penyiapan DID.
“Akan tetapi, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi untuk menyiapkan kajiannya, baik itu during contraction maupun after nantinya proyek itu selesai,” terangnya.
Krisbandono juga menceritakan terkait keuntungan perekonomian dari MBW satu yang memiliki panjang 1200 meter. Sejak diresmikan oleh Wali Kota Manado pada 17 Oktober sampai 31 Desember 2022 itu, dari pihak MBW mencatat ada 25 ribu transaksi dengan nilai Rp 1,4 miliar omzetnya. Dan itu, untuk 80 tenan MBW satu.
“Jadi, selama 2 setengah bulan beroperasi nilai transaksi Rp 1,4 miliar dan itu hanya jualan pisang goreng dan segala macamnya. Itu tercatat secara digital, belum lagi yang membayar langsung kepada penjualnya, mungkin lebih dari Rp 1,4 miliar pendapatannya,” ujarnya.
Akan tetapi, masukan dari bapak Yongkie limen akan segera diperhatikan dan dibuat kajian lalu lintas kedepannya. Terpantau Barta1.com, RDP Komisi III DPRD bersama BPPW Sulut dipimpin langsung oleh ketua Berty Kapojos.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post