Manado, Barta1.com – Konflik masyarakat adat Toruakat dengan pihak keamanan perusahaan tambang PT Bulawan Daya Lestari (BDL) berujung seorang warga meninggal akibat tembakan dan 4 orang lainya luka-luka, Senin (27/09/2021) lalu.
Kejadian ini berawal dari permasalahan lahan di wilayah batas perkebunan Bolingongot, tepatnya Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga Timur yang dinilai sebagai tanah adat, lokasi PT BDL beroperasi. Adanya korban pada konflik tersebut membuat anggota Komisi IV DPRD Sulut, James Tuuk angkat bicara.
Wakil rakyat Dapil Bolaang Mongondow Raya ini menyebut kejadian pembunuhan AM adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Ini adalah pelanggaran HAM. Saya mendukung Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengusut permasalah ini,” ujar Tuuk di depan tokoh-tokoh adat Bolmong yang berkunjung ke DPRD Sulut sembari menggunakan pakaian adat Bolmong, di Ruang Serba Guna Lantai 3, Senin (4/10/2021).
Ia juga meminta Polda Sulut mengusut tuntas konflik yang terjadi di Desa Toruakat. “Polda harus menangkap pemilik PT BDL. Karena merekalah yang mengirimkan orang sebagai mesin pembunuh untuk menghalangi kepentingan adat. Jangan sampai teman-teman kita juga orang-orang Dumoga yang ditaruh BDL sebagai keamanan kemudian aduh domba dengan masyarakat adat, yang pada dasarnya mereka tidak tahu apa-apa,” ungkap Tuuk pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat adat Toruakat.
Ia juga meminta, Kapolda untuk tidak membebankan tuntutan kepada masyarakat yang ikut menjaga BDL, karena di sana mereka mencari makan. “Saya melihat ada pengkaburan seolah-olah masalah ini dibenturkan antara masyarakat keamanan di BDL dan masyarakat adat. Padahal mereka juga anak-anak adat. Oleh sebab itu saya mendesak Polda Sulut segera menangkap pemilik BDL, jika bisa diberikan hukum maksimal hukuman mati,” tegasnya.
“Saya juga mendapatkan informasi, ada anggota Polres Kota Kotamobagu yang ikut berjaga-jaga di sana. Pertanyaannya, kenapa ada polisi di sana? Kami meminta Kapolda bisa mengungkap ini,” tutur Ketua Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia ini.
Menurutnya, melibatkan polisi aktif untuk berjaga-jaga di PT BDL sebagai bentuk penghinaan bagi masyarakat adat. “Andaikan ditemukan ada keterlibatan aparat keamanan dalam hal ini Polres Kota Kotamobagu, maka dari gedung DPRD Sulut ini saya meminta Kapolri harus melakukan tindakan tegas,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, masyarakat Adat Bolmong yang diwakili oleh Dr Muliadi Mokodompit MSi yang didampingi oleh Sangadi (Kepala Desa) Toruakat, Toni Mokobela meminta pihak PT BDL untuk tidak beroperasi lagi. “Kami meminta PT BDL untuk tidak beroperasi di lahan adat tampa seizin masyarakat Tolakan, dan meminta Polda mengusut tuntas kasus kematian Alm. Arman Damopolii,” ucapnya.
Mendengar tanggapan dari anggota DPRD Sulut James Tuuk dan masyarakat adat Bolmong Muliadi Mokodompit, ditanggapi Wakil ketua DPRD Sulut, Viktor J Mailangkay yang didampingi Wakil Ketua Komisi 1 Herol Kaawaoan.
“Kami sudah mendengarkan tuntutan dari Sekretaris Komisi IV Pak James Tuuk dan juga masyarakat adat Bolmong Muliadi Mokodompit. Kedepannya kami akan turun lapangan melihat kondisi yang sebenarnya. Rapat anggota untuk membentuk tim investigasi, kemudian melaksanakan RDP mengundang pihak BDL, masyarakat adat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kebudayaan, kemudian dilakukan pengawalan hukum atas kasus kematian almarhum Arma Domili,” jawabnya sembari menambahkan DPRD Sulut akan mulai turun ke lokasi kejadian, Selasa (11/10/2021) pekan depan. Diketahui pelaku pembunuhan AD adalah SN, UT dan KL sudah diamankan di kediaman mereka masing-masing di wilayah Dumoga.
Peliput : Meikel Pontondo
Discussion about this post