Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yongkie Limen, meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) agar mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Nusa Utara dalam menerapkan kebijakan sterilisasi kawasan Pelabuhan Manado.
Hal tersebut disampaikan Yongkie di hadapan General Manager (GM) Pelindo, Nurlayla Arbie, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruangan Komisi III DPRD Sulut, Senin (2/11/2026).
Menurut Yongkie, wilayah Nusa Utara yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) merupakan daerah terluar dan terpencil yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah maupun pihak terkait.
Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat Nusa Utara masih bergantung pada Kota Manado, terutama untuk mengakses pendidikan dan mencari lapangan pekerjaan. Pasalnya, hingga kini belum tersedia perguruan tinggi di wilayah tersebut.
“Masyarakat Nusa Utara banyak bergantung pada Kota Manado, terutama untuk sekolah. Di sana kita tidak ada universitas. Kedua, lapangan kerja juga terbatas. Jadi, banyak hal yang perlu diketahui tentang kondisi masyarakat kami,” ungkap Yongkie.
Ia menambahkan, pembangunan di wilayah Nusa Utara belum berkembang pesat. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap daerah tersebut terlihat dari adanya subsidi kapal yang diberikan Kementerian Perhubungan untuk mendukung konektivitas masyarakat kepulauan.
“Contohnya kapal, itu ada subsidi dari Kementerian Perhubungan karena pemerintah memprioritaskan daerah kami,” jelasnya.
Yongkie juga mengingatkan pihak Pelindo agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi turut mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berdampak terhadap masyarakat kecil.
“Ibu punya latar belakang di Jakarta. Saya tahu, selain melayani masyarakat, perusahaan juga harus mencari profit. Tetapi, ketika ibu bertugas di sini, harus pakai hati, karena masyarakat yang ada di Nusa Utara adalah orang-orang kecil,” tuturnya.
Ia menggambarkan bagaimana kecilnya penghasilan sebagian masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan. Penghasilan yang diperoleh bahkan harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk membantu orang tua dan membiayai pendidikan adik.
“Mungkin hasil yang masuk dalam sebulan, dibagi dua untuk berbagi dengan orang tua dan adik yang masih sekolah. Mungkin itu hanya Rp25.000,” ujarnya.
Terkait kebijakan sterilisasi Pelabuhan Manado, Yongkie mengakui bahwa langkah tersebut memiliki tujuan baik untuk menciptakan ketertiban. Namun, ia menilai kebijakan itu tidak boleh serta-merta mengabaikan keberadaan masyarakat kecil, termasuk para penjual asongan yang selama ini mencari nafkah di kawasan pelabuhan.
Ia juga menyinggung alasan Pelindo yang mengaitkan kebijakan sterilisasi dengan insiden kecelakaan kapal Barcelona. Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat dijadikan dasar untuk membatasi aktivitas masyarakat di pelabuhan.
“Alasan ibu membuat kebijakan sterilisasi ini menyangkut soal Barcelona. Ibu Toni Supit ini pemilik kapal, saya juga pemilik kapal. Saya dari Nusa Utara. Jadi, ibu harus pakai hati, khususnya untuk daerah Nusa Utara,” tegasnya.
Untuk itu, kader Partai Golkar Sulut tersebut meminta agar kebijakan sterilisasi tidak diberlakukan. Ia bahkan mengusulkan agar DPRD bersama pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Kalau bisa, hari Rabu teman-teman yang ada kita harus turun ke lapangan,” pintanya.
Yongkie menegaskan, dirinya memahami bahwa pemerintah memiliki niat baik dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di kawasan pelabuhan. Namun, ia menilai persoalan kecelakaan kapal Barcelona tidak semestinya dibebankan kepada kebijakan Pelindo.
“Saya tahu pemerintah ini memiliki maksud baik. Jika berbicara soal kecelakaan Barcelona, yang salah itu Syahbandar, bukan Pelindo,” tegasnya.
Menurut Yongkie, menjadikan insiden kecelakaan kapal Barcelona sebagai alasan penerapan kebijakan sterilisasi merupakan alasan yang sudah tidak relevan. Ia meminta Pelindo lebih bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Nusa Utara yang selama ini sangat bergantung pada aktivitas di Pelabuhan Manado.
Di sisi lain, Kepala KSOP Kelas III Manado, Capt. Purgana, MM, mengungkapkan bahwa dirinya baru dua hari bertugas di Manado. Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Nusa Utara yang telah menyuarakan aspirasi dalam forum tersebut.
“Izin, pada hari Jumat kami sudah melakukan koordinasi secara paralel. Tentunya kebijakan-kebijakan ataupun program yang menjadi perhatian DPR RI, termasuk Ketua Komisi V, juga berkaitan dengan adanya aspirasi dari para pengusaha. Di pihak kami, kewenangannya hanya berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, sementara urusan teknisnya berada di PT Pelindo,” jelas Purgana.
Ia mendorong agar segera dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dinilai penting untuk membahas berbagai persoalan, termasuk keluhan mengenai tingginya ongkos angkut yang disebut-sebut mencapai Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.
“Angka itu tentu dinilai keterlaluan menurut saya. Kami masih menggodok persoalan ini karena tarif tersebut tidak diatur oleh pemerintah. Karena itu, nantinya harus ada kesepakatan tarif dengan mengundang seluruh unsur terkait. Ini yang sedang kami tunggu dan minggu ini akan kami lanjutkan kembali,” imbuhnya.
Sementara itu, General Manager (GM) Pelindo, Nurlayla Arbie, menjelaskan bahwa kebijakan sterilisasi Pelabuhan Manado berawal dari musibah KM Barcelona pada Juli 2025.
“Di mana dari jumlah manifes yang diperoleh, tercatat sebanyak 280 orang,” jelas Nurlayla.
Namun, penjelasan tersebut langsung ditanggapi anggota DPRD Sulut, Ronald Sampel, yang mempertanyakan dasar persoalan tersebut.
“Ini berbicara soal kebakaran atau karena manifes? Apakah memang seperti kenyataannya?” tegas Ronald.
Menanggapi pertanyaan itu, Nurlayla kembali menjelaskan bahwa saat proses evakuasi ditemukan sebanyak 636 orang berada di kapal. Jumlah tersebut, menurutnya, mencapai sekitar 2,5 kali lipat dari jumlah penumpang yang tercatat dalam manifes.
Ia kemudian menerangkan bahwa proses awal penerapan sterilisasi Pelabuhan Manado sebenarnya telah dimulai sejak November 2025. Pada tahap tersebut, Pelindo mengaku telah melakukan diskusi dan pertemuan dengan seluruh unsur yang berada di lingkungan Pelabuhan Manado.
Selain itu, Pelindo juga telah mempresentasikan rencana sterilisasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta para pemangku kepentingan di tingkat provinsi pada Desember 2025.
“Kemudian, kami juga sudah menyampaikan rencana tersebut kepada Bupati Talaud dan Bupati Sitaro. Hanya saja, belum kepada Bupati Sangihe. Namun, penyampaiannya sudah diwakilkan melalui Dinas Perhubungan Sangihe di Tahuna,” pungaksnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post